Presiden Prabowo dan Mewujudkan Swasembada Energi Nasional

Foto Rasminto (Dok. Istimewa)

Sepanjang sejarah peradaban dunia, bangsa-bangsa yang mampu bertahan dan berdaulat adalah mereka yang sukses mengelola serta mengoptimalkan sumber daya alamnya secara mandiri dan berkelanjutan. Di era modern ini, pengelolaan energi bukan sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan menjadi simbol kekuatan negara, instrumen kedaulatan nasional, serta alat tawar dalam percaturan geopolitik global.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya kedaulatan energi nasional saat meresmikan proyek industri baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, pada 29 Juni 2025. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa swasembada energi adalah “denyut utama peradaban masa kini”, fondasi transformasi menuju ekonomi hijau, swasembada teknologi, dan ketahanan nasional dalam menghadapi tekanan global.

Pembangunan ekosistem industri baterai ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan hilirisasi mineral strategis, terutama nikel dan litium, serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru dalam rantai pasok energi bersih global. Di tengah krisis rantai pasok dan perebutan sumber daya strategis seperti litium dan kobalt, kemandirian energi menjadi “benteng terakhir” bangsa agar tidak tunduk pada tekanan eksternal.

Krisis energi global yang dipicu konflik Rusia-Ukraina sejak 2022, serta meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah akibat perang Israel-Iran sejak Juni 2025, menjadi alarm keras bagi semua negara. Bagi Indonesia, momentum ini adalah panggilan untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam strategi energi nasional yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan.

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, sesungguhnya memiliki modal strategis untuk menjadi kekuatan energi baru di kawasan Asia-Pasifik.

Berdasarkan data Kementerian ESDM (2023), total potensi EBT Indonesia mencapai 3.686 gigawatt (GW), yang terdiri dari tenaga surya (3.295 GW), tenaga air (95 GW), bioenergi (57 GW), angin (60 GW), panas bumi (24 GW), dan energi laut (60 GW). Namun, data realisasi tahun 2024 menunjukkan pemanfaatan baru menyentuh angka 12,7 GW, atau hanya sekitar 3,4% dari potensi yang tersedia.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan ketergantungan pada energi fosil yang masih dominan. Data SKK Migas tahun 2024 menunjukkan produksi minyak Indonesia hanya mencapai 605 ribu barel per hari (bph), padahal kebutuhan domestik telah menembus 1,55 juta bph.

Akibatnya, Indonesia harus mengimpor lebih dari 900 ribu bph minyak mentah dan BBM. Defisit neraca perdagangan migas pun tercatat sebesar US$15,2 miliar pada akhir 2023, yang memperlihatkan betapa rentannya struktur energi nasional terhadap fluktuasi geopolitik dan harga global.

Pada konteks inilah, pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut, bukan sekadar seruan programatik, melainkan pernyataan geopolitik yang sarat makna strategis. Presiden menyatakan "Saya diberi tahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi. Dan hitungan saya, tidak lama. Lima tahun, paling lambat enam tahun".

Pernyataan Presiden Prabowo dengan menyebut Indonesia bisa swasembada energi bukan hanya menggambarkan optimisme, tetapi juga menjadi titik balik visi dan juga strategi dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Indonesia harus segera mengakhiri ketergantungan struktural terhadap energi asing dan membangun sistem energi nasional yang berbasis kekuatan domestik.

Visi ini selaras dengan konsepsi geopolitik energi yang dikembangkan Daniel Yergin (2006), bahwa energi telah menjadi instrumen kekuasaan global, dimana negara yang menguasai sumber dan distribusi energi akan menguasai arah diplomasi dan stabilitas kawasan.

Sementara, Andre Gunder Frank (1967) dalam teori dependensia struktural, menjelaskan bagaimana negara berkembang akan terus terpinggirkan jika tetap berada dalam posisi eksportir bahan mentah tanpa industrialisasi. Hilirisasi menjadi satu-satunya jalan keluar untuk memutus mata rantai eksploitasi global yang menjerat sejak era kolonial.

Proyek baterai Karawang yang diresmikan Presiden Prabowo merupakan bagian dari ekosistem industri strategis yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir. Fase awal proyek ini menargetkan produksi 15 gigawatt hour (GWh) baterai per tahun, dan diproyeksikan meningkat menuju 100 GWh, sesuai kebutuhan domestik untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi berbasis surya.

Sehingga, melalui proyek ekosistem industri terintegrasi dan tata kelola energi yang optimal. Maka, hilirisasi bukan lagi jargon, tetapi menjadi alat strategis dalam menghadapi dunia yang kian tidak menentu. Di tengah disrupsi geopolitik dan tekanan global, rakyat Indonesia tidak bisa menunggu terlalu lama. Mereka butuh hasil nyata. Dan dalam ruang itulah, visi Prabowo soal swasembada energi menemukan momentumnya.

Rasminto, Dosen Geografi Politik UNISMA dan Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI).