Perempuan dan Kontribusi Menjaga Perdamaian Dunia

Perempuan sebagai penjaga perdamaian di negara berkonflik (Sumber: Pexels)

Jumlah perempuan yang menjadi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu ditingkatkan. Sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB, perempuan memiliki peran penting karena mereka bisa memberikan perlindungan yang maksimum bagi perempuan-perempuan di negara-negara yang dilanda perang dan konflik.

Salah satu perlindungan yang diberikan oleh pasukan penjaga perdamaian perempuan ialah perlindungan perempuan dari kekerasan seksual di negara-negara yang dilanda perang dan konflik. Isu kekerasan seksual tidak boleh disepelekan. Di Suriah, misalnya, perempuan-perempuan dieksploitasi secara seksual oleh pria-pria yang menyalurkan bantuan atas nama lembaga bantuan internasional.

Pria-pria tersebut merupakan oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk melakukan tindak asusila. Tindak asusila tersebut telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama.

Kontribusi Politik Luar Negeri Indonesia

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia telah mengusulkan peningkatan jumlah pasukan penjaga perdamaian perempuan di PBB pada 2020.

Indonesia mendorong negara-negara anggota PBB di Majelis Umum PBB untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Dorongan tersebut merupakan wujud dari prinsip bebas dan aktif dalam implementasi politik luar negeri Indonesia.

Usulan Indonesia mendapatkan respons yang positif dari banyak negara. PBB kemudian mengakomodasi usulan Indonesia dan mengadopsi usulan tersebut menjadi Resolusi Nomor 2538.

Resolusi bernomor 2538 menekankan pentingnya keseimbangan yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan dalam jumlah pasukan penjaga perdamaian PBB. Jumlah yang seimbang akan berkontribusi pada kredibilitas yang lebih besar dalam misi-misi PBB.

Penambahan jumlah dan peran perempuan juga akan meningkatkan efektivitas pasukan perdamaian PBB dalam misi-misi di tengah komunitas tempat tugas.

Ancaman yang ada di setiap negara berkonflik tidak hanya ancaman senjata saja. Terdapat juga ancaman kesehatan dan kelaparan. Untuk mengatasi hal ini, banyak pihak di negara itu ataupun organisasi internasional mengirimkan bantuan kemanusiaan.

Namun, hal yang diharapkan dapat meringankan kesengsaraan di negara-negara berkonflik ini justru menciptakan ancaman baru bagi para korban negara berkonflik terutama para perempuan. Terdapat oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk melakukan tindak asusila.

Salah satu contoh tindak asusila yang telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama adalah kasus di mana perempuan-perempuan di Suriah dieksploitasi secara seksual oleh pria-pria yang menyalurkan bantuan atas nama lembaga bantuan internasional.

Eksploitasi seksual ini bahkan terjadi begitu masif hingga banyak perempuan Suriah yang menolak untuk pergi ke pusat pembagian bantuan kemanusiaan karena mereka takut jika mereka dianggap memberikan tubuh mereka untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan.

Banyaknya kasus kekerasan seksual ini kian menciptakan rasa yang semakin tidak nyaman dan aman bagi para perempuan di sana karena kebanyakan pasukan perdamaian yang dikirimkan berjenis kelamin laki-laki.

Penegakan Hukum yang Lebih Tegas Diperlukan

Usulan Indonesia agar negara-negara anggota PBB meningkatkan jumlah perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB adalah kebijakan luar negeri yang tepat.

Resolusi 2538 yang muncul dari usulan Indonesia menunjukkan bahwa pasukan perdamaian wanita tidak hanya berjaga atau mengangkat senjata, tetapi juga mendekatkan diri dengan masyarakat lokal. Dunia ini perlu memberikan perdamaian yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Solidaritas perempuan di negara berkonflik (Sumber: Pexels)

Jumlah pasukan perdamaian perempuan perlu ditingkatkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para perempuan di negara berkonflik.

Pasukan perdamaian perempuan dapat menjadi garda perlindungan terdepan bagi para perempuan negara berkonflik dari ancaman kekerasan seksual. Para pasukan perdamaian perempuan juga bisa berkontribusi untuk membantu para perempuan negara berkonflik yang sudah memiliki ketakutan besar pada hal yang mereka alami agar lebih tenang dan percaya bahwa mereka aman.

Peningkatan peran perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB itu penting untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas misi-misi perdamaian PBB terutama untuk menyelesaikan ancaman terkait kekerasan seksual.

Namun, peningkatan jumlah pasukan perempuan saja tidak cukup. Selain meningkatkan jumlah pasukan perempuan, diperlukan juga penegakan hukum yang lebih tegas untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pengawasan yang lebih ketat pun perlu dilakukan agar hal seperti eksploitasi seksual pada perempuan dapat dicegah sedini mungkin.

PBB dan negara anggota perlu terus waspada untuk mencegah munculnya ancaman baru di negara-negara berkonflik, terutama ancaman berbasis gender.