Negara Dukung Kedaulatan Laut & Kemajuan Industri Perikanan

Humas.id, Jakarta – Salah satu cita-cita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam janji Nawacita adalah ‘Menuju Laut Masa Depan Bangsa’. Cita-cita ini selaras dengan luasnya wilayah perairan Indonesia dan sumber daya perikanan yang melimpah di dalamnya. 

Untuk itu, diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) membahas tema Kedaulatan Laut dan Industri Perikanan. Acara berlangsung pada hari Jumat, 19 Januari 2018 di Ruang Serba Guna Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di jl. Merdeka Barat no 9, Jakarta Pusat.

Ada tiga narasumber utama yaitu Dirjen Penguatan Daya Saing KKP Nilanto Perbowo, Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto, dan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia. Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube). 

Tiga Pilar Utama Pembangunan KKP

Demi menyelaraskan laut yang kaya dengan masyarakat yang sejahtera, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti menetapkan tiga pilar utama pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Selama tiga tahun terakhir, pembangunan kelautan dan perikanan menunjukkan perkembangan. Produktivitas kapal lokal meningkat, pembangunan berbasis perikanan kian merata ke seluruh wilayah, dan seluruh indikator kesejahteraan nelayan tradisional terus menunjukan perbaikan. 

Hal ini dapat tercapai berkat langkah tegas KKP dalam memerangi kriminalitas di laut yang berhasil membongkar berbagai praktik IUU Fishing dan mengurangi potensi kerugian negara.

Beberapa strategi yang dilakukan di antaranya melalui moratorium kapal asing, penenggelaman kapal ilegal, pelarangan bongkar muat di laut (transshipment), larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, mengatur perlindungan HAM untuk nelayan, serta transparansi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.

Berkat langkah-langkah tersebut, Indonesia mampu membongkar praktik perdagangan manusia di Ambon dengan menggunakan tenaga kerja asing dan tidak memiliki izin yang mayoritas dilakukan oleh kapal eks-Thailand. Setidaknya 156 kapal eks-asing terdaftar di Pelabuhan Perikanan Ambon, dan 3 perusahaan dalam penyelidikan. 

Usaha moratorium kapal eks-asing juga telah menekan potensi kerugian daerah. Misalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua yang dulu hanya 1:1.000 dengan keuntungan kapal eks-asing, berpotensi meningkat Rp1,5 triliun per tahun dengan dipukul mundurnya kapal eks-asing dari lautan Indonesia. 

Moratorium ini juga memberi manfaat kepada nelayan lokal dengan meningkatnya jumlah produksi di pelabuhan basis kapal lokal dan menurunnya basis kapal asing turun. Artinya pengelolaan kekayaan laut Indonesia dikembalikan kepada anak bangsa. Capaian ini dapat terlihat dengan meningkatnya produksi di 10 pelabuhan basis kapal lokal dari 83 ribu ton pada 2014 menjadi 146 ribu ton pada 2015 atau naik sebesar 76%.

Meskipun jumlah kapal yang beroperasi mengalami penurunan pasca-moratorium, namun produksi ikan nasional terus mengalami peningkatan. Angka produksi nasional dari 5,7 juta ton pada 2013 meningkat menjadi 6 juta ton pada 2014, dan 6,1 juta ton pada 2015. 

Industri Perikanan Ramah Lingkungan

KKP juga mendorong usaha perikanan yang ramah lingkungan dengan membagikan alat tangkap ramah lingkungan, memberikan pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, membekukan izin penggunaan alat tangkap terlarang, dan membebaskan pungutan hasil perikanan bagi kapal kecil berukuran di bawah 10 gross ton.

Hal ini perlu dilakukan karena penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan berpotensi merugikan negara sebesar Rp1,9 triliun. Untuk itu, pada 2016 KKP menyiapkan 754 unit bantuan kapal perikanan dan membagikan 7.255 unit alat tangkap ramah lingkungan.

Peningkatan biomass ikan juga mengalami peningkatan pesat. Hanya dalam 1 tahun (2015-2016), reformasi perikanan yang digalakan mampu meningkatkan hingga 26,2% stok ikan lestari atau Maximum Sustainable Yield (MSY) laut Indonesia. Hasil studi KKP bekerja sama dengan University of California Santa Barbara (UCSB) menunjukkan, kebijakan anti IUU Fishing 2014 telah mampu menurunkan hingga 25% eksploitasi perikanan. 

Demi menjaga sumber daya perairan, KKP juga melepas 3,7 juta ekor kepiting dan sejenisnya ke habitat dan menyelamatkan 158 ekor hiu koboi dan hiu martil, serta 22 ribu ekor penyu. Upaya ini telah menyelamatkan nilai sumber daya perikanan dari Rp37 miliar pada 2015 menjadi Rp307 miliar pada 2016 atau setara dengan 825%. Tak hanya itu, rehabilitasi wilayah pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Untuk mencapai agenda utama peningkatan kesejahteraan nelayan, KKP telah menyiapkan bantuan 665.746 premi asuransi nelayan, 6.853 unit alat penangkap ikan, dan 926 unit kapal penangkap ikan. 

Tak hanya untuk nelayan tangkap, bantuan juga diberikan untuk stakeholder kelautan dan perikanan lain seperti pengolah dan pemasar, pembudidaya, dan petambak garam. Di bidang pengolahan dan pemasaran, KKP memberikan bantuan 67 unit cold storage, 243 mesin ice flake, 15 integrated cold storage, dan 150 unit sarana sistem rantai dingin. 

Bagi para pembudidaya ikan, KKP memberikan 2.915 unit sarana dan prasarana budidaya, 297,3 juta ekor benih ikan, dan 392 paket pakan ikan mandiri. Pemeritah juga menjalankan 4 program prioritas yaitu pemulihan tambak ikan di 20 daerah, revitalisasi 250 unit keramba jaring apung (KJA), pengembangan 210.000 ha lahan minapadi, dan bantuan budidaya lele sistem bioflok di 60 wilayah. 

Adapun untuk petambak garam, pemerintah membangun 12 unit gudang penyimpanan, menyediakan 939 hektare terpal pembuat garam (geoisolator), dan memberikan bantuan sarana produksi di 21 kabupaten.

Sumber daya manusia kelautan dan perikanan juga terus dibina dengan memberikan penyuluhan kepada 157 ribu kelompok dan pelatihan sertifikasi kompetensi kepada 42 ribu orang.

Dalam usaha memacu denyut perekonomian melalui sentra bisnis perikanan, pemerintah juga menyiapkan 5 infrastruktur pendukung di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dengan total biaya pembangunan Rp620,4 miliar yang terdiri dari 1.010 unit kapal dan alat penangkap ikan, 10 integrated cold storage, 2 gudang rumput laut, 36 dermaga apung, dan 450 alat budidaya. 

Dengan adanya pusat bisnis di pulau-pulau terdepan Indonesia, tren ekspor menunjukkan peningkatan dari USD3,94 miliar pada tahun 2015 menjadi USD4,17 miliar pada 2016, dan diprediksi kembali meningkat menjadi USD4,30 miliar pada 2017.

Harapannya adalah selain berupaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi penduduk Indonesia juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan menempatkan sektor ini sebagai penggerak utama perekonomian.

“Ayo ke laut. Di laut tersimpan harapan. Di laut tersimpan kejayaan. Banyak ombak, banyak kehidupan” seperti kata Presiden RI Jokowi pada suatu kesempatan.

Jakarta, 19 Januari 2018

Kegiatan ini juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID(Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).

The post Negara Dukung Kedaulatan Laut & Kemajuan Industri Perikanan appeared first on Humas Indonesia.