Menyembuhkan Bangka Belitung dari Mafia Timah

Ilustrasi Pasir Timah Foto: Rumbo a lo desconocido/Shutterstock

Instruksi Presiden Prabowo Subianto pada akhir September 2025 untuk menutup tambang timah ilegal di Bangka Belitung menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menata ulang arah pengelolaan sumber daya alam. Data yang diungkap di laman Kompas menunjukkan kebocoran hasil tambang mencapai 80% dari total produksi dengan potensi kerugian negara hingga Rp45 triliun per tahun. Angka itu bukan sekadar kehilangan uang, tetapi bukti lemahnya tata kelola, rusaknya lingkungan, dan rapuhnya keadilan ekonomi di daerah penghasil timah terbesar di Indonesia.

Bangka Belitung terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang mafia timah. Aktivitas tambang ilegal tumbuh subur karena kolusi antara pelaku bisnis, oknum aparat, dan pemangku kepentingan yang menutup mata. Di lapangan, lubang-lubang tambang terus menggali tubuh pulau, merusak sungai, mencemari laut, dan mengubah lanskap sosial. Masyarakat kecil ikut terseret karena tidak memiliki pilihan lain. Mereka menggantungkan hidup pada sektor tambang yang cepat menghasilkan uang, meski sadar risiko lingkungan dan hukum di depan mata.

Operasi besar-besaran yang kini digelar aparat menjadi momentum penting, tetapi tidak cukup. Pemberantasan mafia timah tidak bisa berhenti pada razia tambang dan penyitaan alat berat. Langkah itu hanya menyentuh permukaan. Penyembuhan sejati memerlukan strategi jangka panjang yang menyentuh akar sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Langkah pertama adalah memastikan penegakan hukum yang bersih dan konsisten. Penindakan harus menembus batas struktur, bukan berhenti pada pekerja tambang atau pengepul kecil. Jaringan modal, pembeli besar, dan aktor politik yang berperan sebagai pelindung harus diseret ke pengadilan. Transparansi mutlak dibutuhkan. Setiap jalur distribusi timah wajib terdokumentasi secara digital, mulai dari izin tambang, pengangkutan, hingga ekspor. Teknologi seperti satelit, sistem pelacakan kargo, dan basis data nasional harus diintegrasikan agar kebocoran bisa dideteksi sejak awal.

Sejumlah kapal ponton isap melakukan penambangan biji timah ilegal di perairan Teluk Kelabat Dalam, Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Minggu (26/1/2025). Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO

Langkah kedua adalah membuka alternatif ekonomi yang realistis bagi masyarakat. Tidak mungkin meminta warga berhenti menambang tanpa memberi mereka mata pencaharian lain. Pemerintah perlu mengembangkan program ekonomi hijau berbasis potensi lokal. Bangka Belitung memiliki kekayaan laut, perkebunan lada, sektor wisata, dan industri kreatif yang dapat tumbuh jika mendapat dukungan kebijakan, modal, dan infrastruktur. Nelayan perlu dibantu alat tangkap ramah lingkungan, petani diberi akses pupuk dan pasar, anak muda dilatih keterampilan digital dan ekowisata. Tanpa pilihan ekonomi baru, tambang ilegal akan tumbuh lagi dengan cepat.

Langkah ketiga adalah pemulihan lingkungan yang terencana. Tambang darat dan laut yang ditinggalkan harus direhabilitasi melalui program reklamasi yang terukur. Lubang tambang bisa diubah menjadi embung, hutan produksi, atau kawasan wisata edukatif. Lahan kritis perlu ditanami kembali dengan vegetasi lokal agar fungsi ekologisnya pulih.

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat untuk menyusun peta restorasi lingkungan yang realistis. Biaya pemulihan harus dibebankan kepada perusahaan pelaku kejahatan tambang melalui mekanisme tanggung jawab hukum dan ekonomi.

Langkah keempat adalah memperkuat tata kelola sumber daya alam di tingkat daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus memiliki sistem izin yang transparan dan terintegrasi. Pendapatan daerah dari sektor tambang harus dipisahkan dari aktivitas ilegal. Pajak dan royalti yang masuk perlu diarahkan ke program pembangunan berkelanjutan, bukan hanya belanja rutin. Reformasi kelembagaan penting agar kepala daerah, aparat, dan pejabat dinas tidak terjebak pada ketergantungan ekonomi dari tambang ilegal.

Kawasan hutan mangrove yang rusak akibat penambangan biji timah ilegal di perairan Teluk Kelabat Dalam, Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Minggu (26/1/2025). Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO

Langkah kelima adalah melibatkan masyarakat sebagai penjaga moral dan pengawas kebijakan. Kesadaran publik harus dibangun melalui edukasi lingkungan dan kampanye transparansi. Warga perlu tahu bahwa setiap kilogram timah ilegal yang keluar berarti kerugian bagi mereka sendiri: jalan yang tidak diperbaiki, sekolah yang kekurangan fasilitas, dan pantai yang rusak. Pemerintah bisa membuka kanal pelaporan masyarakat yang aman dan mudah diakses agar praktik ilegal cepat terdeteksi.

Operasi pemberantasan mafia timah harus diiringi reformasi total. Bangka Belitung tidak bisa disembuhkan hanya dengan menutup tambang, tetapi dengan membangun ulang sistem ekonomi dan sosialnya. Negara harus hadir dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan berorientasi pada keberlanjutan. Mafia timah tumbuh karena keserakahan serta pembiaran; ia hanya bisa dikalahkan dengan integritas dan kepastian hukum.

Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk pulih. Lautnya indah, masyarakatnya tangguh, dan budayanya kaya. Jika sumber daya alam dikelola dengan akal sehat dan tanggung jawab, daerah ini bisa menjadi contoh keberhasilan reformasi pertambangan nasional. Namun, hal itu hanya bisa terwujud jika seluruh pihak bergerak dalam satu arah: menjadikan timah bukan kutukan, melainkan pelajaran berharga tentang bagaimana negeri ini belajar dari luka yang diciptakannya sendiri.

Menyembuhkan Bangka Belitung dari mafia timah bukan pekerjaan singkat, melainkan pekerjaan yang harus dimulai dari sekarang. Sebab, setiap hari yang dibiarkan berlalu tanpa tindakan, berarti kehilangan satu bagian lagi dari masa depan pulau-pulau yang semestinya makmur dan hijau.