Membersihkan Ekosistem Bisnis atau Mempersempit Ruang Ekonomi Masyarakat?
Founder grl-capital.com. Penulis Sistem Fiat Panduan Untuk Pemula, founder channel Belajar Fungsi Uang
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Realino Nurza tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pemerintah Indonesia sedang menghadapi persoalan yang lebih besar daripada sekadar ketidakpatuhan administrasi perusahaan. Pemblokiran sekitar 700 ribu badan usaha dan yayasan karena belum melaporkan pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership memperlihatkan bagaimana negara menggunakan kewenangan administratif untuk mengatur struktur kepemilikan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kebijakan ini memiliki tujuan yang dapat dipahami. Negara ingin mengetahui siapa sesungguhnya yang memiliki, mengendalikan, dan menikmati manfaat ekonomi dari sebuah badan usaha. Transparansi kepemilikan diperlukan untuk mencegah penggunaan perusahaan sebagai alat menyembunyikan aset, menghindari kewajiban hukum, melakukan pencucian uang, atau menyamarkan pihak yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi modern, badan hukum memang tidak seharusnya menjadi tempat berlindung bagi pemilik modal yang ingin menghindari pertanggungjawaban.
Namun, persoalannya bukan terletak pada kebutuhan transparansi tersebut. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah menerjemahkan kewajiban transparansi menjadi tindakan pemblokiran yang dapat memengaruhi keberlangsungan aktivitas ekonomi. Ketika ratusan ribu badan usaha masuk dalam kategori yang tidak memenuhi kewajiban administrasi, pemerintah perlu menjelaskan apakah seluruh entitas tersebut memang memiliki indikasi penyalahgunaan atau sebagian besar hanya mengalami ketidakpatuhan administratif.
Perbedaan ini sangat penting karena perusahaan bukan sekadar catatan dalam sistem administrasi negara. Perusahaan merupakan organisasi ekonomi yang menghubungkan modal, tenaga kerja, kontrak, pelanggan, pemasok, dan berbagai sumber daya produktif. Sebuah badan usaha yang secara administratif bermasalah belum tentu merupakan badan usaha yang secara ekonomi tidak produktif.
Di sinilah kebijakan pemerintah perlu dilihat secara lebih mendalam.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang lebih spesifik daripada menertibkan perusahaan. Pemerintah sedang membangun sistem pengawasan terhadap identitas dan struktur kepemilikan korporasi. Instrumen yang digunakan adalah kewajiban pelaporan pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025.
Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada korporasi yang tidak melaporkan atau memberikan informasi pemilik manfaat yang tidak benar. Sanksinya berjenjang, mulai dari teguran, pencantuman dalam daftar hitam, hingga pemblokiran akses AHU Online. Pemblokiran ini bukan sekadar penonaktifan akun biasa. Dampaknya adalah perusahaan tidak dapat menggunakan layanan AHU untuk melakukan perubahan anggaran dasar, kepengurusan, kepemilikan, dan berbagai administrasi korporasi lainnya.
Pada 26 Oktober 2026, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 700 ribu badan usaha dan yayasan yang diblokir. Angka ini turun dari hampir 2 juta entitas pada 2025. Pemerintah menduga sebagian perusahaan tersebut sebenarnya sudah tidak beroperasi karena tidak menunjukkan aktivitas pembaruan maupun upaya pelaporan pemilik manfaat. Pemerintah juga menyampaikan rencana memasukkan entitas yang tidak kunjung memenuhi kewajibannya ke dalam daftar badan usaha tidak aktif.
Pernyataan pemerintah tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak hanya ingin mengetahui siapa pemilik perusahaan, tetapi juga mulai menggunakan kepatuhan administrasi sebagai dasar untuk mengklasifikasikan status badan usaha dalam sistem hukumnya.
Di satu sisi, langkah ini dapat memperbaiki kualitas data ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi persoalan perusahaan yang hanya berdiri di atas dokumen, sementara aktivitas dan pemilik sebenarnya tidak jelas. Keberadaan perusahaan semacam ini dapat menyulitkan pengawasan pajak, penegakan hukum, dan pemeriksaan transaksi keuangan. Negara membutuhkan data yang dapat dipercaya untuk mengetahui siapa yang berada di balik aktivitas ekonomi.
Namun, ada persoalan yang tidak boleh diabaikan. Ketika pemerintah menduga perusahaan tidak aktif hanya karena tidak melakukan pembaruan data atau tidak melaporkan BO, pemerintah sedang menggunakan ketidakpatuhan administratif sebagai indikator aktivitas ekonomi. Padahal, tidak semua perusahaan yang tidak aktif memperbarui dokumen merupakan perusahaan yang sudah mati secara ekonomi.
Banyak perusahaan kecil memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan besar. Ada perusahaan yang hanya memiliki satu pemilik, tidak mempunyai pegawai tetap, tidak melakukan transaksi setiap bulan, atau menjalankan usaha berdasarkan proyek. Ada pula badan usaha yang sengaja dipertahankan karena memiliki aset, kontrak, merek, izin, atau kepentingan investasi jangka panjang. Aktivitas mereka mungkin tidak terlihat dalam sistem administrasi, tetapi keberadaannya memiliki fungsi ekonomi.
Negara perlu membedakan perusahaan yang tidak beroperasi, perusahaan yang beroperasi tetapi tidak patuh, dan perusahaan yang sengaja menyembunyikan kepemilikan untuk melakukan pelanggaran hukum. Menyatukan ketiganya ke dalam satu pendekatan administratif berisiko menghasilkan kesalahan klasifikasi.
Persoalan berikutnya adalah biaya kepatuhan. Setiap kewajiban administrasi membutuhkan waktu, pengetahuan, dan terkadang biaya profesional. Perusahaan besar mempunyai staf hukum, konsultan, dan bagian kepatuhan untuk mengurus berbagai kewajiban. Sebaliknya, perusahaan kecil sering kali bergantung pada pemiliknya sendiri untuk mengurus seluruh kegiatan operasional, perpajakan, perizinan, dan administrasi.
Jika negara terus menambah kewajiban tanpa menyederhanakan prosesnya, biaya untuk mempertahankan badan usaha akan semakin besar. Pada akhirnya, masyarakat akan menghadapi situasi ketika mendirikan perusahaan relatif mudah, tetapi mempertahankan perusahaan tetap aktif secara administratif menjadi semakin rumit.
Ini merupakan persoalan penting bagi Indonesia yang membutuhkan pertumbuhan jumlah pengusaha, peningkatan produktivitas UMKM, dan perluasan kesempatan kerja. Jangan sampai instrumen yang dirancang untuk meningkatkan transparansi justru menjadi hambatan tambahan bagi masyarakat yang sedang berusaha membangun kegiatan ekonomi formal.
Lebih jauh lagi, terdapat persoalan mengenai hubungan antara negara dan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi. Badan usaha merupakan sarana masyarakat mengorganisasi sumber daya tanpa harus selalu bergantung pada organisasi pemerintah. Melalui perusahaan, individu dapat mengumpulkan modal, mengembangkan keahlian, membangun jaringan, menciptakan pekerjaan, dan menghasilkan pendapatan.
Negara memang berhak mengatur badan usaha melalui hukum. Namun, pengaturan tersebut seharusnya memperkuat kemampuan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, bukan membuat keberadaan perusahaan semakin bergantung pada kelancaran akses terhadap administrasi negara.
Kita perlu mengingat bahwa perusahaan yang sehat bukan perusahaan yang hanya mempunyai dokumen lengkap. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang dan jasa, mempertahankan hubungan dengan pelanggan, membayar kewajibannya, menciptakan pendapatan, dan mengalokasikan sumber daya secara produktif. Transparansi kepemilikan merupakan salah satu unsur pendukung kesehatan perusahaan, bukan satu-satunya ukuran.
Karena itu, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pemblokiran. Pemerintah perlu membangun sistem yang mampu memverifikasi aktivitas perusahaan, menyediakan jalur pemulihan yang mudah, memberikan notifikasi yang benar-benar sampai kepada pengurus, dan membedakan tingkat risiko setiap entitas. Perusahaan yang hanya terlambat melaporkan BO seharusnya mendapatkan kesempatan memperbaiki data sebelum menghadapi pembatasan yang mengganggu kegiatan ekonominya. Sementara perusahaan yang terbukti menggunakan struktur kepemilikan untuk menyembunyikan kejahatan harus menghadapi pemeriksaan dan penegakan hukum yang sesuai.
Peraturan yang berlaku sendiri sudah menyediakan mekanisme pembukaan pemblokiran setelah kewajiban pelaporan dipenuhi. Pemerintah perlu memastikan mekanisme ini berjalan cepat, transparan, dan tidak menimbulkan biaya pemulihan yang tidak proporsional.
Pada akhirnya, persoalan 700 ribu perusahaan ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi bagaimana Indonesia membangun infrastruktur hukum bagi kegiatan ekonomi. Pemerintah membutuhkan data perusahaan yang akurat, tetapi masyarakat juga membutuhkan sistem hukum yang memudahkan mereka membangun dan mempertahankan usaha.
Kita tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa semakin banyak perusahaan yang diblokir berarti semakin sehat ekosistem bisnis. Sebaliknya, semakin banyak perusahaan yang terdaftar juga tidak otomatis menunjukkan semakin produktifnya perekonomian.
Ukuran keberhasilan negara adalah kemampuannya membangun keseimbangan antara transparansi, kepastian hukum, dan kebebasan masyarakat mengorganisasi sumber daya produktif.
Negara seharusnya membersihkan praktik bisnis yang bermasalah, bukan menjadikan administrasi sebagai penghalang bagi masyarakat yang ingin berbisnis. Jika pemerintah mampu membedakan keduanya, kebijakan beneficial ownership dapat menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang lebih sehat. Namun, jika kepatuhan administratif menjadi tujuan utama dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan sekunder, Indonesia berisiko membangun ekosistem yang semakin tertib di atas kertas, tetapi semakin sulit ditumbuhkan dalam kenyataan.
Penulis adalah praktisi berpengalaman dalam pengelolaan dana abadi (endowment fund), dana pensiun, dana sosial , asuransi sosial, serta peneliti bidang pembangunan berkelanjutan sejak 2004. Untuk pembelajaran lebih lanjut bisa mengunjungi website grl-capital.com.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi Anda. Pelajari dan analisis sebelum membuat keputusan