ASEAN di Tengah Rivalitas AS-Tiongkok: Masihkah Sentralitas itu Nyata?
Peneliti Politik Amerika Serikat dan Alumnus Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Rebecca Angeline Davinia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik pada 2026 menunjukkan satu realitas yang semakin sulit dibantah, di mana kawasan Asia Tenggara bukan lagi sekadar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, melainkan juga ajang utama perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Laut China Selatan kembali memanas, latihan militer gabungan meningkat, modernisasi pertahanan berlangsung cepat, dan aliansi strategis baru terus bermunculan. Dalam situasi tersebut, ASEAN kembali berada pada posisi yang rumit—dengan ingin mempertahankan netralitas atau terseret lebih jauh ke dalam kompetisi dua kekuatan besar dunia. Di tengah dinamika itu, muncul satu pertanyaan penting: Masihkah ASEAN relevan dijadikan sebagai pusat stabilitas kawasan Indo-Pasifik?
Selama beberapa dekade terakhir, ASEAN membentuk identitasnya melalui konsep ASEAN Centrality, yaitu gagasan bahwa stabilitas dan tatanan kawasan Asia-Pasifik harus dipimpin oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri, bukan sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan eksternal.
Konsep ini menjadi fondasi berbagai forum regional, seperti ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit, hingga ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus). Melalui mekanisme tersebut, ASEAN mencoba menempatkan dirinya sebagai penengah sekaligus jangkar stabilitas kawasan.
Namun, perkembangan geopolitik beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa sentralitas ASEAN mulai menghadapi tantangan struktural yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya.
Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok kini tidak lagi terbatas pada perang dagang atau kompetisi ekonomi semata, tetapi telah berkembang menjadi perebutan pengaruh militer, teknologi, rantai pasok global, hingga kontrol strategis atas jalur maritim Indo-Pasifik.
Dalam situasi seperti ini, ASEAN terlihat semakin kesulitan mempertahankan posisi kolektif yang solid. Laut China Selatan menjadi simbol paling nyata dari krisis tersebut. Tiongkok terus memperluas pengaruhnya melalui pembangunan infrastruktur militer di pulau-pulau sengketa, patroli agresif kapal penjaga pantai, hingga tekanan terhadap aktivitas perikanan negara-negara ASEAN.
Dilema ASEAN: Ekonomi Tiongkok, Keamanan Amerika Serikat
Filipina kembali menjadi salah satu negara yang paling terdampak, terutama setelah meningkatnya insiden konfrontasi antara kapal Filipina dan kapal Tiongkok di wilayah sengketa. Sementara itu, di sisi lain, Amerika Serikat memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat kehadiran militernya melalui kerja sama pertahanan yang lebih erat dengan Manila, termasuk perluasan akses pangkalan militer dan latihan gabungan berskala besar.
Laut China Selatan bukan lagi hanya menjadi sengketa regional, melainkan juga simbol rivalitas global antara Washington dan Beijing. Masalahnya, ASEAN terlihat semakin sulit membangun respons kolektif yang tegas. Perbedaan kepentingan antarnegara anggota membuat organisasi ini bergerak lambat dan cenderung normatif.
Filipina semakin mendekat ke Amerika Serikat demi keamanan maritimnya. Vietnam memperkuat pertahanan untuk menghadapi tekanan Tiongkok. Sementara Kamboja dan Laos cenderung mempertahankan kedekatan dengan Beijing karena ketergantungan ekonomi dan investasi. Indonesia dan Malaysia mencoba mengambil posisi yang lebih seimbang.
Fragmentasi inilah yang menjadi tantangan terbesar ASEAN saat ini. Ancaman terhadap sentralitas ASEAN tidak hanya datang dari rivalitas AS-Tiongkok, tetapi juga dari ketidakmampuan internal organisasi untuk menyatukan kepentingan strategis anggotanya sendiri. Prinsip konsensus yang selama ini dijadikan sebagai simbol persatuan justru mulai terlihat sebagai hambatan dalam menghadapi situasi geopolitik yang bergerak cepat.
ASEAN terlalu sering menghasilkan pernyataan diplomatik yang aman secara politik, tetapi minim dampak strategis di lapangan. Ketika kapal-kapal asing saling berhadapan di Laut China Selatan, respons ASEAN masih berkutat pada seruan menjaga stabilitas dan dialog perdamaian tanpa langkah nyata yang mampu memengaruhi perilaku aktor besar.
Salah satu contoh paling nyata dari keterbatasan ASEAN adalah lambatnya penyelesaian Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan. Sejak lama, ASEAN dan Tiongkok berupaya membentuk aturan bersama guna mencegah eskalasi konflik di kawasan tersebut. Namun hingga 2026, CoC belum mampu menghasilkan mekanisme yang benar-benar mengikat.
Di tengah proses negosiasi yang terus berjalan, patroli maritim, pembangunan fasilitas strategis, dan ketegangan antaraktor justru semakin meningkat. Situasi ini memperlihatkan bahwa diplomasi ASEAN sering kali bergerak lebih lambat dibanding dengan perkembangan geopolitik di lapangan.
Bagi Tiongkok, proses CoC dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan ruang pengaruhnya di Laut China Selatan. Sementara bagi ASEAN, CoC merupakan ujian penting apakah organisasi regional tersebut masih memiliki kapasitas untuk membentuk aturan kawasan secara independen. Ketika negosiasi berlangsung terlalu lama tanpa hasil konkret, sentralitas ASEAN pun semakin dipertanyakan.
Kondisi tersebut semakin memperlihatkan bagaimana arsitektur keamanan Indo-Pasifik mulai bergerak di luar ASEAN. Kehadiran AUKUS dan semakin aktifnya aliansi Quad menunjukkan bahwa kekuatan besar mulai membangun mekanisme strategis baru tanpa menjadikan ASEAN sebagai pusat utama kawasan.
Jika situasi ini terus berlangsung, sentralitas ASEAN berisiko berubah menjadi sekadar simbol diplomatik, bukan kekuatan strategis yang benar-benar menentukan arah kawasan. Di sisi lain, dilema ASEAN juga semakin kompleks karena faktor ekonomi. Tiongkok saat ini merupakan mitra dagang utama bagi sebagian besar negara Asia Tenggara. Investasi, infrastruktur, dan rantai pasok kawasan sangat terhubung dengan Beijing.
Namun dalam aspek keamanan, banyak negara ASEAN tetap membutuhkan kehadiran Amerika Serikat sebagai penyeimbang terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok. Akibatnya, negara-negara ASEAN menjalankan strategi hedging, yaitu berusaha menjaga hubungan dengan kedua pihak tanpa sepenuhnya berpihak.
Permasalahannya adalah strategi semacam itu semakin sulit dipertahankan ketika rivalitas global berubah menjadi lebih konfrontatif. Tekanan untuk menentukan posisi akan semakin besar seiring meningkatnya kompetisi militer, ekonomi, dan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Dalam situasi seperti ini, ASEAN tidak cukup hanya mengandalkan retorika netralitas. Menurut saya, Indonesia justru memiliki peran penting dalam menentukan arah ASEAN ke depan. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia selama ini berupaya mempertahankan prinsip bebas aktif dan menjaga ASEAN agar tetap menjadi ruang dialog kawasan.
Namun, tantangan geopolitik saat ini membutuhkan lebih dari sekadar diplomasi normatif. Indonesia perlu mendorong ASEAN agar mampu bergerak lebih strategis, lebih adaptif, dan lebih berani menghadapi tekanan geopolitik yang terus berkembang.
ASEAN sebenarnya belum kehilangan seluruh relevansinya. Organisasi ini masih menjadi salah satu sedikit forum yang mampu mempertemukan kekuatan besar dalam ruang dialog yang relatif netral. Namun, dunia hari ini bergerak jauh lebih cepat dibanding mekanisme diplomasi tradisional ASEAN. Ketika rivalitas global semakin agresif, organisasi regional yang terlalu lambat beradaptasi akan semakin mudah terpinggirkan.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi "Apakah ASEAN penting bagi Indo-Pasifik?" Pertanyaan yang jauh lebih mendesak adalah "Apakah ASEAN masih mampu mempertahankan pengaruhnya sebelum arah kawasan sepenuhnya ditentukan oleh rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok?"
Saya melihat adanya rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok justru tidak hanya menguji stabilitas Indo-Pasifik, tetapi juga menguji apakah ASEAN masih memiliki kapasitas strategis sebagai penggerak kawasan atau hanya bertahan sebagai simbol diplomasi regional.
Ketika CoC berjalan lambat, fragmentasi internal semakin terlihat, dan arsitektur keamanan baru dibentuk di luar ASEAN, sentralitas kawasan perlahan kehilangan substansi politiknya. Dalam dunia yang semakin ditentukan oleh kekuatan dan kepentingan strategis, netralitas tanpa ketegasan berisiko menjadikan ASEAN sekadar penonton di kawasan yang seharusnya dipimpinnya sendiri.