Lebih Aman Nabung di Celengan daripada Rekening Diblokir PPATK Tanpa Peringatan

Sumber : Karya Penulis dengan Bantuan Artificial Intelligence

Beberapa minggu terakhir, masyarakat dibuat gelisah oleh langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir sejumlah rekening pribadi. Alasannya terdengar meyakinkan yaitu demi mencegah pencucian uang. Tapi yang membuat publik bingung dan marah yaitu targetnya. Rekening milik masyarakat biasa yang tak pernah terlibat aktivitas mencurigakan, tak berisi angka fantastis, dan bahkan jarang disentuh karena saking kecilnya. Itulah yang menjadi sasaran empuk. Negara seperti kehilangan arah dalam memilih siapa yang patut dicurigai.

Di tengah kegaduhan itu, muncul nama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang turun tangan dengan keputusan membatalkan kebijakan tersebut. Ia tampil dalam sorotan, disebut-sebut sebagai penyelamat. Namun, bagi sebagian orang, langkah itu justru memperjelas satu hal yang mana negara baru bereaksi ketika warganya ribut, bukan ketika warganya dirugikan. Dan pahlawan yang datang setelah kerusakan terjadi, mungkin lebih pantas disebut pahlawan kesiangan, bukan penjaga keadilan.

Negara Paranoia: Takut pada yang Lemah, Diam pada yang Kuat

Pernah ada masa ketika memiliki rekening bank, meskipun jarang diisi, tetap dianggap hal baik. Simbol kedewasaan finansial, tanda seseorang mulai merancang masa depan. Tapi sekarang, rekening yang jarang bergerak malah dicurigai sebagai tempat menampung uang haram. Warga yang hanya menyisihkan sebagian gaji atau THR ditanya-tanya seolah pelaku kriminal, padahal saldo mereka bahkan tak cukup untuk beli ponsel pintar.

Di sisi lain, transaksi jumbo antar perusahaan atau individu berpengaruh jarang jadi headline berita. Tak ada berita tentang pemblokiran rekening milik elite yang diduga korupsi. Tak ada konferensi pers soal dana mencurigakan yang mengalir ke struktur politik. Yang ada justru kesibukan mengaudit rekening rakyat kecil. Negara seperti merasa lebih aman jika mencurigai yang tak bisa melawan. Ketika pengawasan diarahkan pada mereka yang paling rentan, keadilan hanya jadi kata tanpa makna.

Prabowo Hadir: Antara Heroisme dan Ketidakhadiran yang Terlambat

Ketika Prabowo Subianto mengumumkan bahwa ia akan menghentikan kebijakan PPATK yang sembrono, banyak yang merasa lega. Wajar, akhirnya ada yang berpihak. Tapi tidak sedikit juga yang bertanya dalam hati “mengapa baru sekarang? Bukankah negara, sejak awal, punya semua instrumen untuk memastikan kebijakan tidak gegabah? Atau apakah suara publik harus gaduh dulu agar telinga kekuasaan terbuka?”

Langkah Prabowo tentu akan dicatat sebagai tindakan populis yang menyenangkan. Namun, efeknya juga membuka luka. Negara bisa, tapi sering kali menunda. Seolah keputusan baik hanya muncul setelah tekanan publik memuncak. Kepekaan terhadap keresahan rakyat seolah bukan bagian dari refleks kekuasaan, melainkan bagian dari strategi. Tentu saja, publik senang diselamatkan, tapi mereka juga tak lupa bahwa siapa yang membiarkan kesalahan itu terjadi sejak awal.

Lebih dari itu, langkah “penyelamatan” seperti ini kerap hadir tanpa evaluasi mendalam. Seakan cukup bagi negara untuk mencabut kebijakan dan selesai perkara. Padahal, apa yang terjadi menunjukkan lemahnya sistem kontrol, absennya konsultasi publik, dan buruknya komunikasi antarlembaga. Jika semua itu tidak dibenahi, kita hanya sedang menunggu drama serupa dengan aktor dan panggung yang berbeda.

Celengan Ayam: Simbol Rakyat dalam Menertawakan Sistem

Saat rekening bank mulai menakutkan, rakyat kembali ke cara yang lebih primitif dan ironisnya, lebih masuk akal yaitu menggunakan celengan ayam. Tak perlu OTP, tak akan dibekukan, dan yang paling penting, tak pernah mencurigai pemiliknya. Dalam kesederhanaannya, celengan ayam menyindir keangkuhan sistem yang gagal menjamin rasa aman. Ia tak kenal jargon “anti-pencucian uang,” tapi juga tak pernah membuat pemiliknya panik saat membuka aplikasi bank.

Kembalinya masyarakat pada celengan ayam bukan semata-mata nostalgia. Ini bentuk perlawanan sunyi terhadap sistem yang tidak dipercaya. Negara boleh mengklaim punya teknologi canggih dan lembaga pengawas yang kuat, tapi jika rakyat merasa lebih aman menyimpan uang di balik lemari, maka yang bermasalah bukan rakyatnya melainkan sistemnya. Apalagi jika yang membuat rakyat takut bukan kriminal, tapi kebijakan negara sendiri.

Prabowo mungkin telah membatalkan kebijakan yang dianggap meresahkan. Tapi rasa was-was itu tidak akan hilang begitu saja. Rakyat sudah telanjur tahu bahwa sistem bisa salah sasaran, gegabah, dan membahayakan tanpa alasan. Maka meski rekening dibuka kembali, banyak yang tetap memilih celengan ayam. Karena dalam keheningannya, ia memberi pelajaran paling sederhana. Kepercayaan tidak bisa dibangun dengan pidato, tapi lewat perlindungan yang konsisten.

Ramanda Bima Prayuda

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang