4 Peran PBB Bagi Indonesia Selama 73 Tahun Berdiri

BY: Ranisya Putri Lenggogeni

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya mencakup hampir seluruh negara di dunia, saat ini PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memiliki 193 Negara anggota, termasuk Indonesia yang ikut menjadi anggota PBB, walaupun sempat keluar dari keanggotaan PBB saat zaman Presiden Soekarno karena sesuatu hal. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fr

\ansisco, Amerika Serikat setelah perang dunia kedua (tahun 1945) oleh 51 Negara dengan menandatangani United Nation Charter (Piagam PBB), dibentuknya PBB memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dunia, mengembangkan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa, bekerja sama untuk membantu rakyat untuk hidup lebih baik, mengatasi masalah kemiskinan, penyakit dan buta aksara di dunia, menghentikan perusakan lingkungan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia dan yang terakhir adalah menjadi pusat untuk membantu bangsa-bangsa mencapai tujuan yang telah disebutkan diatas.

Dalam melaksanakan kinerja nya, PBB memiliki prinsip atau asas-asas yang melandasi kinerjanya, diantaranya adalah, semua negara anggota PBB memiliki kedaulatan yang sederajat, negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan damai, semua negara anggota PBB harus mematuhi piagam PBB, PBB tidak boleh campur tangan dalam masalah di dalam negeri manapun, dan negara-negara anggota perlu membantu PBB.

Sebagai organisasi internasional yang Indonesia juga termasuk menjadi anggotanya, tentu PBB atau dalam bahasa inggris disebut United Nation (UN) mempunyai peranan penting bagi Indonesia selama 73 tahun berdiri.

Peranan pertama PBB bagi Indonesia sesuai dengan tujuannya untuk memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional adalah dengan membantu menyelesaikan perselisihan atau konflik antara Indonesia dan Belanda pada saat masa perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui pembentukan KTN (Komisi Tiga Negara) yang dibentuk pada 18 Desember 1947. KTN yang terdiri atas tiga negara, dibentuk karena Belanda melakukan agresi militer I sebagai pengingkaran terhadap Perundingan Linggarjati. KTN terdiri dari Australia yang ditunjuk oleh Indonesia, Belgia yang ditunjuk oleh Belanda dan Amerika Serikat yang ditunjuk oleh keduanya. Wakil dari Australia adalah Richard Kirby, wakil dari Belgia adalah Paul Van Zeeland dan wakil dari Amerika Serikat adalah Frank Graham. KTN sendiri bertugas membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia-Belanda. Dan pada akhirnya KTN berhasil membawa kembali Indonesia dan Belanda ke Perjanjian selanjutnya, yaitu Perjanjian Renville.

Peranan PBB dalam konflik Indonesia – Belanda tidak hanya terjadi pada saat masa usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga pada saat Indonesia melakukan upaya untuk mengembalikan Irian Barat, dalam perselisihan ini PBB membentuk United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) atau pemerintahan sementara PBB untuk Irian Barat. UNTEA selaku pemerintahan sementara PBB kemudian menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia yang disahkan pada tanggal 1 Mei 1969. PBB turut serta dalam penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan mengirimkan Ortis Sanz sebagai duta besar PBB.

Peranan PBB yang ketiga bagi Indonesia adalah dengan bekerjasamanya UNICEF dan Indonesia dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama senilai 93,5 juta dollar AS untuk meningkatkan upaya memperbaiki kondisi anak-anak Indonesia pada tahun 2009 serta mendukung pemenuhan hak-hak mereka. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas Nina Sardjunani dan Perwakilan UNICEF Indonesia Dr. Gianfranco Rotigliano. Perjanjian ini adalah upaya untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak, malnutrisi, pendidikan dasar, perlindungan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan dan dukungan dalam keadaan darurat.

Dan peranan PBB yang keempat bagi indonesia adalah dengan bekerjasamanya WHO dengan Indonesia dalam meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan program KB melalui Badan Koordinator Keluarga Berencana (BKKBN).