Diktator yang Populer: Membaca Bahaya Plebiscitary Demagogues

Ilustrasi ancaman plebiscitary demagogues terhadap keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi. Sumber Foto: https://chatgpt.com

Demokrasi akan terlihat kuat ketika rakyat bebas memilih pemimpinnya sendiri. Di atas kertas, pemilu memberi legitimasi kepada siapa pun yang menang. Kemenangan suara bisa menjadi dasar untuk memimpin, tetapi bisa juga dipakai sebagai alasan untuk melemahkan aturan yang membatasi kekuasaan.

Di sinilah konsep plebiscitary demagogues menjadi sangat relevan untuk menggambarkan situasi demokrasi saat ini. Istilah ini merujuk pada pemimpin yang memperoleh kekuasaan melalui mekanisme demokratis, terutama pemilu, lalu menggunakan dukungan populernya tersebut untuk memperlemah lembaga pengawas, membatasi oposisi, dan mengubah demokrasi menjadi sistem yang semakin bergantung pada figur seorang pemimpin.

Konsep ini berkaitan dengan gagasan tentang kemunduran demokrasi (democratic backsliding). Dalam buku How Democracies Die, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menjelaskan bahwa banyak demokrasi tidak runtuh melalui kudeta mendadak, melainkan melalui proses perlahan ketika pemimpin terpilih melemahkan norma dan institusi yang membatasi kekuasaan. Mereka menekankan bahwa ancaman terhadap demokrasi modern sering datang melalui jalur yang tampak legal.

Masalah utamanya bukan sekadar seorang pemimpin yang memiliki banyak pendukung. Demokrasi memang membutuhkan dukungan rakyat. Persoalannya muncul ketika dukungan tersebut dianggap sebagai izin untuk mengabaikan institusi lain. Seorang pemimpin dapat mulai melihat parlemen, pengadilan, media independen, atau lembaga pengawasan sebagai hambatan, bukan sebagai bagian dari sistem demokrasi.

Sejarah menunjukkan pola semacam ini pernah terjadi di berbagai negara. Venezuela di bawah kepemimpinan presiden Hugo Chavez sering menjadi bahan kajian dalam diskusi mengenai populisme dan perubahan institusi demokrasi. Chavez memenangkan pemilu presiden pada 1998 dengan dukungan besar dari kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh sistem politik sebelumnya. Setelah itu, pemerintahannya melakukan berbagai perubahan terhadap struktur politik negara. Para pendukungnya melihat perubahan tersebut sebagai upaya memperluas partisipasi rakyat, sementara para pengkritiknya menilai sebagian kebijakan tersebut memperlemah keseimbangan kekuasaan. Perdebatan akademik mengenai Venezuela menunjukkan bahwa penilaian terhadap sebuah pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang politik dan ukuran demokrasi yang digunakan.

Pola lain terlihat pada penggunaan narasi “rakyat melawan elite.” Retorika semacam ini menjadi ciri yang sering dikaitkan dengan populisme. Pengamat politik Cas Mudde dan Cristobal Rovira Kaltwasser menjelaskan bahwa populisme melihat masyarakat sebagai pertentangan antara “rakyat biasa” dan “elite yang dianggap korup.” Dalam praktik politik, pola ini dapat menjadi masalah ketika seorang pemimpin mengeklaim dirinya sebagai satu-satunya representasi dari suara rakyat, sehingga kritik terhadap dirinya dianggap sebagai serangan terhadap rakyat itu sendiri.

Media sosial membuat hubungan langsung antara pemimpin dan pendukungnya semakin mudah. Seorang pemimpin tidak harus selalu bergantung pada partai politiknya atau harus nyetak spanduk besar untuk membangun citra publik. Ia cukup berbicara langsung kepada jutaan orang melalui unggahan, video, atau siaran langsung lewat media online.

Hubungan langsung ini memiliki sisi positif karena dapat membuat komunikasi politik lebih terbuka. Namun, ada risiko ketika komunikasi tersebut menggantikan proses institusional. Kebijakan publik yang kompleks sering membutuhkan perdebatan, data, dan pengawasan. Popularitas di media sosial tidak otomatis menunjukkan bahwa sebuah kebijakan telah melalui proses demokratis yang sehat.

Laporan V-Dem Institute menunjukkan bahwa penurunan kualitas demokrasi di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir sering berkaitan dengan melemahnya kebebasan pers, pembatasan masyarakat sipil, serta meningkatnya tekanan terhadap lembaga pengawasan. Laporan mereka juga mencatat bahwa sebagian proses kemunduran demokrasi terjadi secara bertahap, bukan melalui perubahan rezim secara tiba-tiba.

Mengapa masyarakat tetap mendukung pemimpin dengan kecenderungan seperti ini? Jawabannya cukup kompleks. Dalam banyak kasus, dukungan tersebut muncul dari pengalaman nyata masyarakat terhadap masalah ekonomi, ketimpangan, korupsi, atau rasa tidak percaya terhadap elite politik yang lama. Pemimpin dengan gaya populis sering berhasil menawarkan cerita yang mudah dipahami masyarakat: ada masalah, ada kelompok yang dianggap bertanggung jawab, dan ada figur yang berjanji memperbaikinya.

Cerita seperti itu kuat secara emosional. Politik memang bukan hanya soal suara dan kebijakan. Ada unsur identitas, rasa kecewa, dan harapan dari masyarakat. Namun, demokrasi tidak hanya membutuhkan siapa suara yang terbanyak. Ia juga membutuhkan aturan yang melindungi kelompok minoritas, kebebasan kritik, dan lembaga yang mampu membatasi kekuasaan siapa pun yang sedang memegang jabatan.

Karena itu, konsep mengenai teori plebiscitary demagogues bukan tentang menolak popularitas seorang pemimpin atau menganggap semua pemimpin dengan dukungan besar sebagai ancaman demokrasi. Banyak pemimpin demokratis juga memiliki dukungan massa yang kuat. Titik perbedaannya terletak pada cara mereka memperlakukan batasan kekuasaan.

Pemilu memberi mandat untuk memimpin, tetapi mandat tersebut tetap berjalan di dalam aturan. Ketika seorang pemimpin mulai menganggap kemenangan elektoral sebagai alat untuk melemahkan pengawasan, maka demokrasi sedang menghadapi masalah yang lebih dalam daripada sekadar pergantian seorang pemimpin.

Masalah terbesar demokrasi bukan ketika rakyat salah memilih. Itu bagian dari risiko demokrasi. Masalahnya muncul ketika suara rakyat dianggap sebagai surat izin untuk mengubah sistem. Pemilu memberi mandat, bukan kekebalan kekuasaan. Sebab sejarah berkali-kali menunjukkan, banyak kekuasaan besar tidak dimulai dengan merampas suara rakyat, tetapi dengan menggunakan suara rakyat sebagai alasan untuk mengotak-atik sistem pemerintahan.