Sistem Fiat Menggerus Cita Cita Bangsa

Setiap bangsa lahir dengan cita-cita luhur yang menjadi alasan mengapa negara itu didirikan. Sebuah bangsa tidak dibangun semata-mata untuk memiliki mata uang, pemerintahan, atau wilayah, tetapi untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, lebih makmur, lebih berdaulat, dan lebih bermartabat bagi seluruh rakyatnya. Cita-cita tersebut biasanya tertuang dalam konstitusi, falsafah negara, maupun nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Namun, dalam perjalanan sejarah modern, banyak negara berkembang justru mengalami paradoks. Semakin lama mereka mengikuti sistem ekonomi global, semakin jauh pula mereka dari tujuan awal yang ingin dicapai. Negara tetap bertumbuh secara statistik, tetapi ketimpangan melebar. Produk domestik bruto meningkat, tetapi daya beli masyarakat melemah. Utang terus bertambah, sementara ruang kebijakan semakin menyempit. Paradoks ini tidak dapat dipahami hanya dari perspektif kebijakan pemerintah atau kualitas kepemimpinan. Akar persoalannya jauh lebih mendasar, yaitu sistem fiat yang telah berkembang menjadi sebuah kekuatan struktural yang membentuk arah pembangunan hampir seluruh negara di dunia.

Sumber foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/pemandangan-gunung-bromo-yang-menakjubkan-saat-matahari-terbit-jawa-timur-38262907/

Banyak orang masih memahami sistem fiat sebagai sekadar sistem uang yang tidak lagi didukung emas. Padahal pengertian tersebut terlalu sempit. Sistem fiat modern merupakan sebuah arsitektur ekonomi yang menghubungkan bank sentral, sistem perbankan, pasar obligasi, pasar modal, lembaga keuangan internasional, serta mekanisme perdagangan global ke dalam satu struktur yang saling bergantung. Di dalam struktur tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak lagi terutama ditopang oleh peningkatan produktivitas, melainkan oleh ekspansi kredit. Kredit menjadi sumber likuiditas, likuiditas menjadi penggerak konsumsi dan investasi, sementara utang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Seluruh sistem akhirnya bergantung pada keberlangsungan penciptaan utang baru agar struktur yang sudah ada tetap dapat bertahan.

Ketika sebuah negara memutuskan menjadi bagian dari sistem tersebut, sesungguhnya negara itu tidak hanya mengadopsi bentuk mata uang, tetapi juga menerima seluruh logika yang mengikutinya. Negara harus menjaga pertumbuhan ekonomi agar kemampuan membayar utang tetap terpelihara. Negara harus menjaga kepercayaan pasar agar biaya pembiayaan tidak meningkat. Negara harus menjaga nilai tukar agar arus modal tidak keluar. Negara harus menjaga stabilitas sektor keuangan agar ekspansi kredit tidak berhenti. Perlahan tetapi pasti, tujuan utama negara bergeser. Kebijakan tidak lagi disusun berdasarkan cita-cita bangsa, melainkan berdasarkan kebutuhan menjaga keberlangsungan sistem keuangan.

Perubahan orientasi inilah yang menjadi bentuk penyesatan struktural. Negara tidak dipaksa melalui ancaman militer ataupun penjajahan secara fisik, melainkan melalui insentif ekonomi yang membuat hampir seluruh kebijakan harus mengikuti logika sistem fiat. Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu mendukung pertumbuhan industri keuangan dan korporasi. Kebijakan fiskal disusun agar tetap memperoleh penilaian positif dari pasar obligasi. Infrastruktur dibangun berdasarkan kelayakan pembiayaan, bukan semata kebutuhan masyarakat. Bahkan ukuran keberhasilan pemerintah lebih sering dinilai dari stabilitas pasar keuangan dibandingkan peningkatan kualitas hidup rakyat.

Dalam kondisi seperti itu, cita-cita luhur bangsa perlahan berubah menjadi sekadar slogan. Negara tetap berbicara mengenai keadilan sosial, pemerataan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, tetapi hampir seluruh instrumen kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem kredit. Akibatnya, pembangunan manusia sering kali menjadi prioritas kedua setelah stabilitas keuangan. Ketika terjadi tekanan ekonomi, yang pertama kali diselamatkan adalah sistem keuangan karena seluruh struktur ekonomi bergantung padanya.

Persoalan ini menjadi jauh lebih berat bagi negara-negara yang belum memiliki kekuatan ekonomi global. Sistem fiat pada dasarnya memberikan keuntungan terbesar kepada negara yang mata uangnya dipercaya dan digunakan secara internasional. Negara-negara tersebut memiliki kemampuan menerbitkan utang dalam mata uangnya sendiri tanpa menghadapi tekanan yang sama seperti negara berkembang. Mereka mampu membiayai defisit dalam skala besar karena dunia tetap membutuhkan mata uang mereka sebagai alat perdagangan, cadangan devisa, maupun aset keuangan. Likuiditas yang mereka ciptakan bahkan dapat mengalir ke berbagai negara sehingga sebagian tekanan inflasi tersebar ke luar wilayahnya sendiri.

Sebaliknya, negara berkembang berada pada posisi yang sama sekali berbeda. Mereka menggunakan aturan yang sama, tetapi tidak memiliki kekuatan yang sama. Ketika meningkatkan jumlah uang beredar secara berlebihan, nilai tukar mata uangnya segera tertekan. Ketika utang meningkat terlalu cepat, biaya pinjaman ikut naik. Ketika kepercayaan investor menurun, modal keluar dalam waktu singkat. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki keleluasaan yang dimiliki negara penerbit mata uang dominan. Ruang kebijakannya selalu dibatasi oleh reaksi pasar global.

Karena itulah sistem fiat sesungguhnya bukanlah sistem yang netral. Ia merupakan struktur yang menghasilkan distribusi kekuasaan yang tidak simetris. Negara-negara besar memperoleh fleksibilitas yang sangat luas, sedangkan negara-negara berkembang harus menjalankan disiplin ekonomi yang jauh lebih ketat. Dalam keadaan seperti itu, semakin lama sebuah negara berkembang berada di dalam sistem fiat tanpa memiliki kekuatan moneter sendiri, semakin besar kemungkinan kebijakan nasionalnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sistem global dibanding memenuhi cita-cita bangsanya sendiri.

Banyak pihak berpendapat bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui tata kelola yang lebih baik, peningkatan produktivitas, atau reformasi kelembagaan. Pandangan tersebut mengabaikan sifat dasar sistem fiat sebagai sebuah struktur. Tata kelola memang dapat memperlambat munculnya krisis, produktivitas dapat meningkatkan daya saing, dan institusi yang kuat dapat memperbaiki efisiensi pemerintahan. Namun semua itu tetap bekerja di dalam batas-batas yang ditentukan oleh sistem fiat. Selama fondasi ekonomi tetap bergantung pada ekspansi kredit, pembiayaan utang, dan kepercayaan pasar keuangan global, maka arah pembangunan tetap akan mengikuti logika tersebut. Negara boleh mengganti pemerintahan, mengubah regulasi, bahkan mengganti strategi pembangunan, tetapi selama struktur moneternya tidak berubah, orientasi kebijakannya akan terus bergerak menuju kebutuhan mempertahankan sistem kredit.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan terletak pada siapa yang menjalankan sistem fiat, melainkan pada karakter sistem itu sendiri. Sebuah struktur akan selalu membentuk perilaku para pelakunya. Sama seperti seseorang yang masuk ke dalam arus sungai yang sangat deras, kemampuan berenangnya mungkin menentukan seberapa lama ia bertahan, tetapi arah pergerakannya tetap ditentukan oleh arus sungai tersebut. Begitu pula dengan negara. Kualitas kepemimpinan memang penting, tetapi arah kebijakan dalam jangka panjang akan selalu dipengaruhi oleh struktur moneter yang menaunginya.

Inilah alasan mengapa sistem fiat lebih tepat dipahami sebagai instrumen kekuatan bagi negara adidaya daripada sebagai jalan menuju kedaulatan bagi negara yang masih lemah. Negara adidaya memiliki kapasitas untuk membentuk aturan, menciptakan likuiditas, memengaruhi pasar global, dan mempertahankan permintaan terhadap mata uangnya. Sebaliknya, negara berkembang lebih sering menjadi penerima konsekuensi dari keputusan yang dibuat di luar yurisdiksinya. Mereka harus menyesuaikan suku bunga, nilai tukar, dan kebijakan fiskal terhadap perubahan kondisi global yang tidak mereka kendalikan.

Pada akhirnya, cita-cita luhur sebuah bangsa tidak akan pernah tercapai apabila seluruh energi negara terus diarahkan untuk mempertahankan stabilitas sistem yang dibangun berdasarkan ekspansi utang. Bangsa yang ingin berdaulat membutuhkan sistem yang menempatkan produktivitas, tabungan, penciptaan nilai, dan pembangunan manusia sebagai fondasi utama, bukan sekadar pertumbuhan kredit. Selama sistem fiat tetap menjadi kerangka utama yang menentukan arah kebijakan, negara-negara yang belum memiliki kekuatan moneter global akan terus menghadapi dilema yang sama. Mereka tampak merdeka secara politik, tetapi pilihan ekonominya dibatasi oleh struktur yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dalam keadaan demikian, yang berubah bukan hanya kebijakan ekonomi, melainkan perlahan-lahan cita-cita bangsa itu sendiri, karena negara akhirnya lebih sibuk menjaga keberlangsungan sistem fiat daripada mewujudkan tujuan luhur yang menjadi alasan mengapa negara itu didirikan.

Info Penulis

Penulis adalah praktisi berpengalaman dalam pengelolaan dana abadi (endowment fund), dana pensiun, dana sosial , asuransi sosial, serta peneliti bidang pembangunan berkelanjutan sejak 2004. Untuk pembelajaran lebih lanjut bisa mengunjungi website grl-capital.com.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi Anda. Pelajari dan analisis sebelum membuat keputusan