Nalar Berhenti, Prompt Jalan Terus

Mahasiswa S1 Ilmu Politik di Universitas Negeri Semarang.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Ramanda Bima Prayuda tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Dulu, predikat “mahasiswa kritis” bukan sekadar label keren. Ia lahir dari proses panjang dengan membaca buku tebal, mengikuti forum diskusi lintas malam, dan meresapi pahitnya kopi hitam tanpa gula. Kampus menjadi ruang kontestasi ide. Debat tentang Marxisme, ketimpangan sosial, hingga demokrasi konstitusional menjadi makanan sehari-hari. Kalimat demi kalimat diketik dari kepala yang lelah berpikir, bukan hasil salin-tempel. Di titik itu, menjadi mahasiswa berarti menjadi penggerak, bukan peniru.
Namun setelah toga dikenakan dan ijazah di tangan, semua euforia intelektual itu seperti terkubur pelan-pelan. File skripsi yang dulu dibanggakan kini terkunci selamanya, bahkan tidak lagi dibuka. Idealisme yang pernah dijunjung tinggi pun ikut layu, entah karena realitas yang terlalu keras, atau karena kemudahan teknologi yang membuat proses berpikir tak lagi menarik.
Sekarang, tongkat estafet “perjuangan intelektual” seolah dilimpahkan ke chatbot. Generasi yang dulu berteriak soal revolusi dan kesadaran kolektif, kini nyaman rebahan sambil mengetik “tolong jelaskan Paulo Freire dengan gaya kekinian.” Hasilnya disalin mentah, diberi caption menarik, dan diunggah demi validasi digital. Maka lahirlah istilah baru yang menggelitik sekaligus menggelisahkan yaitu S.GPT (Sarjana Gagal Pikir Total).
Belajar Instan: Dari Buku ke Bot
Transformasi cara belajar di era digital memang tak terelakkan. Namun alih-alih memperluas akses pengetahuan, sebagian justru menjadikannya jalan pintas. Perpustakaan yang dulu dianggap “tempat ziarah intelektual” kini terasa sepi. Tak perlu lagi repot-repot membaca ratusan halaman jurnal atau buku referensi. Semua pertanyaan bisa dilontarkan pada chatbot. Jawaban tinggal disalin, diedit sedikit, dan selesai tanpa perlu memahami konteks atau menguji ulang argumen.
Proses belajar pun bergeser menjadi kegiatan copy-paste berskala besar. Membaca dianggap terlalu melelahkan, sementara berpikir dianggap buang-buang waktu. Bahkan pertanyaan sederhana yang sebenarnya bisa dijawab dengan logika dasar pun ikut dilemparkan ke AI. Hal itu karena malas atau merasa punya “asisten digital”. Padahal yang hilang bukan hanya proses berpikir, tapi juga rasa hormat terhadap ilmu itu sendiri.
Ironisnya, jawaban dari AI itu seringkali justru dijadikan bahan konten. Misalnya dengan menanyakan konsep "alienasi dalam kerja digital", lalu menjadikannya caption panjang yang seolah hasil refleksi pribadi. Ini bukan lagi proses belajar, tapi justru komodifikasi pengetahuan-pengetahuan sebagai aksesoris, bukan landasan berpikir.
Dari Ruang Kelas ke Konten Feed
Perubahan pola berpikir ini juga tampak dalam bagaimana wacana dikemas untuk publik. Dulu, mahasiswa vokal di ruang kelas atau diskusi publik. Kini, mereka ramai di feed Instagram, TikTok, dan X. Mereka meracik jargon akademis dalam bahasa estetik, dilengkapi ilustrasi atau musik latar agar terlihat "penuh kesadaran". Namun sayangnya, banyak dari narasi itu tidak lahir dari pengalaman atau pemahaman yang utuh, melainkan hasil poles ulang dari hasil prompt.
Wacana tak lagi jadi alat gerak untuk perubahan sosial, melainkan bahan baku untuk produksi konten. Semakin reflektif sebuah postingan terlihat, semakin tinggi kemungkinan mendapat repost atau like. Perubahan sosial tak lagi jadi tujuan utama, karena yang dicari yaitu impresi digital. Ketika kesadaran kolektif berubah menjadi hashtag dan teori kritis hanya jadi caption estetik, maka kita sedang menyaksikan degradasi peran intelektual itu sendiri.
Bukan berarti media sosial tidak bisa jadi ruang edukasi. Namun ketika proses berpikir digantikan oleh estetika, maka konten pun kehilangan kedalaman. Yang tersisa hanyalah “kemasan intelektual” tanpa isi.
Kritik Fasih, Refleksi Diri Berhenti
Fenomena S.GPT memperlihatkan satu kontradiksi yang mencolok. Mereka sangat fasih dalam mengkritik kebijakan publik, sistem negara, hingga tokoh-tokoh besar. Tapi ketika diarahkan untuk merefleksi diri, banyak yang tersinggung, defensif, atau berlindung di balik kata “satire”. Kritik terhadap orang lain begitu tegas, tapi terhadap diri sendiri cenderung nihil. Seolah-olah kesalahan hanya milik mereka yang berkuasa, dan dirinya selalu berada di pihak yang benar.
Inilah krisis refleksi yang berakar dari budaya berpikir instan. Ketika sumber gagasan berasal dari mesin, bukan dari proses perenungan, maka tak heran jika kritik yang dihasilkan pun terasa datar dan reaktif. Kesadaran menjadi artifisial. Berpikir kritis berubah menjadi sekadar gaya bicara, bukan sikap hidup.
Sebagai sarjana, seharusnya kemampuan untuk berpikir secara mendalam, orisinal, dan reflektif menjadi nilai utama. Namun jika semua itu digantikan oleh kemampuan menyusun prompt dan mengedit hasilnya, maka yang tersisa hanyalah gelar tanpa gagasan, tanpa kontribusi.
Ramanda Bima Prayuda
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang
