Konten dari Pengguna

Perang, Pangan dan Teknologi: Posisi dan Langkah Indonesia

Raja Faidz el Shidqi

Raja Faidz el Shidqi

Mahasiswa Prodi Ilmu Politik - FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta//2019

·waktu baca 8 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Raja Faidz el Shidqi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

gemini.google.com
zoom-in-whitePerbesar
gemini.google.com

Oleh: Raja Faidz El Shidqi.

Berita besar tentang bagaimana Russia kembali menggempur Ukraina dengan serangan skala besar akibat penyerangan drone militer terhadap kediaman pribadi Presiden Putin serta agresi militer massif yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela dan juga ancaman invasi China ke Taiwan seolah menjadi hadiah buruk untuk mengawali tahun 2026, alih-alih sebagai sebuah hadiah, justru lebih tepat dibaca sebagai sebuah pertanda bahwa adanya gejolak geopolitik dunia antara negara-negara adidaya untuk memperebutkan posisi puncak penguasa ekonomi dengan mengusasi aspek-aspek penting seperti Cadangan minyak dan teknologi.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta penganut politik bebas aktif tentu menghadapi tantangan yang serius dalam menghadapi ledakan potensi Perang Dunia Ketiga yang mungkin sebentar lagi akan terjadi jika para Pemimpin Negara seperti AS, Russia dan China tidak segera mencapai titik kesepakatan dalam upaya negosiasinya. Indonesia walaupun secara global menganut politik bebas aktif atau non-blok tanpa keberpihakan mutlak terhadap kekuatan tertentu juga tetap menghadapi beberapa dilema dalam memposisikan diri. Hal ini karena secara geografis ASEAN terletak dekat dengan Blok Timur (Russia & China) namun juga diapit oleh Australia yang memiliki hubungan dekat dengan Blok Barat. Lalu apa yang sudah atau harus dilakukan oleh Indonesia yang juga semestinya didukung oleh rakyatnya untuk menjaga Negara ini dari potensi Perang yang akan terjadi?

Perang, Indonesia & Politik Bebas Aktif

Sejarah mencatat bahwa sepanjang negara ini berdiri dan men-declare bahwa yang dianut adalah sistem Politik Bebas Aktif atau Non-Blok akan tetapi setiap periodesasi Presiden yang memimpin Indonesia selalu terlihat bahwa ada semacam sinyal kecenderungan bagi negara ini untuk berpihak kemana. Sebut saja seperti di Era Presiden Soekarno yang memiliki kecenderungan terhadap Uni Soviet yang tercermin dari banyaknya belanja suplai alutsista militer yang berasal dari Uni Soviet mulai dari kendaraan darat lapis baja, rudal, kapal perang, dan pesawat tempur. Lalu Era Presiden Soeharto yang memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat yang ditandai dengan masuknya Freeport Sulphur Company atau PT. Freeport Indonesia dan bahkan ada literasi yang mengatakan bahwa salah satu Wakil Presiden Soeharto adalah hasil rekrutan dari Central Intelligence Agency (CIA) serta Era B.J Habibie yang memiliki kedekatan erat dengan Jerman sebagai salah satu lulusan dari negara tersebut.

Hingga di Era Presiden Prabowo saat ini menunjukkan manuver politiknya cenderung lebih akrab dengan Moskow serta Beijing daripada Washington, hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS awal Januari 2025. Alih-alih memperkuat ekonomi dan menjalankan politik bebas aktif tentu Indonesia juga perlu membaca letak geografisnya guna meminimalisir gempuran dari negara-negara terdekeat ketika Perang benar-benar meleuts, dan hal ini menjadi Keputusan politik yang bagi hemat penulis penuh dengan pertaruhan. Mengapa demikian? Dengan status Politik Bebas Aktif tetapi bergabung kedalam blok kekuatan baru yang digadang-gadang untuk menghancurkan dominasi Dollar AS dan pasar Eropa, Indonesia bisa menghadapi ancaman salah satunya embargo yang artinya akan banyak alutsista militer yang “dipaksa” untuk pensiun dini akibat suplai suku cadang yang dihentikan, atau kenaikan tarif pajak import-eksport.

Meskipun perlu diakui bahwa ancaman-ancaman itu masih sekedar hipotesa khususnya terkait embargo yang memang terakhir dikenakan terhadap Indonesia di tahun 2005 pasca Perang di Timor Timur. Dalam aspek ekonomi Pemerintah bisa dikatakan berhasil menekan tarif import-eksport Indonesia terhadap AS menjadi 19% yang sebelumnya 32% dan membebaskan tarif import-eksport 0% terhadap pasar Eropa untuk mayoritas produk. Namun, kita memahami bahwa there is no free lunch semua memiliki alasan dan selalu ada kepentingan dibalik itu, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika Perang Dunia Ketiga meletus dan Indonesia dipaksa berpihak kepada salah satu? Atau apa yang akan terjadi jika Indonesia tetap tidak memilih siapapun dalam perang yang sedang terjadi?

Ketahanan dan Diversifikasi Pangan

Swasembada pangan atau ketahanan pangan menjadi salah satu program unggulan di Kabinet Merah Putih yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto dan sebetulnya bukan menjadi program yang benar-benar baru karena Presiden-Presiden sebelumnya juga telah menjalankan atau memulai program untuk tujuan ketahanan pangan. Akan tetapi, masalahnya adalah bagaimana pelaksanaannya di akar rumput? Dan jenis pangan apa saja yang menjadi prioritas? Masalah perut terkadang terdengar seperti masalah remeh temeh dan mengundang tawa, padahal masalah perut adalah masalah utama yang bisa menjadi sebab suatu negara kacau dan ketahanan pangan haruslah ditujukan untuk menjamin ketersediaan pangan untuk masyarakat.

Melansir dari Badan Pangan Nasional, bahwa padi (beras), jagung, cabai, bawang merah, minyak goreng, daging ayam, telur, dan ikan (bandeng & kembung) menjadi prioritas utama dalam program ketahanan pangan. Ini artinya komoditas padi tetap menjadi jagoan disamping retorika mendorong diversifikasi pangan, bahan pangan lokal masih menjadi “opsi alternatif” setelah padi dan perlu diakui bahwa politik padi ini sangat dahsyat pengaruhnya yang bahkan sudah menggeser pangan lokal orang Indonesia seperti produk Tiwul dari Singkong, Jagung, Sorgum, Sagu, Ubi Jalar, Talas dan Sukun sebagai sumber karbohidrat utama. Masyarakat Indonesia sudah lama dipaksa menjadikan Beras sebagai pangan utama sumber karbohidrat, padahal penanaman padi secara terus-menerus juga bisa menyebabkan unsur hara tanah menurun belum lagi jika ditambah dengan penggunaan pupuk atau pestisida kimia, lalu tata kelola lahan yang kacau dibarengi dengan sistem tengkulak yang memaksa petani padi dan lahan padi yang tadinya aktif berubah menjadi area perumahan atau perkantoran akibat petani tidak memiliki pilihan selain menjual lahannya karena harga panen yang fluktuatif bahkan cenderung dimainkan. Pembukaan lahan sawah baru di wilayah yang masih memiliki pangan lokal yang kuat seperti Indonesia Timur khususnya Papua yang menggeser Sagu dengan Padi.

Ketika padi dipaksa menjadi komoditas utama dan pangan lokal hanya sebagai alternatif, tentu kita bisa membuat semacam simulasi bagaimana ketika banyak Padi mengalami gagal panen akibat cuaca dan suplai tidak terpenuhi? Import? Kelaparan? Dalam program ketahanan pangan, seluruh tingkatan Pemerintahan harus bertanggung jawab untuk memaksimalkan apa yang ada khususnya pangan lokal yang tidak boleh hanya menjadi alternatif, mendorong masyarakat untuk membentuk juga kemandirian pangan dengan memberikan ilmu dan sedikit modal untuk masyarakat bisa bercocok tanam di rumah atau di lingkungannya untuk menopang kebutuhan pangan serta ekonomi yang biasanya hanya dilakukan oleh Ibu-Ibu PKK di daerah tertentu dalam skala mikro. Pangan dan logistik penting dalam setiap peradaban dan tidak perlu menunggu perang, akan tetapi jika perang meletus pasokan pangan dan logistik tidak terjamin di masyarakat maka negara akan menyerah diawal perang.

Teknologi: Internet dan Artificial Intelligence (AI)

Internet menjadi hal basic yang dibutuhkan oleh semua orang dan Perusahaan di era digital seperti saat ini, seluruh informasi beredar dalam ruang lingkup internet dan Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak tentu menjadi ironis ketika kecepatan Internet yang bisa dinikmati sangatlah lambat. Bahkan, Indonesia hanya menempati peringkat ke-86 dari 104 negara dan peringkat 8 di ASEAN. Jika dihitung dari kecepatan unduh sebesar 42,85 Mbps, jauh dibawah standar rata-rata dunia sebesar 90,13 Mbps. Ini menjadi kelemahan Indonesia yang bisa ditafsirkan bahwa setiap detik kita selalu tertinggal update tentang dunia luar dan dari aspek profesionalitas pekerjaan juga tentu menjadi hambatan yang serius mengingat di era digital seperti sekarang ini kriminalisasi bukan hanya terjadi di real life tetapi di dunia maya, jelas dalam penanganan keamanan cyber diperlukan sokongan kecepatan Internet yang layak diatas rata-rata. Selain itu, dari segi konsumsi publik sangat tidak adil masyarakat Indonesia hanya mendapatkan pelayanan internet seadanya dengan harga yang tidak murah ditambah sistem “kuota hangus” yang saat ini sedang digugat.

Begitupula dengan Artificial Intelligence (AI) yang menjadi bagian di dalam internet. Pemanfaatan AI yang masih minim serta lagi dan lagi penopangnya (internet) yang juga belum siap menjadi kendala serius dalam pemanfaatan AI di segala bidang. Selain itu, perlu adanya regulasi-regulasi dan langkah teknis serta taktis untuk menjaga pemanfaatan AI secara maksimal tanpa mengancam pertambahan angka pengangguran akibat beberapa posisi yang mungkin bisa diisi oleh AI ini. Teknologi hari ini menjadi alat tempur di era Perang Dunia Ketiga, dan semua negara melakukan penelitian dan pengembangan alat tempur mereka menggunakan AI yang didukung oleh internet, akan tetapi negara kita justru abai terhadap itu dan masyarakatnya masih senang bergelut dengan hal mistika, seolah terjebak pada pemikiran abad ke-18 di saat dunia memasuki abad ke-21.

Pemanfaatan teknologi dalam hal ini pengembangan industri dan pendidikan sekali lagi perlu dibentuk dan dirumuskan secara bijak, efektif, efisien dan berkelanjutan agar menghindari efek negatif dari kecanggihan teknologi. Jangan sampai pemanfaatan teknologi justru menimbulkan masalah baru seperti lonjakkan angka pengangguran akibat posisi tertentu tergantikan oleh AI, atau kaum-kaum pelajar menjadi hilang kreatifitas dan rusak pola pikirnya hanya karena bergantung dengan teknologi yang seharusnya teknologi digunakan untuk menopang kreatifitas dan pola pikir bukan untuk menggantikannya. Siapa yang menguasai teknologi, maka ia akan menguasai dunia, sekecil apapun kelihatannya jika penguasaan teknologinya komprehensif akan selalu jadi perhitungan dan daya tawar tinggi seperti Taiwan dengan Perusahaan TSMC nya yang menjadi pemasok Chip bagi Perusahaan elektronik ternama seperti Apple, Nvidia, dan lainnya.