Sinergi dan Kolaborasi Kunci Kendalikan Inflasi

Pada bulan Juli 2024, BPS mencatatkan inflasi IHK nasional tetap terjaga dalam sasaran 2,5% + 1% yaitu sebesar 2,13% (yoy), didukung dengan terkendalinya inflasi pangan yang mengalami penurunan menjadi 3,63% (yoy).

Meskipun mereda, bayang-bayang risiko inflasi dan ketahanan di semester II-2024 masih menghantui, terutama terkait dengan faktor cuaca yang dapat memengaruhi produksi pangan. Data KSA BPS menunjukkan bahwa terjadi penurunan prognosa produksi padi, dimana pada Januari-Agustus 2024 produksi padi diperkirakan tercatat sebesar 37,12 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 41,04 juta ton. Setali tiga uang, Kementerian Pertanian pun memprediksi produksi beras tahun 2024 akan mencapai 31,3 juta ton, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 31,8 juta ton. Selain itu, potensi terjadinya La Nina juga perlu diwaspadai meskipun diprakirakan masih belum kuat.

Menyikapi berbagai risiko tersebut, penguatan sinergi dan kolaborasi antar instansi menjadi kunci utama. Hal ini juga sebagaimana

ditegaskan oleh Presiden RI pada saat Rakornas Pengendalian Inflasi 14 Juni 2024 lalu, bahwa diperlukan koordinasi antar lembaga di tingkat pusat dan daerah melalui TPIP dan TPID guna mendukung pengendalian inflasi. Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah digagas sejak 2022 pun perlu digalakkan sebagai upaya bersama untuk menangkap berbagai risikio dan memastikan tercapainya ketahanan pangan nasional.

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kestabilan harga pangan yaitu peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). CPP berfungsi sebagai buffer stock yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama saat terjadi gangguan pasokan. Dalam situasi cuaca ekstrem, seperti kemarau panjang atau banjir, CPP dapat digunakan untuk menstabilkan pasar dan mencegah lonjakan harga yang signifikan.

Menurut data Bulog, pada Juni 2023, cadangan beras pemerintah mencapai volume ideal yakni 1,8 juta ton. Namun, jumlah ini perlu ditingkatkan untuk menghadapi potensi risiko cuaca di semester II-2024. Penguatan CPP tidak hanya sebatas pada penambahan stok, tetapi juga pada peningkatan kualitas penyimpanan dan distribusi pangan. Koordinasi pusat dan daerah, termasuk kerjasama dengan petani dan penggilingan perlu dioptimalkan dalam rangka pengadaan gabah atau beras dalam negeri.

CPP juga dapat diperkuat melalui impor dengan memperhatikan timing (waktu) dan volume. Pada tahun ini, sebanyak 3,6 juta ton telah diterbitkan persetujuan impor beras, dimana berdasarkan data Bulog pada posisi 23 Juni 2024, sudah terealisasi sebanyak 1,7 juta ton. Impor beras menjadi salah satu upaya antisipasi pada saat produksi menurun, terutama dalam menangkal potensi terjadinya banjir, kekeringan, serta serangan hama penyakit.

Penerapan Teknologi Pertanian untuk Peningkatan Produktivitas

Menurut data BPS, produktivitas padi di Indonesia tahun 2023 mencapai 5,2 ton per hektar. Angka ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, misalnya pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,1 ton per hektar. Namun demikian, angka tersebut masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam (6,2 ton per hektar) dan Thailand (6,1 ton per hektar). Di tingkat global, Indonesia juga masih tertinggal dari negara-negara lain seperti China (9,5 ton per hektar). Hal ini menunjukkan masih terdapat ruang di republik kita untuk meningkatkan produktivitas pertanian sebagai salah satu cara efektif untuk mengendalikan laju inflasi pangan.

Peningkatan produktivitas pertanian juga akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, mengingat kontribusinya yang relatif tinggi mencapai 13,5% terhadap PDB Indonesia tahun 2023. Penggunaan teknologi modern dalam pertanian (smart agriculture) dapat membantu petani untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Misalnya, penerapan sistem irigasi yang lebih efisien, penggunaan benih unggul, pemanfaatan drone untuk pengendalian hama serta pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring dan pengelolaan lahan pertanian. Apalagi, produktivitas pertanian menjadi semakin penting sebagai antisipasi risiko dampak cuaca ke depan.

Pentingnya Kerjasama Antar Daerah (KAD) didukung Neraca Pangan Terintegrasi

Kerjasama Antar Daerah (KAD) memiliki peran krusial dalam mengelola ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi. Dengan adanya KAD, distribusi pangan antar daerah dapat dioptimalkan sehingga daerah yang mengalami surplus produksi dapat membantu daerah yang mengalami defisit. Hal ini akan menciptakan keseimbangan pasokan dan harga pangan di tingkat nasional.

Penguatan sinergi dan kolaborasi antar instansi, baik di pusat dan di daerah untuk meningkatkan efektivitas KAD dapat dilakukan melalui inisiasi pembentukan “command center” dan neraca pangan secara terintegrasi. “Command Center” dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengendalian informasi antara lain terkait stok dan harga pangan di berbagai daerah. Hal ini menjadikan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Selanjutnya, untuk mendukung proses pengambilan keputusan tersebut, diperlukan data dan informasi yang timely dan akurat. Neraca pangan terintegrasi, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga level nasional menjadi salah satu solusi yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan di daerah. Dengan informasi ini, perencanaan distribusi pangan dapat dilakukan secara efisien dan mencegah terjadinya kelangkaan atau surplus pangan yang tidak terkendali.

Kesimpulan

Penguatan sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui GNPIP menjadi langkah penting yang harus diambil untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di semester II-2024. Penguatan CPP, peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian, serta optimalisasi KAD yang didukung dengan peran “command center” dan neraca pangan terintegrasi adalah kunci untuk mencapai stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Dengan upaya bersama dan komitmen kuat dari seluruh pihak, diharapkan inflasi dapat dikendalikan dan ketahanan pangan nasional dapat terjaga.

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis, tidak mewakili instansi tempat penulis bekerja

Oleh:

Rama Rahadian Prakasa,

Bekerja di Bank Indonesia