MBG? Iya punya Masalah, tetapi Menghentikannya Bukan Solusi!

Sumber : Foto pribadi penulis raka ismaya

Mendukung Makan Bergizi Gratis bukan berarti menutup mata terhadap korupsi, keracunan, dan pemborosan. Justru program ini harus diperbaiki agar manfaatnya tetap dirasakan oleh jutaan anak Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menurut saya memiliki tujuan sangat baik dan patut didukung. Di tengah berbagai persoalan pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial di Indonesia, kehadiran program yang berupaya memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi merupakan langkah penting.

Saya termasuk orang yang sangat setuju dengan penyelenggaraan program MBG. Bagi saya, persoalan pemenuhan gizi anak bukan sekadar urusan makan dan kenyang, melainkan bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bagaimana kita berharap anak-anak dapat belajar dengan baik, berkonsentrasi di sekolah, dan tumbuh menjadi generasi unggul apabila kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan bergizi, belum terpenuhi?

Namun, mendukung sebuah program pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Justru karena saya mendukung MBG, saya merasa berbagai persoalan yang muncul harus menjadi perhatian serius.

Kita tidak bisa mengabaikan adanya kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan anggaran, praktik korupsi, kualitas makanan, distribusi yang belum optimal, makanan yang tersisa dan terbuang, hingga kasus keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat. Semua persoalan tersebut harus ditangani secara serius, transparan, dan bertanggung jawab.

Program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus memiliki sistem pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada pihak yang menjadikan program ini sebagai ladang keuntungan pribadi atau kelompok. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar kembali kepada masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama program ini.

Begitu pula dengan persoalan makanan yang tersisa. Jika masih banyak makanan yang tidak dikonsumsi, tentu ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Apakah menu yang disediakan sesuai dengan selera dan kebutuhan anak? Apakah porsi makanan sudah tepat? Apakah proses distribusi dan waktu penyajian sudah sesuai? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui evaluasi nyata, bukan sekadar laporan administratif.

Lebih serius lagi adalah persoalan keamanan pangan. Kasus keracunan makanan tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Keselamatan anak harus menjadi prioritas tertinggi. Standar kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian harus diawasi dengan ketat. Jika ditemukan kelalaian, harus ada tindakan tegas dan pertanggungjawaban yang jelas.

Namun, apakah berbagai persoalan tersebut menjadi alasan yang cukup untuk menghentikan program MBG secara keseluruhan? Menurut saya, tidak.

Kita perlu membedakan antara tujuan sebuah program dan persoalan dalam pelaksanaannya. Jika terdapat penyimpangan, yang harus diperbaiki adalah sistemnya. Jika ada korupsi, yang harus ditindak adalah pelakunya. Jika terjadi keracunan, yang harus diperbaiki adalah standar keamanan pangan dan pengawasannya. Jika makanan banyak terbuang, yang harus dievaluasi adalah perencanaan menu, porsi, dan distribusinya.

Jangan sampai kesalahan sebagian pihak justru menghilangkan kesempatan bagi masyarakat lain yang benar-benar membutuhkan program tersebut.

Kita harus melihat bahwa Indonesia bukan hanya terdiri dari anak-anak yang setiap hari dapat menikmati makanan bergizi di rumah. Masih ada anak-anak yang berangkat sekolah dengan kondisi perut kosong. Masih ada keluarga yang harus berjuang memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Masih ada peserta didik yang mungkin hanya mengandalkan makanan sederhana untuk menjalani aktivitas belajar di sekolah.

Bagi sebagian anak, satu porsi makanan bergizi mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, makanan tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Program MBG berpotensi membantu meringankan beban keluarga sekaligus mendukung pemenuhan gizi peserta didik.

Karena itu, menghentikan MBG secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang masih bergantung pada program tersebut justru berpotensi menghadirkan persoalan baru. Kita tidak boleh hanya melihat kegagalan pelaksanaan di satu tempat, tetapi juga harus melihat manfaat yang mungkin dirasakan oleh anak-anak di tempat lain.

Saya percaya bahwa program yang baik bukanlah program yang tidak pernah memiliki kesalahan, melainkan program yang mau mengakui kesalahan, melakukan perbaikan, dan memastikan kesalahan yang sama tidak terus berulang.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari transparansi anggaran, mekanisme pengadaan bahan pangan, seleksi dan pengawasan penyedia makanan, kompetensi pengelola dapur, standar keamanan pangan, hingga mekanisme pengaduan masyarakat. Evaluasi juga harus melibatkan sekolah, guru, orang tua, ahli gizi, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang pengawasan publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, bagaimana makanan diproduksi, dan bagaimana kualitas layanan dijaga. Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat justru menjadi ruang baru bagi praktik penyimpangan.

Saya juga berpandangan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan atau berapa banyak dapur yang telah beroperasi. Keberhasilan sesungguhnya harus dilihat dari kualitas makanan, keamanan penerima manfaat, berkurangnya makanan yang terbuang, serta dampaknya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

Pada akhirnya, kita harus menempatkan kepentingan anak-anak sebagai tujuan utama. Jangan sampai perdebatan mengenai anggaran, kepentingan politik, dan berbagai persoalan teknis membuat kita melupakan mereka yang seharusnya menjadi penerima manfaat program ini.

Saya mendukung MBG, tetapi dukungan tersebut bukan dukungan tanpa kritik. Saya ingin program ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, bebas dari korupsi, aman dikonsumsi, dan benar-benar memberikan manfaat.

MBG tidak seharusnya dihentikan hanya karena ada masalah dalam pelaksanaannya. MBG harus diperbaiki karena masih banyak anak Indonesia yang membutuhkannya.

Menghentikan program mungkin terlihat sebagai jalan keluar yang mudah ketika persoalan bermunculan. Namun, memperbaiki sistem, menindak tegas pelanggaran, dan memastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan langkah yang jauh lebih bertanggung jawab.

Jangan hukum jutaan anak yang membutuhkan makanan bergizi karena kesalahan segelintir orang yang tidak menjalankan amanah dengan benar.

Mari kita kawal MBG, bukan sekadar mengkritiknya. Mari kita evaluasi, bukan terburu-buru menghentikannya. Sebab, masa depan anak-anak Indonesia terlalu penting untuk dikorbankan hanya karena kita gagal memperbaiki sebuah program yang sebenarnya memiliki tujuan baik.