Retorika Langit dan Realitas Bumi: Menakar Jurang Politik Transaksional Hari Ini

Source: Gemini AI

Oleh: Raja Faidz El Shidqi, S.Sos.

Indonesia hari ini dalam wajah kehidupan nyata maupun sosial media hampir keseluruhan dipenuhi dengan berbagai macam perdebatan mengenai pola kebijakan pemerintah, perilaku sosial masyarakat, hingga campur tangan tak kasat mata dari pihak luar yang biasa disebut dengan ‘antek-antek’. Segmentasi masyarakat semakin nyata terjadi dalam beberapa periode terakhir, serta gerakan-gerakan aktivis yang kian hari kian ter-fragmentasi yang tergambarkan dengan egoisme pergerakan untuk menjadi core akan tetapi hanya mampu menjadi ekor.

Media-media dipenuhi dengan retorika pejabat yang bersifat langit seolah ingin memberikan obat penenang di tengah situasi masyarakat yang kacau, tak jarang juga media dipenuhi dengan realitas akar rumput yang bersifat membumi diisi dengan berbagai macam kritik bahkan cacian terhadap setiap manuver politik serta pola kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintahan hari ini. Di sebuah meja diskusi yang lain, kelompok elite terus menggodok kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kelompok dan diri mereka sendiri, sedang para aktivis masih sibuk bercengkrama dengan egoisme semacam tadi yang menghasilkan fragmentasi gerakan diluar kemungkinan adanya pengkhianatan dari oknum aktivis yang justru dengan senang hati menjual gerakannya hanya demi menyambung hidup atau merasakan hedonisme sesaat.

Retorika langit yang diberikan oleh pejabat layaknya malaikat sedang dibelakang menyusun strategi yang menciptakan keadaan semakin buruk, dan realitas bumi dengan segala keriuhannya bahkan tak jarang diisi dengan teriakan “Revolusi” namun berorientasi hanya pada eksistensi dan materi menjadi gambaran betapa munafiknya kita serta betapa dalamnya jurang antara idealisme politik dan politik transaksional hari ini yang mungkin akan sulit untuk diakui bersama.

Akar Rumput: Pragmatisme Akibat Kelelahan Ekonomi

Di masyarakat khususnya kalangan ekonomi menengah kebawah, masyarakat sering kali dicap “apatis” terhadap dinamika politik yang sedang terjadi, anggapan mudah dibeli suaranya melalui “bansos” ataupun “serangan fajar”. Setidaknya kelompok-kelompok yang menjadi alamat tuduhan ini lebih mayoritas dibanding mereka yang benar-benar mengikuti dinamika politik nasional dan berpartisipasi melalui partai politik maupun wadah lainnya. Namun, setidaknya ada dua perspektif yang bisa digunakan, yaitu pragmatisme sebagai bentuk kebodohan politik dan juga bentuk rasionalitas defensif.

Kondisi ekonomi yang juga dipengaruhi oleh dinamika pembagian kekuasaan melalui politik mau tidak mau harus diakui menjadi alat ancam atau bahkan jurang bagi masyarakat kelas menengah kebawah untuk menjalani pilihan yang paling rasional dalam bentuk pragmatisme politik terhadap sekelompok maupun individu pejabat yang kerap kali datang untuk mencari potensi suara, tentu dengan janji-janji manisnya serta “salam tempel” khas sebagai tanda perpisahan dari sang pejabat.

Selain itu, berkembang pula cara pandang masyarakat untuk menentukan preferensi politik mereka menjadi sangat pendek dengan pemahaman “Siapa yang memberi hari ini, itu yang konkret”. Sebuah cara pandang yang sangat menguntungkan pejabat-pejabat yang hanya bermodalkan uang tanpa ide dan gagasan untuk terus melanggengkan kekuasaan hingga ke anak-cucu, politik tidak lagi dilihat sebagai alat mengubah nasib bangsa, akan tetapi sebagai pasar musiman, momentum transaksional 5 tahunan yang mereka bisa mendapatkan kompensasi instan atas hak suara mereka. Ketika akad jual-beli terjadi, dan prinsip yang digunakan adalah “Beli Putus” maka, jika suara mereka terjual apakah pejabat-pejabat semacam itu akan mendengarkan kritik, keluh kesah mereka menjalani hidup selama 5 tahun tersebut?

Elite Pejabat: Politik Kosmetik dan “Bahasa Langit”

Di lain sisi, perilaku politik para pejabat ini cenderung terjebak dalam politik komestik (pencitraan) dengan retorika setinggi langit. Mereka hanya sibuk memperebutkan konsesi, investasi politik dan kalkulasi koalisi untuk pemilihan berikutnya yang pada akhirnya ini akan terus-menerus terjadi seolah menjadi siklus tiada akhir. Pejabat-pejabat ini yang bisa berasal dari mana saja (Eksekutif, Legislatif ataupun Yudikatif) selalu saja berbicara dengan narasi makro yang megah dan mewah, namun jarang menyentuh inti persoalan sehari-hari masyarakat kelas menengah kebawah, seperti harga pangan, kepastian kerja, akses kesehatan dan pendidikan.

Pejabat-pejabat ini amatlah mudah untuk mendapatkan citra baik bak penolong kesengsaraan masyarakat di tengah masyarakat yang sudah merasa putus asa dan tertekan secara ekonomi. Dalam hal pembangunan infastruktur misalnya, para pejabat di ranah Legislatif yang seharusnya hanya memiliki konsentrasi untuk pembentukan dan pengawasan anggaran ikut terlibat dalam pemanfaatan anggaran melalui Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Dewan dan sialnya setelah pembangunan selesai itu seolah “diclaim” sebagai pemberian dirinya pribadi.

Adanya kepura-puraan kolektif di kalangan para pejabat yang dimana para elite ini merasa sudah bekerja secara maksimal, namun kenyataannya adalah rakyat hanya dijadikan penonton atas keserakahan dan hasil kerja para elite untuk para oligarki dan pengusaha-pengusaha yang menjadi pemodal atau donator mereka dalam dunia politik.

Dampak: Demokrasi yang Mengambang (Floating Democracy)

Dari dua persoalan utama yang saling berkontribusi maka terciptalah sebuah kondisi Demokrasi yang mengambang ini. Maksudnya adalah demokrasi yang hidup hanya dari sisi prosedural formal, seperti berjalannya pemilu, lembaga-lembaga politik tetap ada akan tetapi mati secara substansial dan tak memberikan manfaat apapun bagi negara dan masyarakat. Adapun manfaat yang dihasilkan hanya mampu dirasakan oleh segelintir kelompok lainnya yang berada dikelas Menengah Keatas.

Transaksi temporal yang terjadi di pra-pemilihan menjadi babak awal masyarakat menyerahkan kedaulatannya secara penuh pada sosok politisi yang mereka anggap penyelamat dan kehilangan kekuatan untuk menekan para politisi-politisi ini untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka karena ya terjadinya transaksi temporal itu tadi yang juga bagi sebagian orang menjadi alat sandera politik.

Tidak adanya ikatan ideologis atau akuntabilitas moral yang kuat untuk mengikat pejabat agar benar-benar mengabdi pada konstituennya. Bagaimana bisa ada? Jika para pejabat kita hari ini saja banyak sekali yang tidak memiliki ide dan gagasan, tidak ada pikiran yang diuji pada setiap kesempatan turun ke masyarakat, semua seolah hanya menjadi episode sinetron yang memperpanjang pertunjukkan jual-beli kepentingan dan hak. Dan jika siklus ini terus-menerus terjadi tanpa ada usaha untuk memutus bahkan sejak dalam pikiran, maka berapa kali pun Indonesia mengalami peristiwa seperti Reformasi 1998 hanya akan berakhir menjadi momentum pergantian “pemain” bukan sepenuhnya wujud perubahan sistem yang nyata.