Utang dan Optimisme Fiskal: Jalan Pemerintah Membangun Indonesia
Mahasiswa di Politeknik Keuangan Negara STAN
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ratna Tyara Putri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarUtang sebagai Instrumen Fiskal, Bukan Beban Negara
Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026, pemerintah berencana menarik utang baru sebesar Rp781,9 triliun. Secara kasat mata, angka tersebut terdengar mengkhawatirkan. Seringkali masyarakat melihat utang pemerintah hanya dari sisi nominalnya yang besar dan terus bertambah setiap tahunnya, sehingga dianggap sebagai beban negara. Padahal, dalam perspektif pengelolaan fiskal, utang bukan menjadi semata-mata beban negara, tetapi menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang sah, terukur, dan strategis. Utang negara dijadikan sebagai alat pembiayaan fiskal untuk menutup gap antara pendapatan dan belanja negara.
APBN Indonesia selalu menerapkan defisit anggaran, dengan belanja negara yang lebih besar dari pendapatannya. Untuk menutup gap tersebut, pemerintah melakukan pembiayaan melalui utang setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa semenjak tahun 2023, pembiayaan utang Indonesia mengalami tren peningkatan. Berdasarkan Nota Keuangan (NK) RAPBN 2026, perencanaan penarikan utang baru sebesar Rp781,9 triliun meningkat 9,28% dari outlook APBN 2025 (Ridwan, 2025).
Namun, penting untuk dipahami bahwa utang negara berbeda dengan utang pribadi. Negara telah memiliki mekanisme ketat untuk mengukur utang yang aman bagi negara. Salah satunya dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang diatur dalam UU Keuangan Negara, yaitu maksimal sebesar 60% dari PDB. Saat ini, rasio utang pemerintah mencapai 37,94% per April 2025 (Masitoh, 2025). Berdasarkan publikasi terbaru di NK RAPBN 2026, rasio utang ditargetkan berada pada level 39,96% terhadap PDB untuk tahun 2026.
Meskipun demikian, rasio utang yang aman saja tidak cukup. Pemerintah tetap perlu menaruh perhatian pada hal yang lebih krusial, yaitu arah dan kualitas penggunaan utang.
Utang akan menjadi bermanfaat jika dialokasikan untuk kegiatan produktif. Idealnya, semakin tinggi utang, maka harus bisa menurunkan inefisiensi ekonomi dan menciptakan nilai tambah, misalnya melalui pembangunan infrastruktur, pendanaan pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, program padat karya yang menyerap tenaga kerja, atau pemberian insentif bagi sektor berorientasi ekspor yang berpotensi menghasilkan devisa. Dengan demikian, utang tidak berhenti pada fungsi menutup defisit layaknya “gali lubang, tutup lubang” saja, melainkan menjadi modal pembangunan yang mampu membayar kembali dirinya sendiri di masa depan.
Dalam bahasa sederhana, utang negara dapat dianalogikan sebagai modal usaha, yang semakin tepat penggunaannya, semakin besar peluang untuk memberikan keuntungan. Dari sinilah lahir optimisme fiskal bahwa utang dapat menjadi motor pembangunan, bukan sekadar beban yang ditakuti.
Maka dari itu, masyarakat perlu melihat konteks dan arah penggunaan utang, bukan hanya angka nominalnya saja. Selama dikelola dengan hati-hati dan difokuskan pada pembiayaan produktif, utang justru bisa menjadi modal berharga untuk mempercepat transformasi ekonomi. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan agar keberanian berutang tidak berubah menjadi jebakan beban di masa depan. Perspektif inilah yang penting ditanamkan supaya masyarakat dapat menilai kebijakan fiskal dengan lebih jernih dan kritis.
Optimisme Fiskal dalam Kerangka Pengelolaan Utang
Rasio utang Indonesia yang masih stabil di bawah 40% dari PDB memberi sinyal bahwa kondisi fiskal negara masih cukup aman. Artinya, meski utang bertambah, kemampuan ekonomi nasional untuk menanggungnya masih terjaga. Angka tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk tetap mampu dalam membiayai pembangunan tanpa harus khawatir melampaui ambang batas yang berisiko.
Akan tetapi, optimisme ini perlu ditempatkan secara proporsional dengan realitas yang ada. Di tengah ketidakpastian global maupun domestik, pemerintah tetap dituntut untuk mengelola utang secara prudent dengan menjunjung disiplin dan transparansi. Dengan cara ini, utang negara tidak akan menjadi beban, melainkan tetap berfungsi sebagai alat untuk memperkuat fondasi pembangunan.
Berdasarkan Nota Keuangan, pemerintah menyatakan akan menerapkan tiga prinsip dalam pengelolaan utang (Ridwan, 2025). Pertama, utang diposisikan sebagai katalis dalam mempercepat pembangunan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kedua, penerbitan utang dilakukan secara efisien dengan menekan biaya minimal, melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan serta diversifikasi instrumen utang. Ketiga, pengelolaan utang dijalankan secara seimbang dengan menjaga portofolio optimal antara biaya minimal dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi demi keberlanjutan fiskal. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa optimisme fiskal tidak berlebihan, tetapi tetap berada dalam kerangka pengelolaan utang yang hati-hati dan berkelanjutan.
Jalan Membangun Negeri: Dari Anggaran ke Aksi
Berdasarkan Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa RAPBN 2026 dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui delapan agenda prioritas belanja, mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi dan perdagangan global (Kementerian Keuangan, 2025).
Dalam rangka mewujudkan agenda tersebut, utang ditempatkan sebagai instrumen produktif dalam membiayai agenda yang tidak dapat ditutup oleh pendapatan negara. Penarikan utang bukan hanya sekadar untuk menutup kekurangan kas, tetapi untuk memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai rencana. Maka dari itu, peran utang juga menjadi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada tata kelola yang disiplin dan transparan oleh pemerintah.
Pada akhirnya, utang pemerintah dan APBN bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan, melainkan sarana untuk mengubah rencana menjadi aksi nyata yang bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Optimisme fiskal yang dimiliki akan bermakna ketika dibangun di atas perencanaan yang masuk akal, pelaksanaan yang disiplin, dan transparansi penuh akan pengelolaan. Selama utang diarahkan pada pembiayaan produktif, kita patut optimis bahwa instrumen ini akan mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, utang dan optimisme fiskal benar-benar menjadi jalan pemerintah membangun Indonesia.
Daftar Pustaka
Kementerian Keuangan. (2025). Postur RAPBN 2026. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ini-Postur-RAPBN-2026