Konten dari Pengguna

Politik Indonesia, Demokrasi atau Moneykrasi?

RATU BELVA RASENDRIYA ATHALLAH
Mahasiswa Hukum, Universitas Ahmad Dahlan.
26 Desember 2020 5:28 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari RATU BELVA RASENDRIYA ATHALLAH tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Indonesia, menyatakan sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat pada sejak awal kemerdekaannya. Demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan yang mekanisme pengelolaan negaranya berdasarkan kehendak suara rakyat mayoritas. Demokrasi menganut prinsip kebebasan, prinsip kesamaan dan prinsip kehendak rakyat yang menjadi mayoritas.
ADVERTISEMENT
Demokrasi yang mengusung tema “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” ini memiliki memiliki makna leksikal pemerintahan rakyat, atau pemerintahan yang bekerja untuk rakyat. Paham demokrasi yang dianut negara Indonesia tidak hanya berlaku pada bidang sosial atau hukum saja tapi juga bidang politik, yang kemudian disebut dengan sistem politik demokrasi. Sistem demokarasi mengatur bahwa sebuah kekuasaan diamanatkan kepada para wakil yang dipilih melalui pemilihan yang bebas berdasarkan suara mayoritas rakyat. Dengan sistem politik demokrasi akan menghasilkan sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif, karena dengan ini maka rakyat memiliki hak untuk memilih wakil rakyat berdasarkan keinginan masing-masing yang tanpa paksaan.
Sistem politik demokrasi di Indonesia diharapkan memberikan perlakuan sama kepada semua anggota kelompok (dalam hal ini orang-orang pada lembaga pemerintahan) baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas, dalam hak dan kemampuan masing-masing mereka untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Juga, dengan menghindari para diktator (biasanya berasal dari golongan mayoritas) yang menggunakan jabatan dan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dalam dunia politik.
ADVERTISEMENT
Namun praktik demokrasi ini dalam sejarah perlaksanaannya senantiasa mengalami kendala. Proses politik di Indonesia seperti pemilihan calon belum mencerminkan demokratisasi. Demokrasi dan Pemilu memang memiliki relasi, tetapi tidak menjadi jaminan satu sama lain. Sebuah sistem demokrasi tidak melulu barometernya adalah pemilu, sedangkan pemilu tidak menjadi terjadinya proses demokrasi. Pemilu bahkan bisa melahirkan pemerintahan yang tiran dan fasis. Pemilu yang sehat adalah jika proses demokratisasi ada disetiap tahapannya.
Sayangnya, sistem politik di Indonesia saat ini sudah mengalami pergeseran istilah menjadi moneycracy atau sistem pemerintahan yang digerakan oleh uang dan untuk mencari uang.