Work From Bali: Wujud Ketergantungan pada Pariwisata

Ilustrasi infinity pool di Bali Foto: Shutter Stock

Kondisi pandemi COVID-19 sangat mengguncang bagi kondisi perekonomian Indonesia, khususnya perekonomian di Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dalam memutar roda perekonomiannya. Pariwisata yang pada dasarnya adalah sebuah kegiatan yang high touch dan bertolak belakang dengan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Terjadinya penurunan perekonomian dari aktivitas pariwisata secara signifikan tersebut, diperlukan upaya untuk memulihkan pariwisata Indonesia yang dapat dimulai dari tempat yang dianggap sebagai pusatnya pariwisata Indonesia, yaitu Bali. Untuk mengembalikan sektor pariwisata Bali yang sangat terdampak selama masa pandemi COVID-19, Menkomarinver yaitu Bapak Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan sebuah kebijakan yang bernama Work From Bali.

Kebijakan work from bali adalah pemindahan “tempat” pekerjaan aparatur sipil Negara yang sebelumnya dilakukan di kantor kementerian yang kebanyakan berada di Provinsi DKI Jakarta berpindah tempat menjadi di Provinsi Bali. Kebijakan ini untuk pertama kali nya dicetuskan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarinver), Bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Kebijakan ini dimulai dari bulan juli 2021 sampai akhir tahun 2021 dan berlangsung secara bertahap. Kawasan Nusa Dua dipilih sebagai tempat untuk melakukan kegiatan work from bali.

Kebijakan tersebut disambut baik oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengusulkan hanya 25% aparatur sipil Negara dari setiap kementerian yang akan melaksanakan kebijakan work from bali. Selain itu kemenparekraf juga mengusulkan agar para aparatur sipil Negara untuk tidak membawa keluarga dalam melaksanakan kebijakan work from bali untuk pengawasan dalam efisiensi kerja dan anggaran yang dikeluarkan. Elaborasi dari dua kementerian tersebut merupakan upaya yang baik demi pemulihan ekonomi Indonesia dari sektor pariwisata.

Upaya yang Baik

Dikutip dari kumparan, Kepala Dinas Pariwisata Bali, Putu Astawa mengatakan bahwa beliau sangat mendukung dengan adanya kebijakan work from bali. Hal tersebut paling tidak dapat menumbuhkan semangat dan optimisme dari para pelaku di sektor pariwisata meskipun tidak seperti saat kondisi normal.

Bapak Astawa juga menilai sepatutnya pemerintah membantu sektor pariwisata di Bali untuk bangkit kembali. Ia juga menyinggung kontribusi sektor pariwisata bali terhadap pendapatan Indonesia. Di tingkat nasional Bali berkontribusi sekitar 41 % terhadap pendapatan Indonesia dari sektor pariwisata. Ia juga menambahkan bahwa dari sekitar 16 juta jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia, sekitar 40 % atau sekitar 6,4 juta masuk melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Bahkan jutaan pekerja di sektor pariwisata di Indonesia mencari nafkah di Bali. Menurutnya dalam keadaan kondisi yang yang normal Bali sebagai pintu gerbang utama pariwisata Indonesia, pariwisata Bali cukup berkontribusi terhadap pariwisata nasional terhadap devisa dan kunjungan wisatawan.

Selain untuk memupuk semangat dan optimisme para pelaku usaha pariwisata di Bali, work from bali juga dapat membuat kepercayaan publik terhadap kesiapan Provinsi Bali dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19. Kepercayaan publik dan wisatawan

Ilustrasi new normal di Bandara Ngurah Rai, Bali (Kumparan). Foto: Kemenparekraf

juga dinilai menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam upaya memulihkan sektor pariwisata di Bali.

Hal ini senada dengan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau yang akrab disapa Cok Ace. Di sisi lain, kebijakan work from bali dapat dimaknai sebagai upaya penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara. Bidang Pelayanan publik merupakan salah satu bidang yang tetap dituntut untuk untuk menjaga kualitas pelayanannya di masa pandemi. Dalam hal ini, work from bali dapat diharapkan sebagai bentuk pendorong motivasi bagi Aparatur Sipil Negara untuk menjaga kualitas pelayanan publiknya.

Ketergantungan Pariwisata

Kebijakan work from bali direncanakan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi pariwisata yang ada di Bali. Langkah yang diambil dengan mencetuskan sebuah kebijakan untuk memulihkan perekonomian yang sangat terdampak oleh pandemi adalah suatu langkah yang baik namun seharusnya dapat lebih bijak terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Kebijakan di saat krisis seperti sekarang tentu akan mendapatkan perhatian lebih mengenai kebijakan yang dikeluarkan.

Hal tersebut terjadi pada kebijakan work from bali, kebijakan ini menuai pro dan banyak kontra. Sudah tentu pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung kebijakan ini, untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat dan memupuk semangat dari para pelaku pariwisata untuk bisa bertahan. Namun kebijakan work from bali nyatanya bertolak belakang dengan sikap Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani yang melakukan refocusing terhadap APBN dengan mengalihkan beberapa anggaran belanja kementerian untuk penanganan pandemi COVID-19, salah satu nya adalah anggaran perjalanan dinas. Work from bali juga dianggap sebagai pemborosan anggaran di tengah kesulitan Negara menerima pendapatannya.

Seperti yang kita tahu, Bali adalah salah satu pintu penyumbang terbesar wisatawan mancanegara untuk pariwisata nasional. Dapat dikatakan bahwa pariwisata Bali sangat bergantung pada kedatangan wisatawan mancanegara, dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan penurunan tajam jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dan hal tersebut tidak bisa digantikan begitu saja dengan adanya work from bali. Jika dipikirkan lagi, sepertinya tidak semua pekerja dan pelaku usaha di Bali akan merasakan hasil dari kebijakan work from bali. Untuk Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan kebijakan ini, semua rencana perjalanan dan hotel sudah di atur oleh kantor masing-masing yang menyebabkan pekerja dan pelaku usaha travel agent tidak akan terlalu merasakan hasil dari kebijakan work from bali.

Bagi pekerja dan pelaku usaha akomodasi juga dirasa tidak terlalu berdampak karena kebijakan work from bali hanya menggunakan kawasan di Nusa Dua dan biasanya kegiatan dinas berlangsung di hotel bintang tiga ke atas, bagaimana dengan pelaku usaha akomodasi yang lain atau yang bintang dua ke bawah?. Tidak bisakah memikirkan kebijakan yang langsung dirasakan oleh pekerja dan pelaku usaha pariwisata di Bali, seperti bantuan langsung atau sejenis subsidi bagi mereka. Tentu dengan pengawasan yang lebih ketat agar tidak menjadi lahan “basah” yang baru.

Sebuah kalimat bijak terlintas di benak saya, sebuah kalimat bijak yang terkenal “dibalik bencana pasti ada hikmahnya”. Saya kira kalimat tersebut dapat menjadi sebuah titik balik untuk perubahan mindset. Pariwisata memang sangat membantu perekonomian di Bali namun bukan berarti kita terlena dengan hal tersebut. Wisatawan yang datang ke Bali pada dasarnya tertarik dengan budaya dan keindahan alam yang didimonasi oleh pertanian dan perkebunan –selain keindahan pantainya-. Anggaplah pariwisata adalah bonus dari setiap sektor lain yang menggerakkan perekonomian di Bali, salah satu nya bisa jadi pertanian. Saya memiliki pandangan bahwa pariwisata adalah bidang yang bisa beradaptasi dengan apa pun pada bidang lainnya, seperti jika suatu kawasan berkembang dengan bidang industri nya maka wisata industri akan tercipta begitu pula dengan bidang pertanian dan budaya maka di sana akan terbentuk sebuah kegiatan pariwisata juga.

Sektor pariwisata dapat dikatakan sebagai salah satu sektor yang paling rentan bila menghadapi situasi krisis dan dalam menghadapi sebuah situasi krisis yang dilihat adalah bagaimana cara merespons atau penanggulangan terhadap krisis tersebut. Kebijakan work from bali terlihat seperti mendobrak kebijakan pembatasan mobilitas yang sudah lebih dulu diterapkan dan terkesan seperti wujud dari sebuah ketergantungan terhadap sektor pariwisata.

Pada saat pandemi seperti sekarang yang lebih berfokus pada masalah kesehatan dan pengurangan mobilitas demi tercapainya pengendalian virus yang lebih baik, justru sebagian orang di “kirim” untuk berpergian dan di khawatirkan akan menjadi perpanjangan tangan dari penyebaran virus COVID-19. Rasa ketergantungan akan pariwisata begitu terasa, saat pariwisata terganggu maka banyak juga yang terganggu hajat hidupnya.

Work from bali terkesan sebagai project solusi cepat terhadap pemulihan perekonomian melalui sektor pariwisata, apabila kebijakan ini berhasil di Bali maka daerah lain pun dapat memberlakukan hal yang sama. Kebijakan work from bali memang ditujukan sebagai upaya pemulihan dan membangun kembali rasa kepercayaan di benak publik dan wisatawan, namun bagaimana cara menanggulangi nya adalah sebuah kunci utama bagi sebuah pemulihan pasca krisis.

Kunci pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, tidak hanya pada sektor pariwisata adalah bagaimana pemerintah menanggapi dalam pengendalian penyebaran virus, kedisiplinan akan protokol kesehatan dan kegiatan vaksinasi. Para pelaku usaha dan pekerja di bidang pariwisata di Bali dapat menjadi ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat yang lainnya mengenai betapa pentingnya tiga hal tersebut untuk segera memulihkan pariwisata di Bali. Apabila semua itu sudah teredukasi dengan baik, work from bali mungkin akan kembali menjadi vacation from bali.