Kemiskinan Indonesia Tak Bisa Diukur Hanya dari Isi Dompet

Saya seorang mahasiswi Universitas Pamulang, Program Studi Manajemen S1
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari Rani Nila Octavia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ketika mendengar kata kemiskinan, hal pertama yang mungkin terlintas di pikiran kita adalah seseorang yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gambaran tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Namun, jika kemiskinan hanya dilihat dari seberapa besar pendapatan seseorang, kita sebenarnya sedang melihat persoalan yang jauh lebih kompleks dengan cara yang terlalu sederhana.
Kemiskinan bukan hanya tentang tidak memiliki uang. Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, tempat tinggal yang memadai, hingga kesempatan untuk memperbaiki kehidupan.
Di Indonesia, persoalan kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang tidak mudah diselesaikan. Pemerintah telah menjalankan berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, subsidi, hingga program penciptaan lapangan kerja. Berbagai upaya tersebut tentu penting. Namun, pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah: apakah bantuan yang diberikan sudah cukup untuk membuat masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan?
Menurut saya, persoalannya bukan sekadar seberapa banyak bantuan yang diberikan, tetapi bagaimana masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri setelah menerima bantuan tersebut. Bantuan sosial memang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat atau pendapatan keluarga menurun, bantuan dapat menjadi penyangga agar masyarakat tidak semakin terpuruk. Namun, bantuan tidak seharusnya menjadi satu-satunya strategi dalam mengatasi kemiskinan.
Jika seseorang terus menerima bantuan tanpa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik, keterampilan kerja, modal usaha, atau pekerjaan dengan pendapatan yang layak, maka akar persoalannya belum benar-benar diselesaikan.
Di sinilah pentingnya melihat kemiskinan sebagai persoalan kesempatan. Seseorang yang lahir dari keluarga miskin belum tentu akan selamanya miskin. Namun, peluang untuk memperbaiki kehidupan menjadi jauh lebih sulit ketika ia tumbuh dalam lingkungan dengan akses pendidikan terbatas, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan kesempatan kerja yang sedikit.
Anak dari keluarga kurang mampu misalnya, mungkin memiliki kemampuan dan cita-cita yang sama dengan anak dari keluarga berada. Perbedaannya adalah akses terhadap kesempatan. Ada yang dapat mengikuti kursus, memiliki perangkat belajar yang memadai, dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di sisi lain, ada anak yang harus membantu orang tua bekerja sehingga waktu untuk belajar menjadi terbatas.
Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kemiskinan dapat menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Karena itu, mengurangi angka kemiskinan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan menjadi salah satu kunci penting. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memasuki dunia kerja dan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Namun pendidikan saja juga belum cukup. Masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan yang tersedia dan memberikan penghasilan yang layak.
Percuma seseorang memiliki pendidikan dan keterampilan jika kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas atau pekerjaan yang didapat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pembangunan ekonomi yang hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu dapat membuat masyarakat di daerah lain semakin sulit memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, teknologi, dan fasilitas publik.
Oleh sebab itu, pembangunan daerah harus menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan. Masyarakat di daerah perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonominya sendiri. Pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
Menurut saya, keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan tidak seharusnya hanya dilihat dari berapa banyak bantuan yang telah disalurkan. Kita juga perlu bertanya apakah masyarakat penerima bantuan mengalami peningkatan pendapatan, apakah anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik, apakah mereka memperoleh pekerjaan yang layak, dan apakah mereka memiliki kesempatan untuk hidup lebih mandiri.
Pada akhirnya, kemiskinan adalah persoalan manusia, bukan sekadar angka dalam laporan statistik.
Setiap angka kemiskinan mewakili keluarga yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup, anak yang mungkin harus menunda pendidikan, atau pekerja yang harus bekerja lebih keras dengan penghasilan yang belum tentu mencukupi. Karena itu, mengatasi kemiskinan membutuhkan kebijakan yang tidak hanya membantu masyarakat bertahan hari ini, tetapi juga memberikan mereka jalan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan.
Kemiskinan memang tidak dapat dihapus hanya dalam satu kebijakan. Namun, dengan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, pembangunan yang merata, serta program bantuan yang tepat sasaran, masyarakat dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Sebab pada akhirnya, tujuan pembangunan bukan sekadar membuat angka kemiskinan terlihat lebih rendah. Tujuan yang lebih penting adalah memastikan semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk hidup layak, mandiri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
