Habis Dungu Terbitlah Wantimpres: Babak Baru Rocky Gerung

Pada 2 Oktober 2026, sebuah anomali politik memecah perhatian publik di Istana Negara. Rocky Gerung, akademisi dan filsuf yang selama bertahun-tahun memosisikan diri sebagai simbol oposisi teoretis terkemuka, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Keputusan pria kelahiran Manado pada 20 Januari 1959 ini memicu kehebohan di tingkat nasional. Publik sontak bertanya, apakah langkah tersebut merupakan wujud pragmatisme politik semata atau justru sebuah strategi intelektual tingkat tinggi dari sosok yang hingga usia senja memilih tetap melajang?

Habis Dungu Terbitlah Wantimpres: Babak Baru Rocky Gerung (Ilustrasi: OpenAI)

Selama ini, nama Rocky sangat identik dengan jargon "dungu". Jargon tajam ini nyaris selalu dilemparkan ke wajah kekuasaan sebagai bentuk perlawanan akal sehat, bahkan argumentasi ini telah dirangkum dalam bukunya yang berjudul ”Habis Dungu Terbitlah Bajingan Tolol”. Bagi mantan dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut, kedunguan bukanlah hinaan fisik atau serangan terhadap kecerdasan seseorang. Kedunguan adalah kegagalan berpikir runtut dan pelanggaran kaidah logika, terutama dalam perumusan kebijakan publik. Reputasi akademik Rocky di bidang logika memang terbangun melalui jalur yang tidak konvensional. Selama 15 tahun mengajar di UI, Rocky dilaporkan tidak mengambil gaji, membiarkan ijazah S1-nya tidak diambil, dan menolak beasiswa S3 ke Prancis. Karier mengajarnya baru berhenti karena terbentur aturan undang-undang yang mensyaratkan dosen bergelar minimal S2. Kini, sang pemburu kedunguan yang idealis itu justru masuk ke pusat pusaran birokrasi.

Masuknya Rocky ke Istana menghadirkan paradoks besar jika melihat rekam jejak hukumnya. Pada era pemerintahan sebelumnya, kritik radikal Rocky kerap membuatnya berurusan dengan aparat penegak hukum. Kepolisian sempat mendalami dugaan ujaran kebencian berbasis SARA hingga penyebaran berita bohong yang memicu keonaran. Rocky juga pernah digugat perdata atas dugaan penghinaan terhadap presiden, meski sidang perdananya ditunda karena surat panggilan pengadilan salah alamat. Kontras rekam jejak tersebut kini menjadi pemandangan ironis karena sosok yang kerap berhadapan dengan hukum rezim terdahulu kini duduk sebagai penasihat resmi negara.

Menyikapi reaksi keras publik, Rocky menyebut manuvernya sebagai radical break atau perubahan mendasar. Rocky berdalih bahwa ia tidak pernah mengubah prinsipnya. Menurut penjelasan pendiri Setara Institute sekaligus Wakil Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) tersebut, terdapat garis batas yang tegas antara fungsi "mengkritik" dan berpikir "kritis." Mengkritik cenderung menyerang produk kebijakan yang sudah jadi dari luar pagar kekuasaan. Sebaliknya, fungsi kritis di dalam Wantimpres berarti menelaah secara detail dampak dan konsistensi logika rancangan kebijakan secara etis sebelum disahkan oleh Kepala Negara. Kedatangan Rocky ke Istana diiringi momen ikonik saat dirinya terekam membawa dasi biru yang belum terpasang rapi, usai ditelepon mendadak oleh ajudan presiden pada siang hari. Manuver mengejutkan ini sebenarnya berakar pada kedekatan intelektual yang sudah lama terjalin, di mana sang filsuf kerap diundang untuk berdiskusi panjang tentang geopolitik dan filsafat bersama Prabowo Subianto di Hambalang.

Meski argumentasinya terdengar filosofis, posisi baru ini sarat dengan risiko fatal. Rocky kini harus duduk di satu meja bersama 25 figur lain, dengan latar belakang yang sangat kontras, di lembaga yang dipimpin oleh Pratikno dan Hatta Rajasa. Berada dalam satu tim dengan mantan petinggi rezim sebelumnya seperti Budi Gunawan dan Anwar Usman, pengusaha sekaliber Chairul Tanjung dan Jusuf Hamka, analis politik pendukung pemerintah seperti Muhammad Qodari, hingga tokoh agama seperti Quraish Shihab, Said Aqil Siradj, serta Sinta Nuriyah Wahid, menempatkan sang filsuf pada ujian konsistensi yang sangat berat. Rocky, yang terbiasa menggunakan pisau analisis filsafat radikal, harus berdialektika secara internal dengan tokoh-tokoh yang terbiasa dengan pendekatan praktis dan kultural.

Risiko terbesarnya adalah peleburan idealisme ke dalam kompromi kekuasaan. Publik akan menerapkan standar ganda logika yang selama ini Rocky ajarkan kepada rezim yang ia nasihati. Apabila pemerintahan baru kelak melahirkan kebijakan yang tidak logis dan kontradiktif, cap "dungu" tentu akan berbalik arah dan menyerang kredibilitasnya sendiri.

Sebagai solusi dan pembuktian, Rocky harus menyadari bahwa secara institusional Wantimpres hanya memiliki fungsi penasihat etis tanpa wewenang eksekutif. Oleh karena itu, langkah paling solutif bagi Rocky adalah melembagakan "akal sehat" tersebut secara sistematis dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar melontarkan retorika. Rocky wajib membuktikan bahwa tesis "banalitas kedunguan" yang sering disuarakan di berbagai mimbar akademik benar-benar dapat diberantas dari dalam. Dirinya harus secara proaktif menggunakan ketajaman logikanya untuk mencegah korupsi birokrasi dan memotong rancangan kebijakan yang cacat nalar langsung dari hulu, pada tahap pengambilan keputusan.

Masuknya Rocky Gerung ke Istana bukan sekadar manuver pergantian posisi duduk, melainkan pertaruhan reputasi akademik dan moral secara keseluruhan. Kini publik menanti pembuktian apakah mantan pembimbing skripsi Dian Sastro tersebut sungguh mampu membersihkan kedunguan birokrasi dari dalam, atau justru perlahan ikut tertelan oleh pusaran sistem yang selama belasan tahun kebobrokannya dibongkar. Waktu kelak akan menguji seberapa tangguh akal sehat mampu bertahan di meja kekuasaan.