Jebakan Investasi Pendidikan

Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia juga tidak kekurangan orang yang ingin bekerja, ingin berusaha, atau ingin memperbaiki kehidupan keluarganya. Persoalan yang semakin penting untuk dipertanyakan justru adalah apakah ekonomi Indonesia menyediakan ruang yang cukup bagi orang-orang tersebut untuk mengembalikan investasi yang telah mereka keluarkan agar dapat menjadi produktif. Selama puluhan tahun pendidikan ditempatkan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Anak diminta sekolah lebih tinggi, masuk perguruan tinggi, memperoleh gelar, kemudian mencari pekerjaan yang lebih baik. Logikanya sederhana, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kemampuan dan produktivitasnya, sehingga semakin besar pula pendapatan yang dapat diperolehnya.

Sumber Foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/pria-laki-laki-lelaki-kedudukan-16374182/

Pendidikan kemudian dianggap sebagai investasi yang hampir pasti menghasilkan pengembalian di masa depan. Tetapi logika tersebut sebenarnya mempunyai satu syarat yang sangat penting dan sering kali dilupakan, yaitu harus tersedia ruang ekonomi yang cukup untuk menyerap kemampuan manusia yang telah dibentuk melalui pendidikan. Pendidikan dapat menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi pendidikan itu sendiri tidak otomatis menciptakan pekerjaan, tidak otomatis menciptakan perusahaan, dan tidak otomatis menciptakan pasar yang mampu membayar kemampuan tersebut. Ketika biaya pendidikan terus meningkat sementara kesempatan kerja dan kemampuan ekonomi untuk membayar tenaga kerja tidak tumbuh sebanding, maka investasi pendidikan mulai menghadapi persoalan pengembalian yang semakin panjang.

Pendidikan pada akhirnya bukan hanya persoalan belajar di sekolah atau memperoleh gelar di perguruan tinggi. Bagi keluarga, pendidikan merupakan investasi ekonomi yang mempunyai biaya langsung maupun tidak langsung. Ada uang kuliah, biaya buku, laptop, transportasi, internet, tempat tinggal, makanan dan berbagai kebutuhan lain yang harus dikeluarkan selama seseorang menjalani pendidikan. Bahkan ada biaya kesempatan yang sering kali tidak pernah dimasukkan ke dalam perhitungan keluarga, yaitu pendapatan yang sebenarnya mungkin dapat diperoleh seseorang apabila ia memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Dengan menggunakan simulasi sederhana, seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan selama empat tahun dapat saja membutuhkan biaya langsung sekitar Rp200 juta jika biaya kuliah, biaya hidup tambahan, perangkat pendidikan dan berbagai kebutuhan akademik digabungkan. Angka tersebut bukan angka baku dan tentu sangat berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, tetapi digunakan untuk menggambarkan besarnya investasi yang diperlukan. Jika selama empat tahun tersebut seseorang sebenarnya memiliki peluang memperoleh pendapatan rata-rata Rp3 juta per bulan apabila langsung bekerja setelah sekolah menengah, maka terdapat tambahan biaya kesempatan sekitar Rp144 juta. Dengan demikian, secara ekonomi, biaya untuk menghasilkan seorang sarjana dalam simulasi tersebut bukan lagi Rp200 juta, melainkan sekitar Rp344 juta. Angka ini menjadi menarik karena memperlihatkan bahwa biaya pendidikan sebenarnya jauh lebih besar daripada angka yang terlihat pada kuitansi pembayaran kuliah. Ada biaya yang dibayar kepada institusi pendidikan, tetapi ada pula pendapatan yang dikorbankan untuk memperoleh pendidikan tersebut.

Persoalannya kemudian menjadi semakin jelas ketika seseorang memasuki pasar kerja. Misalkan setelah empat tahun kuliah ia memperoleh pekerjaan dengan penghasilan Rp6 juta per bulan. Secara nominal, pendapatannya mencapai Rp72 juta per tahun. Tetapi tentu saja seseorang tidak mungkin menggunakan seluruh Rp6 juta tersebut untuk mengembalikan investasi pendidikan. Ia harus makan, membayar tempat tinggal, transportasi, komunikasi, kesehatan, membantu keluarga dan memenuhi kebutuhan kehidupan lainnya. Katakanlah dari pendapatan tersebut hanya tersisa Rp1,5 juta per bulan yang benar-benar dapat disisihkan sebagai surplus. Dalam satu tahun, surplus tersebut hanya Rp18 juta. Dengan investasi pendidikan sebesar Rp344 juta, dibutuhkan sekitar 19 tahun untuk mengembalikan investasi tersebut jika seluruh surplus digunakan untuk tujuan itu dan tidak ada gangguan apa pun. Ini hanyalah perhitungan nominal yang sangat sederhana. Tidak ada inflasi, tidak ada pengangguran, tidak ada PHK, tidak ada kenaikan biaya hidup, tidak ada kebutuhan menikah, tidak ada anak, tidak ada orang tua yang harus dibantu, tidak ada cicilan rumah, tidak ada kebutuhan kesehatan dan tidak ada kebutuhan lain yang biasanya muncul sepanjang perjalanan hidup. Dalam kehidupan nyata, tentu saja hampir tidak mungkin seluruh surplus pendapatan seseorang digunakan hanya untuk mengembalikan biaya pendidikan. Karena itu, periode ekonomi yang dibutuhkan untuk membuat investasi pendidikan benar-benar menghasilkan kekayaan baru bisa jauh lebih panjang.

Di sinilah istilah investasi pendidikan perlu dilihat secara lebih kritis. Selama ini masyarakat sering diberi tahu bahwa pendidikan adalah investasi terbaik karena pendidikan akan meningkatkan pendapatan. Tetapi peningkatan kemampuan tidak otomatis menghasilkan peningkatan pendapatan. Pendapatan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan ekonomi untuk menggunakan dan membayar kemampuan tersebut. Seorang lulusan dapat memiliki kemampuan yang sangat baik, tetapi jika perusahaan yang membutuhkan kemampuan tersebut tidak cukup banyak, maka kemampuan itu tidak mudah dikonversi menjadi pendapatan. Seorang sarjana dapat memiliki gelar, tetapi apabila pekerjaan yang tersedia hanya sedikit dan persaingan sangat tinggi, maka gelar tersebut tidak serta-merta memberikan posisi ekonomi yang lebih baik. Bahkan seseorang mungkin mendapatkan pekerjaan, tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan bidang pendidikan dan pendapatannya tidak cukup besar untuk memberikan pengembalian yang berarti terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah masyarakat Indonesia sudah cukup berpendidikan atau belum. Persoalannya adalah apakah struktur ekonomi Indonesia mampu menciptakan cukup banyak aktivitas produktif untuk menggunakan manusia yang telah dididik tersebut.

Masalah ini menjadi lebih rumit ketika seseorang tidak menemukan pekerjaan dan kemudian mencoba menciptakan pekerjaannya sendiri melalui bisnis. Secara teori, kewirausahaan dapat menjadi jalan keluar dari keterbatasan lapangan kerja. Seseorang yang tidak menemukan pekerjaan dapat membuka usaha, menciptakan produk, menjual jasa dan pada akhirnya mempekerjakan orang lain. Tetapi bisnis tidak lahir hanya dari keberanian. Bisnis membutuhkan modal, pelanggan, infrastruktur, tenaga kerja, teknologi, distribusi, pemasaran dan kemampuan untuk bertahan ketika pendapatan belum stabil. Misalkan seorang lulusan ingin membuka usaha kecil dan membutuhkan modal awal Rp100 juta. Jika ia mampu menghasilkan keuntungan bersih Rp5 juta per bulan, secara matematis modal tersebut membutuhkan sekitar 20 bulan untuk kembali. Tetapi jika setelah menghitung berbagai biaya ternyata keuntungan yang benar-benar dapat diambil hanya Rp3 juta per bulan, periode pengembalian modal menjadi sekitar 33 bulan. Hampir tiga tahun hanya untuk kembali ke titik awal. Selama periode tersebut masih ada kemungkinan penjualan turun, bahan baku naik, pelanggan tidak membayar tepat waktu, alat rusak, biaya pemasaran meningkat atau berbagai kejadian lain yang dapat mengganggu arus kas. Karena itu, semakin tinggi biaya untuk memulai dan mempertahankan bisnis, semakin sedikit orang yang mampu mengambil risiko untuk menciptakan pekerjaan baru.

Di sinilah hubungan antara langkahnya pekerjaan dan tingginya biaya berbisnis menjadi sangat penting. Sebuah perusahaan pada dasarnya bukan hanya tempat orang bekerja, tetapi juga salah satu mekanisme utama yang mengubah modal menjadi aktivitas ekonomi dan pekerjaan. Ketika perusahaan baru lahir, ia membutuhkan pekerja. Ketika perusahaan tumbuh, kebutuhan tenaga kerjanya meningkat. Ketika sebuah bisnis berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar, ia menciptakan kebutuhan terhadap pemasok, distributor, konsultan, transportasi, teknologi, jasa keuangan dan berbagai aktivitas ekonomi lain. Satu perusahaan yang tumbuh sebenarnya dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar jumlah pegawai yang tercatat dalam daftar gaji. Sebaliknya, apabila biaya mendirikan perusahaan terlalu tinggi, biaya operasional terlalu berat, akses modal terlalu sulit atau pasar tidak cukup besar, maka jumlah perusahaan yang mampu tumbuh akan terbatas. Ketika perusahaan baru sedikit, pekerjaan baru juga menjadi sedikit. Ketika pekerjaan baru sedikit, lulusan semakin sulit memperoleh pendapatan yang cukup. Ketika pendapatan masyarakat rendah, konsumsi menjadi terbatas. Ketika konsumsi terbatas, bisnis semakin sulit berkembang. Pada akhirnya terbentuk sebuah lingkaran yang membuat ekonomi riil kehilangan ruang untuk tumbuh.

Kalau persoalan ini dilihat dari perjalanan hidup seseorang, bebannya bahkan menjadi lebih jelas. Seorang anak mungkin membutuhkan investasi ekonomi sekitar Rp344 juta untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dalam simulasi tadi. Setelah lulus, ia membutuhkan biaya untuk membangun rumah tangga. Misalkan kebutuhan awal rumah tangga mencapai Rp100 juta. Kemudian ia membutuhkan uang muka rumah atau modal untuk memperoleh tempat tinggal yang secara sederhana kita asumsikan Rp200 juta. Jika ia ingin membuka usaha sendiri, ia mungkin membutuhkan modal awal Rp100 juta. Maka sebelum benar-benar memiliki aset produktif yang signifikan, ia sudah menghadapi kebutuhan modal sekitar Rp744 juta. Angka ini bukan berarti setiap orang Indonesia membutuhkan Rp744 juta dan bukan pula prediksi mengenai kehidupan seseorang. Ini hanyalah simulasi untuk menunjukkan besarnya modal yang harus dibentuk seseorang selama fase awal kehidupan produktif. Jika kemampuan menyisihkan uang hanya Rp1,5 juta per bulan, maka secara matematis diperlukan lebih dari 41 tahun untuk mengumpulkan Rp744 juta apabila seluruh surplus tersebut disimpan dan tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Dalam kenyataan, tentu saja seseorang dapat meningkatkan pendapatan, menikah dengan pasangan yang juga bekerja, mendapatkan bantuan keluarga, memperoleh warisan, menggunakan kredit, membeli aset yang meningkat nilainya, membangun bisnis atau memperoleh berbagai peluang lain. Tetapi justru di situlah persoalannya: seseorang membutuhkan berbagai sumber daya tambahan agar dapat mempercepat pembentukan modal karena pendapatan kerja semata sering kali tidak cukup.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa generasi muda sebenarnya tidak hanya memasuki dunia kerja dengan membawa ijazah. Mereka memasuki dunia ekonomi dengan membawa kebutuhan untuk mengembalikan berbagai investasi yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Mereka harus mengembalikan biaya pendidikan, membangun tempat tinggal, membentuk rumah tangga, membeli aset, menyiapkan masa depan dan pada saat yang sama mencoba membangun modal produktif. Jika pendapatan yang diperoleh tidak menghasilkan surplus yang cukup besar, maka sebagian besar masa produktif mereka akan habis untuk membayar kembali biaya-biaya tersebut. Mereka bekerja, menerima pendapatan, membayar kebutuhan hidup, membayar cicilan, lalu kembali bekerja untuk memperoleh pendapatan berikutnya. Siklus tersebut dapat berlangsung puluhan tahun tanpa pernah benar-benar menghasilkan modal produktif yang cukup besar. Dalam kondisi seperti itu, seseorang mungkin terlihat bekerja dan memiliki pendapatan, tetapi belum tentu mengalami akumulasi kekayaan yang berarti.

Karena itu, persoalan ekonomi Indonesia tidak cukup dijelaskan hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat harus meningkatkan pendidikan atau meningkatkan literasi keuangan. Pendidikan memang penting dan literasi keuangan juga penting, tetapi keduanya tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap ekonomi yang produktif. Seseorang dapat sangat disiplin menabung, tetapi jika pendapatannya hanya sedikit lebih besar daripada biaya hidup, ruang untuk membentuk modal tetap terbatas. Seseorang dapat memiliki pendidikan tinggi, tetapi jika pasar tenaga kerja tidak mampu memberikan imbal hasil yang sesuai, maka pendidikan tersebut membutuhkan waktu yang semakin panjang untuk menghasilkan pengembalian. Seseorang juga dapat memiliki keberanian untuk menjadi entrepreneur, tetapi jika biaya untuk membuka dan mempertahankan bisnis terlalu tinggi, maka keberanian saja tidak cukup. Di sinilah kita perlu mulai membicarakan ekonomi bukan hanya dari sisi jumlah tenaga kerja, tetapi dari sisi kemampuan ekonomi menciptakan surplus.

Masalah yang sebenarnya mungkin bukan kekurangan manusia yang terdidik, melainkan kekurangan ruang ekonomi untuk membuat manusia terdidik menjadi produktif. Kita bisa terus menambah jumlah perguruan tinggi, memperbanyak program pendidikan, memberikan pelatihan keterampilan dan mendorong masyarakat memperoleh sertifikasi, tetapi semua itu pada akhirnya harus bertemu dengan dunia ekonomi. Pengetahuan harus bertemu dengan perusahaan. Keterampilan harus bertemu dengan pasar. Ide harus bertemu dengan modal. Entrepreneur harus bertemu dengan pelanggan. Perusahaan harus bertemu dengan tenaga kerja. Tenaga kerja harus bertemu dengan pekerjaan yang menghasilkan surplus. Jika pertemuan-pertemuan tersebut semakin sulit terjadi, maka investasi pendidikan yang semakin mahal justru dapat menghasilkan tekanan baru terhadap masyarakat.

Kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa kalimat “kalau tidak mendapatkan pekerjaan, jadilah pengusaha” sebenarnya terlalu sederhana. Tidak semua orang harus menjadi pengusaha, sebagaimana tidak semua orang harus menjadi pegawai. Ekonomi yang sehat membutuhkan keduanya. Perusahaan membutuhkan pekerja dan pekerja membutuhkan perusahaan. Entrepreneur membutuhkan pasar dan pasar membutuhkan entrepreneur. Yang diperlukan bukan memaksa semua orang memilih salah satu, tetapi menciptakan kondisi di mana keduanya dapat berkembang. Ketika perusahaan mudah tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Ketika pekerjaan bertambah, pendapatan masyarakat meningkat. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi bertambah. Ketika konsumsi bertambah, bisnis memiliki pasar yang lebih besar. Ketika bisnis memiliki pasar, perusahaan memiliki alasan untuk berinvestasi dan mempekerjakan lebih banyak orang. Siklus tersebutlah yang sebenarnya menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi riil.

Karena itu, ukuran keberhasilan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak orang yang memiliki ijazah, berapa banyak orang yang bekerja atau berapa banyak perusahaan yang terdaftar. Kita perlu melihat apakah seseorang setelah memperoleh pendidikan dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk membangun modal. Kita perlu melihat apakah pekerja dapat berubah menjadi pemilik aset. Kita perlu melihat apakah bisnis kecil dapat bertahan cukup lama untuk menjadi bisnis menengah. Kita perlu melihat apakah bisnis menengah memiliki ruang untuk menjadi perusahaan besar. Kita perlu melihat apakah perusahaan mampu menciptakan pekerjaan baru. Dan yang paling penting, kita perlu melihat apakah surplus yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi cukup besar untuk membentuk modal generasi berikutnya.

Sebab kekayaan masyarakat tidak lahir hanya karena seseorang memiliki gelar sarjana. Kekayaan lahir ketika pengetahuan, tenaga, modal, teknologi dan sumber daya dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dihargai oleh orang lain. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan manusia, tetapi ekonomi riil menyediakan tempat bagi kemampuan tersebut untuk menghasilkan nilai. Jika tempat tersebut sempit, maka manusia yang telah dididik akan berdesakan di dalam ruang yang sama. Mereka akan bersaing mendapatkan pekerjaan yang terbatas, menerima pendapatan yang tidak selalu sebanding dengan investasi pendidikan, atau mencoba berbisnis dengan modal yang terbatas dan biaya yang tinggi. Dalam keadaan seperti itu, masalahnya tidak lagi hanya berada di sekolah atau universitas. Masalahnya sudah berada pada struktur ekonomi yang menentukan seberapa mudah seseorang mengubah kemampuan menjadi pendapatan dan kemudian mengubah pendapatan menjadi modal.

Maka pertanyaan penting bagi Indonesia bukan lagi sekadar berapa banyak sarjana yang dapat kita hasilkan setiap tahun. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah berapa banyak ruang ekonomi yang dapat kita ciptakan agar para sarjana tersebut dapat menjadi produktif. Bukan hanya berapa banyak orang yang dapat dilatih menjadi entrepreneur, tetapi berapa banyak entrepreneur yang dapat bertahan cukup lama untuk menjadi pemberi kerja. Bukan hanya berapa banyak perusahaan yang berdiri, tetapi berapa banyak perusahaan yang mampu tumbuh. Bukan hanya berapa banyak orang yang bekerja, tetapi berapa banyak orang yang setelah bekerja mampu menghasilkan surplus, membentuk modal, membeli aset, membuka usaha dan menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Jika pendidikan adalah investasi manusia, maka ekonomi riil adalah tempat investasi tersebut menghasilkan pengembalian. Ketika biaya untuk memasuki dunia produktif semakin mahal sementara ruang untuk menghasilkan surplus semakin sempit, maka yang sedang kita hadapi bukan sekadar persoalan pendidikan, pengangguran atau kewirausahaan secara terpisah. Kita sedang menghadapi persoalan yang lebih mendasar, yaitu semakin mahalnya biaya untuk menjadi produktif dan semakin sempitnya ruang bagi masyarakat untuk mengubah produktivitas menjadi kekayaan.