Konten dari Pengguna

Tantangan dan Harapan Pendidikan di Indonesia: Dampak Zonasi dan Kebijakan Baru

Rayhan Maulana
Seorang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Pamulang, dan mengambil jurusan S1 Teknik Informatika
4 Desember 2024 15:28 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Rayhan Maulana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sebuah bangsa. Di Indonesia, salah satu kebijakan besar yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir adalah sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan dan kini menjadi sorotan, terutama di tengah wacana perubahan kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT

Sistem Zonasi: Tujuan Mulia dan Kenyataan

Sistem zonasi awalnya dirancang untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Dengan kebijakan ini, siswa diharapkan dapat lebih mudah mengakses sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya tanpa memandang latar belakang ekonomi atau prestasi akademis. Namun, perjalanan implementasi kebijakan ini tak selalu berjalan mulus.
ilustrasi siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. (Generated by AI)

Latar Belakang

Sejak diterapkan pada 2017, sistem zonasi bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata. Ide dasarnya sederhana: memungkinkan anak-anak untuk bersekolah di dekat rumah mereka tanpa diskriminasi berdasarkan nilai atau kemampuan ekonomi. Kebijakan ini menuai dukungan karena dianggap adil, tetapi di sisi lain banyak juga yang menganggapnya mempersulit, khususnya bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah unggulan.

Analisis Kasus

Di satu sisi, sistem zonasi memberikan peluang lebih besar bagi siswa dari keluarga biasa untuk masuk ke sekolah tanpa persaingan ketat dengan siswa yang memiliki akses lebih besar ke bimbingan belajar.
ADVERTISEMENT
Namun, tantangan besar tetap ada. Orang tua mengeluhkan keterbatasan hak mereka dalam memilih sekolah terbaik untuk anak. Selain itu, perbedaan kualitas antara sekolah-sekolah menjadi masalah utama. Beberapa sekolah memiliki fasilitas lengkap dan guru kompeten, sementara lainnya masih kekurangan sarana dan tenaga pengajar. Akibatnya, siswa di beberapa zona merasa tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa di zona lain.
Belakangan, muncul wacana untuk mengevaluasi atau bahkan menghapus sistem zonasi. Hal ini memicu perdebatan baru: apakah langkah tersebut akan menjadi solusi atau justru memperbesar masalah?
ilustrasi Antrean orang tua di sekolah saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (generated by AI)

Kelebihan Sistem Zonasi

Pemerataan Akses:

Anak-anak dari keluarga menengah ke bawah memiliki peluang yang sama untuk bersekolah di tempat yang layak.

Dekat Tempat Tinggal:

Siswa tidak perlu menempuh jarak jauh untuk ke sekolah, menghemat waktu dan biaya.
ADVERTISEMENT

Mengurangi Kesenjangan Sosial:

Kebijakan ini menghapus stigma antara sekolah unggulan dan non-unggulan, setidaknya secara teori.

Kekurangan Sistem Zonasi

Kualitas Tidak Merata:

Ketimpangan fasilitas dan kompetensi guru di berbagai sekolah masih menjadi masalah.

Pilihan Terbatas:

Banyak orang tua merasa kehilangan kebebasan memilih sekolah terbaik untuk anak mereka.

Ketidakseimbangan Kapasitas Sekolah:

Sekolah di zona padat sering kelebihan siswa, sementara di zona lain justru kekurangan.
ilustrasi Kondisi ruang kelas sederhana dengan fasilitas terbatas. (generated by AI)

Kesimpulan

Meskipun sistem zonasi bertujuan baik untuk meratakan akses pendidikan, kenyataannya pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah. Kualitas pendidikan yang berbeda-beda antara satu sekolah dengan lainnya, serta ketidakseimbangan kapasitas sekolah dalam menampung jumlah siswa, menjadi tantangan utama. Selain itu, keterbatasan pilihan sekolah bagi orang tua dan siswa juga menjadi perhatian. Wacana penghapusan sistem zonasi memang banyak diperbincangkan, tetapi solusi terbaik bukanlah menghapus kebijakan ini begitu saja. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang, seperti pemerataan fasilitas dan peningkatan kualitas pengajaran, agar sistem zonasi dapat berjalan lebih efektif dan adil.
ADVERTISEMENT

Solusi

Perbaikan Infrastruktur:

Pemerintah harus memperbaiki fasilitas sekolah, terutama di daerah tertinggal.

Peningkatan Kompetensi Guru:

Program pelatihan berkelanjutan bagi guru perlu ditingkatkan.

Pendekatan Kombinasi:

Sistem zonasi dapat digabungkan dengan jalur prestasi untuk memberikan fleksibilitas.