Survei SMRC, Prabowo, dan Realitas Politik

Prinsip pertama adalah jangan menipu diri sendiri; dan Anda adalah orang yang paling mudah Anda tipu.

— Richard Feynman, Caltech, Amerika Serikat

Saifiul Mujani dari SMRC paparkan "Kepemimpinan Nasional Demokratik Transformatif 2029: Studi Evaluasi Opinion Leaders", Kamis (15/10/2026). Foto: Youtube SMRC TV

Angka 9,8 persen dari SMRC secara realita tidak cukup menjadi vonis atas kekuatan Presiden Prabowo Subianto. Ketika pendiri lembaganya telah menyatakan keinginan agar Prabowo diturunkan, keterbukaan metode dan pemisahan peran politik menjadi tuntutan yang makin mendesak. Survei boleh menguji presiden; publik pun tak salah menguji survei.

Sabtu, 17 Oktober 2026, SMRC merilis angka yang menyentak: elektabilitas Presiden Prabowo Subianto 9,8 persen, jauh di bawah Dedi Mulyadi, 35,5 persen. Angka itu segera mengundang pertanyaan: benarkah kekuatan politik seorang presiden menyusut sedemikian telak? Atau ada persoalan pengukuran dan penafsiran yang perlu dibuka sebelum kesimpulan besar diedarkan?

Ini bukan pembelaan membabi-buta. Justru karena itu, saya ingin pembelaan bertumpu pada argumentasi yang bisa diperiksa. Saya tidak hendak menyebut survei palsu hanya karena hasilnya mengecewakan. Tidak. Tetapi SMRC juga tidak boleh memperoleh kekebalan dari kritik hanya karena berbicara dengan persentase. Seolah-olah gimana gitu. Angka mempunyai kewibawaan ilmiah sejauh proses dan kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan?

Ada konteks yang tidak bisa diabaikan. Dalam klarifikasi tertulis yang diberitakan media April 2026, Saiful Mujani menyatakan sikap agar Prabowo diturunkan. Ia menjelaskan sikap tersebut sebagai keterlibatan politik dan membicarakan tekanan massa secara damai. Dengan demikian, pendiri lembaga yang menyandang namanya memiliki tujuan politik terhadap presiden yang diteliti lembaganya.

Hak Saiful berpendapat tetap dihormati. Namun, publik sama berhaknya menanyakan pemisahan peran politik dia dan “pekerjaan ilmiah” itu. Siapakah yang menyusun pertanyaan, mengendalikan analisis, menentukan simulasi, dan menyetujui kesimpulan? Apakah Saiful terlibat? Bagaimana potensi konflik kepentingan dikelola? Independensi membutuhkan penjelasan yang dapat diperiksa, bukan cukup diumumkan.

Keberpihakan pribadi belum membuktikan bias statistik. Bukti bahwa sikap Saiful menentukan angka akhir: data tidak ditemukan dalam informasi publik yang saya lihat. Kritik saya adalah tuntutan keterbukaan sponsor, pembagian kewenangan, serta pemeriksaan independen. Menuduh manipulasi tanpa bukti justru hanya memberi SMRC jalan mudah menghindari pertanyaan metodologis yang lebih sulit.

Pertama, angka 9,8 persen merupakan hasil simulasi semi terbuka dengan 24 nama. Itu bukan jawaban spontan tanpa daftar, bukan tingkat kepuasan atas pemerintahan, dan bukan pula ukuran langsung legitimasi presiden. Dalam tabel SMRC sendiri, kepuasan terhadap kinerja Prabowo tercatat 44,5 persen. Elektabilitas dan kepuasan memang berbeda; mencampurkan keduanya akan menyesatkan pembacaan publik, ini kita sadari.

Bahkan, tabel itu menunjukkan sebagian responden yang puas memilih calon lain. Artinya, pilihan terhadap figur alternatif tidak otomatis berarti penolakan terhadap seluruh pekerjaan Prabowo. SMRC berhak mengukur persaingan hipotetis. Yang perlu ditolak ialah lompatan dari hasil satu simulasi menjadi vonis menyeluruh bahwa pemerintahan kehilangan dasar dukungannya.

Kedua, bagaimana keterwakilan sampelnya? SMRC mewawancarai 1.213 responden: 1.013 melalui telepon dan 200 warga tanpa telepon seluler melalui tatap muka. Penggabungan jalur ini justru berupaya menjangkau kelompok yang biasanya terlewat. Mengambil kembali responden survei terdahulu juga tidak otomatis menggugurkan keterwakilan. Persoalannya ialah peluang pemilihan ulang dan siapa yang akhirnya bersedia menjawab, bukan?

Robert M. Groves, ilmuwan survei yang pernah memimpin Survey Research Center, University of Michigan, Amerika Serikat, membantu menjelaskan persoalan tersebut melalui kerangka kesalahan survei secara keseluruhan. Dalam karya bersama Lars Lyberg, mutu survei dilihat melampaui kesalahan pengambilan sampel: cakupan populasi, ketidakresponsan, pengukuran, dan pengolahan juga menentukan kualitas hasil.

Karena itu, kesesuaian umur, pendidikan, wilayah, dan jenis kelamin setelah pembobotan belum menjamin kesesuaian sikap politik. Dua orang dengan demografi sama dapat berbeda tajam dalam keterlibatan politik dan kesediaan menerima wawancara. Jika perbedaan itu berkaitan dengan pilihan calon, pembobotan demografi saja belum tentu mengatasinya.

SMRC perlu memperlihatkan profil sampel sebelum pembobotan, distribusi bobot, tingkat respons, serta prosedur menghadapi penolakan. Rendahnya respons sendiri belum membuktikan bias; yang menentukan ialah perbedaan relevan antara penjawab dan mereka yang tidak menjawab. Hasil menurut kelompok pemilik dan bukan pemilik telepon juga layak dibuka, dengan catatan perbedaannya tidak otomatis disebabkan cara wawancara.

Ketiga, SMRC menyebut batas margin of error sekitar 2,9 persen. Itu berarti angka kesalahan; di sini, maksudnya perkiraan seberapa jauh angka survei bisa berbeda dari keadaan sebenarnya karena hanya sebagian warga yang diwawancarai. Angka 2,9 persen itu dihitung dengan anggapan bahwa responden dipilih melalui cara acak yang sederhana. Padahal, SMRC memilih responden dalam beberapa tahap dan menyesuaikan pengaruh jawaban mereka agar susunan sampel mendekati penduduk Indonesia. Apakah cara tersebut mengubah tingkat ketelitian hasilnya? AAPOR, asosiasi penelitian opini publik Amerika, meminta peneliti menjelaskan hal ini secara terbuka.

Saya tidak mengatakan pemeriksaan itu akan menghapus selisih Prabowo dan Dedi. Selisihnya memang besar. Tetapi angka 2,9 persen bukan jaminan bahwa seluruh proses survei bebas masalah. Jika kelompok tertentu lebih sulit dihubungi atau pertanyaannya dipahami berbeda, hasilnya juga bisa terpengaruh. Pembaca perlu diberi tahu batas ketelitian tersebut. Apalagi ketika SMRC membahas pemilih satu partai: jumlah orang yang diwawancarai dalam kelompok itu lebih sedikit, sehingga perkiraannya bisa lebih meleset daripada hasil untuk seluruh responden.

Keempat, perbandingan tren harus setara. Grafik SMRC menandai November 2025 sebagai survei telepon, sedangkan pengukuran terbaru mencakup dua jalur. Perlu dijelaskan keterbandingan cakupan, rumusan pertanyaan, dan daftar calon. Sajikan pula pemeriksaan pada kelompok dan metode yang sebanding. Tanpa itu, perubahan opini berisiko tercampur dengan perubahan pengukuran.

Kelima, susunan calon membentuk konteks jawaban. John Zaller, ilmuwan politik University of California, Los Angeles, Amerika Serikat, melalui model Receive–Accept–Sample menjelaskan proses menerima informasi, menyaringnya sesuai kecenderungan sikap, lalu mengambil pertimbangan saat menjawab. Jawaban politik dipengaruhi pertimbangan yang sedang menonjol ketika seseorang ditanya. Preferensi yang terukur tidak selalu merupakan keputusan yang sudah mengkristal bulat.

Dalam penerapannya pada survei ini, keterkenalan dan kesan kedekatan seorang figur dapat berpengaruh, tanpa otomatis membuktikan keunggulan kinerja kebijakannya. Tetapi teori Zaller juga tidak membuktikan responden SMRC terkecoh. Implikasinya ialah perlunya keterbukaan urutan pertanyaan, cara penyajian nama, dan pengujian konsistensi pilihan. Efek pertanyaan harus diuji, bukan dibayangkan.

Ada pula persoalan penafsiran perpindahan dukungan. SMRC menyimpulkan suara Dedi lebih banyak ditarik Gibran dan AHY ketika Dedi tidak disertakan. Perbandingan persentase antarskenario saja belum cukup menunjukkan asal suara. Tampilkanlah tabulasi silang pilihan orang yang sama. Tanpa penelusuran itu, kenaikan calon dapat berasal dari beberapa kelompok sekaligus.

Tiga tahun menuju 2029 juga menyisakan perubahan pencalonan, koalisi, dan pengalaman masyarakat. SMRC memang memberi syarat pemilihan dilakukan sekarang. Syarat itu harus ikut melekat ketika hasilnya dikutip. Preferensi hari ini patut diperhatikan, tetapi tidak memberikan kepastian tentang keputusan pemilih tiga tahun mendatang.

Demikian pula hubungan ketidakpuasan kebijakan dengan elektabilitas. Keterkaitan statistik tidak dengan sendirinya memastikan arah sebab-akibat. Ketidakpuasan dapat mempengaruhi pilihan politik; keberpihakan politik juga mungkin mempengaruhi penilaian kebijakan. Pemerintah membutuhkan diagnosis yang lebih teliti sebelum menentukan obat. Salah membaca penyebab dapat menghasilkan respons yang salah sasaran.

Realitas politik juga harus masuk dalam penilaian. Di parlemen, pemerintah masih mampu menghimpun dukungan lintas fraksi: pada 29 September 2026, seluruh delapan fraksi DPR menyetujui pengesahan APBN 2027. Ini bukti dukungan dalam keputusan anggaran yang menentukan jalannya pemerintahan, meskipun tidak berarti semua partai selalu sependapat atau semua pemilihnya mendukung Prabowo. Di lapangan, pembelian gabah Rp6.500 per kilogram, penyediaan pupuk bersubsidi, dan Cek Kesehatan Gratis memperlihatkan bentuk keberpihakan yang konkret. Dalam pertemuan di Banyuwangi pada Mei 2026, petani menyampaikan bahwa pupuk tersedia dan harga gabah membaik. Kesaksian setempat ini bukan survei nasional, tetapi menunjukkan alasan nyata mengapa kebijakan pemerintah dapat dihargai rakyat.

Pengalaman penerima manfaat pun layak didengar. Menurut paparan Kepala Bakom pada Mei 2026 atas survei BPS yang mencakup 81.100 rumah tangga, pada November 2025 sebanyak 84,1 persen rumah tangga penerima MBG menyetujui bahwa program memudahkan memperoleh makanan bergizi; 75,9 persen menyetujui bahwa MBG meringankan pengeluaran sehari-hari. Ini penilaian atas manfaat. Untuk Sekolah Rakyat, survei Median yang diberitakan September 2026 mencatat 56,1 persen responden puas atau cukup puas. Namun, angka tersebut adalah penilaian masyarakat umum, bukan khusus keluarga siswa. Data kepuasan nasional khusus penerima Sekolah Rakyat dan KDMP belum saya temukan. Karena itu, manfaat pendidikan gratis dan layanan koperasi perlu diuji langsung pada keluarga siswa serta anggota koperasi. Penilaian publik dan pengalaman pengguna sama-sama penting, tetapi tidak boleh dipertukarkan.

Publik, terutama penerima manfaat, akui kerja keras dan kebijakan Presiden yang peduli rakyat. Saya melihat arah keberpihakan dalam agenda gizi, akses pendidikan keluarga miskin, dan penguatan ekonomi desa. MBG, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa Merah Putih menawarkan instrumen kebijakan nasional yang menyentuh kebutuhan dasar. Arah ini layak dibela, sekaligus harus ditagih hasilnya lewat ukuran yang terbuka. Beda banget dengan SMRC.

Ukuran itu tetap konkret: keamanan makanan dan perbaikan gizi, keberlanjutan sekolah anak miskin, koperasi yang benar-benar bertransaksi, serta pengaruhnya pada penghasilan keluarga. Pemerintah perlu terus-menerus memperlihatkan manfaat, biaya, dan masalah pelaksanaan. Pembelaan akan kuat ketika pengalaman penerima manfaat dapat dipertemukan dengan data yang bisa diperiksa.

Saya juga tidak ingin merendahkan Dedi KDM hanya karena kewenangannya sebatas provinsi. Gubernur dapat berprestasi dan memperoleh simpati nasional. Namun, survei kesukaan terhadap figur belum menjadi pembandingan setara atas kapasitas memimpin negara. Jelas sia-sia menyimpulkan Dedi lebih berhasil daripada Prabowo, karena itu memerlukan indikator kinerja dan konteks kewenangan yang sebanding. Selisih elektabilitas tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Istana tetap harus mendengar kritik tentang harga kebutuhan, pekerjaan, dan mutu layanan. Jika ketidakpuasan terkonfirmasi oleh sumber lain dan pengalaman lapangan, perbaikan harus dipercepat. Survei pembanding pun harus independen dan pertanyaannya sebanding. Kita ingin ukuran dan angka yang benar dan proporsional, bukan rekayasa.

Presiden senantiasa dituntut harus menjawab dengan hasil yang dirasakan rakyat, yang sejauh ini sudah berjalan. SMRC harus menjawab dengan metode dan tafsir yang terbuka. Saya bersetuju hak Presiden memperoleh penilaian yang adil, di saat yang sama mempertahankan hak rakyat mengkritiknya. Sebab negara membutuhkan pembacaan aspirasi yang jernih: jangan sampai kebijakan digerakkan oleh kesimpulan yang lebih jauh daripada bukti yang menopangnya. Bukan begitu?