Harta Gono Gini! Perspektif Hukum dan Implikasi Bagi Pasangan yang Bercerai

Harta Gono Gini Perspektif Hukum dan Implikasi Bagi Pasangan yang Bercerai ( Sumber : Shutterstock.com)

Harta gono gini adalah suatu bentuk kepemilikan harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Dalam harta gono gini, harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri dianggap sebagai milik bersama, tidak tergantung pada siapa yang membelinya. Namun, ketika pasangan tersebut bercerai, kepemilikan harta tersebut menjadi masalah yang harus dipecahkan.

Perspektif Hukum (Sumber : Shutterstock.com)

Dari Perspektif Hukum Perdata

Dalam hukum Indonesia, harta gono gini diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung, harta suami istri yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali disepakati lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, jika terjadi perceraian, maka harta gono gini akan dibagi secara adil antara suami dan istri.

Namun, dalam praktiknya, pembagian harta gono gini setelah bercerai bisa menjadi masalah yang kompleks. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara suami dan istri mengenai apa yang dianggap adil dalam pembagian harta tersebut. Terkadang, terdapat perselisihan mengenai status kepemilikan harta tersebut, apakah harta tersebut termasuk ke dalam harta bersama atau bukan.

Jika terjadi perselisihan mengenai harta gono gini dalam proses perceraian, maka pihak yang berselisih bisa meminta bantuan kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam proses peradilan, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut, kepemilikan sebelum perkawinan, serta kepentingan anak dalam memutuskan pembagian harta gono gini.

Namun, terkadang pembagian harta gono gini bisa menjadi sangat rumit, terutama jika terdapat harta yang sulit dinilai atau bernilai sangat tinggi, seperti properti atau perusahaan. Dalam hal ini, pihak yang berselisih bisa mengajukan penilaian independen kepada ahli yang kompeten dalam bidang tersebut.

Selain itu, terdapat juga kemungkinan terjadinya praktik-praktik yang tidak fair dalam pembagian harta gono gini, seperti pengalihan harta ke dalam nama pihak lain untuk menghindari pembagian harta, atau menyembunyikan aset. Praktik-praktik ini bisa dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, dan bisa diatasi melalui upaya hukum seperti gugatan pidana atau perdata.

Ilustrasi Perceraian ( Sumber : Shutterstock.com)

Dalam konteks perceraian, pembagian harta gono gini dapat menjadi salah satu sumber perselisihan yang paling umum dan kompleks antara pasangan yang bercerai. Hal ini dapat terjadi karena pasangan yang bercerai mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang termasuk ke dalam harta gono gini, serta bagaimana cara pembagian harta tersebut dilakukan secara adil dan merata.

Pada akhirnya, penting bagi pasangan suami istri untuk memahami dengan baik hukum dan implikasi pembagian harta gono gini, serta mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi kemungkinan terjadinya perceraian di masa depan. Pasangan suami istri yang cerdas dan bijak dalam mengelola harta gono gini dapat membantu menjaga keberlangsungan pernikahan mereka, serta meminimalisir risiko perselisihan dan konflik dalam pembagian harta jika terjadi perceraian di kemudian hari.