Australia dan Konflik Palestina-Israel: Posisi Negara dalam Forum Internasional

Image generated with Dreamina AI. All rights reserved to the creator.

Konflik Palestina Israel menjadi salah satu isu paling kontroversial di panggung global, karena sampai bersinggungan dengan banyak negara lain termasuk Australia. Sikap Australia dalam isu ini mencerminkan dinamika politik luar negeri dan berbagai tekanan domestik serta geopolitik. Tulisan ini membahas posisi Australia dalam PBB, sikapnya terhadap gencatan senjata, dan pandangannya terkait solusi konflik seperti “dua negara” atau kemerdekaan Palestina.

Australia telah mengalami perubahan dalam pendekatannya terhadap isu Palestina-Israel di PBB. Dalam beberapa kesempatan, Australia menunjukkan dukungan terhadap resolusi yang menyerukan penghentian kekerasan. Misalnya pada 2024, Australia mendukung resolusi PBB yang menyerukan penghentian serangan militer di Gaza dan penegakan hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia di wilayah Palestina (Albanese, 2024). Namun, perubahan ini tidak selalu konsisten. Hubungan strategis Australia dengan Amerika Serikat dan Israel sering menjadi faktor utama yang memengaruhi kebijakan luar negeri. Pemerintah Australia, melalui Menteri Luar Negeri Penny Wong menyatakan bahwa negara ini mendukung pendekatan multilateral untuk perdamaian berkelanjutan. Pernyataan Penny Wong menyebutkan bahwa posisi ini bertujuan untuk memastikan stabilitas di Timur Tengah, tetapi tetap menghindari langkah-langkah yang dapat merusak hubungan bilateral dengan Israel (Wong, 2024).

Australia secara resmi menyerukan gencatan senjata segera dalam konflik Palestina-Israel, terutama setelah eskalasi kekerasan di Gaza yang telah mengakibatkan korban jiwa dari kalangan sipil. Penny Wong dalam pernyataannya menyebutkan bahwa perlindungan warga sipil adalah prioritas utama Australia, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dipegang oleh komunitas internasional (Wong, 2024). Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina, dalam pidatonya di National Press Club Australia mengatakan bahwa situasi di Gaza adalah salah satu krisis kemanusiaan terburuk yang membutuhkan intervensi internasional segera. Albanese menekankan pentingnya tekanan diplomatik terhadap Israel untuk menghentikan blokade Gaza dan aksi militer yang tidak proporsional (Albanese, 2024).

Australia secara tradisional mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar terbaik untuk konflik Palestina-Israel. Ide ini mencerminkan komitmen Australia terhadap resolusi PBB dan hukum internasional yang mengakui hak Israel untuk eksis berdampingan dengan negara Palestina yang merdeka. Namun, terdapat kritik yang muncul terkait kurangnya langkah konkret untuk mendorong implementas dari solusi ini. Francesca Albanese dalam laporan pidatonya menyatakan bahwa solusi dua negara tidak akan efektif jika terus dihambat oleh pendudukan Israel dan ekspansi pemukiman ilegal (Albanese, 2024). Kritik juga datang dari kelompok-kelompok advokasi yang menilai bahwa solusi dua negara telah menjadi retorika kosong tanpa implementasi nyata di lapangan. Bagi sebagian masyarakat Australia, solusi alternatif berupa pengakuan penuh terhadap kemerdekaan Palestina mulai mendapat dukungan meskipun langkah ini menghadapi tantangan besar dari sisi diplomatik (Amnesty International, 2024).

Dinamika domestik juga berperan signifikan dalam membentuk posisi Australia terhadap konflik ini. Lobi pro-Israel yang kuat di Australia seringkali memengaruhi kebijakan luar negeri, terutama dalam mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri. Namun, ada juga kelompok yang mendukung hak-hak Palestina berdasarkan hukum internasional dan keadilan global. Tekanan dari kelompok ini semakin meningkat, terutama setelah muncul laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki (Sydney Morning Herald, 2024). Dari sisi geopolitik, hubungan Australia dengan negara-negara barat terutama Amerika Serikat menjadi faktor penting yang menjadi penentu sikap kedepannya. Aliansi strategis ini membuat Australia untuk menyeimbangkan kebijakannya agar tetap mendukung solusi damai tanpa merusak hubungan diplomatik dengan Israel.

Yang menjadi persoalan terbesar dalam kebijakan Australia adalah bagaimana negara ini dapat berperan lebih signifikan dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum internasional. Meskipun solusi dua negara dianggap ideal, hal ini membutuhkan komitmen untuk menghentikan ekspansi pemukiman ilegal dan mendukung terjaminnya hak asasi manusia di Palestina (United Nation Archives, 2024). Australia juga memiliki peluang untuk meningkatkan pengaruhnya dalam forum internasional dengan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap isu-isu kemanusiaan. Dengan mendukung hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, Australia dapat memperkuat reputasinya sebagai negara yang mendukung tercapainya keadilan bagi rakyat Palestina.