Penyebab Banjir dan Longsor di Kecamatan Pameungpeuk dan Cara Penanganannya

Kronologi

Bencana alam banjir bandang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Garut pada Minggu, 11 Oktober 2020. Kecamatan tersebut adalah Pameungpeuk, Cikelet, Cibalong, Peundeuy, Pamulihan, dan Cisompet. Kecamatan Pameungpeuk, Cibalong, dan Cikelet adalah yang paling parah terdampak banjir bandang karena terletak di pesisir pantai selatan Garut.

Penampakan Longsor di Kecamatan Pameungpeuk. Source: ANTARA FOTO

Selain banjir bandang, longsor juga menimpa beberapa wilayah di kecamatan Cisompet dan jalur provinsi Jalan Pameungpeuk-Garut. Bencana longsor tersebut menutup jalan sehingga tidak dapat dilintasi oleh masyarakat karena besar batu longsor hampir sebesar mobil. Longsor ini terjadi akibat luapan air deras yang menekan badan jalan hingga permukaan tanah amblas.

Bencana ini tidak menimbulkan korban jiwa namun menyebabkan 1000 warga terpaksa mengungsi di posko pengungsian. Selain itu banyak fasilitas umum yang rusak dan terdapat 3 jembatan gantung di kecamatan Pameungpeuk rusak karena hanyut diterjang banjir. Di Kampung Segleng Kecamatan Pameungpeuk, ketinggian air bahkan mencapai 80 centimeter.

Profil Kecamatan Pameungpeuk

Kecamatan Pameungpeuk merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Memiliki luas 44,11 km persegi, Pameungpeuk berjarak 86km dari ibu kota Kabupaten Garut. Berbatasan dengan Kecamatan Cisompet di utara dan timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Kecamatan Cikelet di sebelah barat.

Karakteristik Kabupaten Garut sebelah selatan sebagian besar permukaannya memiliki tingkat kecuraman yang terjal, karena Kabupaten Garut memiliki ketinggian tempat yang bervariasi, yang paling rendah sejajar dengan permukaan air laut dan yang paling tinggi di puncak gunung. Kecamatan Pameungpeuk sendiri memiliki ketinggian kurang dari 100mdpl. Kecamatan Pameungpeuk memiliki curah hujan yang deras pada saat terjadinya bencana.

Analisis Penyebab Longsor dan Banjir

Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki topografi berupa pegunungan dan dataran tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang mengalami bencana tanah longsor di Indonesia, dan Kabupaten Garut dinyatakan sebagai zona rawan pergerakan dataran tinggi oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Secara umum, karakteristik longsor yang terjadi di Kabupaten Garut adalah gelinciran tanah/earth flow (94% kasus) dan penurunan muka tanah/subsidence (6% kasus) (Subhan dkk., 2019). Gelinciran tanah terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air yang kecepatannya tergantung pada kemiringan lereng, volume, tekanan air, dan jenis material tanah (ESDM, n.d.). Selain itu, pada beberapa kasus, longsor berupa longsoran batu yang menutupi jalan juga terjadi di Kabupaten Garut.

Pada umumnya, longsor disebabkan karena meningkatnya intensitas hujan, terutama di awal musim hujan. Musim kering mengakibatkan penguapan air yang menimbulkan pori-pori dan retakan di permukaan tanah. Ketika hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga kandungan air di tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Apabila terdapat vegetasi, air dapat diserap oleh akar tumbuhan. Selain itu, keterjalan lereng, jenis tanah, dan jenis batuan juga merupakan faktor terjadinya longsor (ESDM, n.d.). Kecamatan Pameungpeuk tempat terjadinya banjir dan longsor pada bulan Oktober 2020 terletak di hulu daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cikaso. Kedekatan daerah dengan sungai berarti daerah tersebut rawan banjir dan memiliki tanah yang kemungkinan besar jenuh air. Berdasarkan klasifikasi iklim, Garut memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.589 mm dengan 9 bulan basah dan 3 bulan kering (Pemkab Garut, 2017). Dengan curah hujan sebesar itu, wajar apabila banjir dan longsor berpotensi besar terjadi di Garut. Anomali iklim La Nina, yang menyebabkan meningkatnya intensitas hujan badai di bagian barat Samudera Pasifik/daerah Indonesia, juga berkontribusi pada terjadinya longsor dan banjir di Garut (Muhammad, 2020).

Selain faktor alamiah tersebut, faktor lain yang diduga menyebabkan longsor di Kabupaten Garut adalah adanya penyimpangan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DAS Cikaso sebesar 93% dan ketidaksesuaian pengalokasian pemanfaatan ruang sebesar 97.57% (Iftitah, 2005). Dengan menggunakan kriteria Keppres No. 32 Tahun 1990, DAS Cikaso seharusnya memiliki kawasan lindung sebesar 22.44% dari luas wilayah, dan 37.07% jika pendekatan dilakukan menggunakan kriteria Departemen Kehutanan. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang antara lain penggunaan kawasan lindung sebagai tegalan, sawah, perkebunan, dan pemukiman. Hal ini berarti vegetasi atau pepohonan yang seharusnya ada di kawasan lindung disalahgunakan untuk kepentingan lahan yang lain, sehingga tidak ada cukup vegetasi untuk menyerap air yang ada di tanah saat musim hujan, yang menimbulkan kejenuhan kandungan air tanah dan bencana longsor. Alasan lain dari kurangnya vegetasi di Kabupaten Garut adalah terjadinya kebakaran hutan. Sebagai contoh, akibat kemarau panjang, terjadi kebakaran hutan di 8 titik di pegunungan Kabupaten Garut (Kompas, 2019).

Selain menyebabkan longsor, faktor yang telah disebabkan juga berkontribusi terhadap terjadinya banjir bandang yang sering terjadi bersamaan di Kecamatan Pameungpeuk dan sekitarnya. Faktor lain yang mungkin menyebabkan banjir adalah adanya praktik pembuangan limbah oleh dua perusahaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Sungai Cikaso (Sukabumi Update, 2019). Hal ini menyusahkan warga sekitar yang kebanyakan menggunakan Sungai Cikaso sebagai sumber penghidupannya.

Jika disimpulkan, penyebab longsor dan banjir di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, adalah kombinasi dari faktor alamiah, seperti kondisi geologis dan klimatologis Kabupaten Garut, dan faktor manusia, yaitu kekurangan vegetasi yang disebabkan karena penyalahgunaan lahan dan pencemaran sungai oleh industri.

Solusi

Dari analisis penyebab longsor dan banjir yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan baik dalam hal mitigasi maupun rehabilitasi untuk menanggulangi bencana antara lain sebagai berikut:

• Peta rawan bencana sekitar Sungai Cikaso

Pemetaan ini merupakan langkah mitigasi yang sangat penting untuk dilakukan oleh daerah yang rawan akan bencana alam seperti kondisi Pameungpeuk ini. Dengan adanya pemetaan ini, masyarakat setempat dapat melihat daerah mana saja yang harus dihindari warga sekitar dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari termasuk juga dalam pertimbangan membangun rumah.

• Reboisasi terutama pada daerah rawan bencana longsor dan banjir

Daerah Pameungpeuk ini awalnya memiliki kawasan hutan, namun semakin hari semakin banyak kebakaran hutan yang terjadi. Hal ini tentu akan berdampak pada kualitas daerah resapan air yang akan berkurang karena tidak ada akar tumbuhan yang menyerap dan menahan aliran air. Selain itu, hal ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya longsor karena tidak ada akar pohon yang menahan tanahnya. Untuk menghadapi hal ini, diperlukan reboisasi kawasan hutan. Reboisasi ini sebaiknya juga dipilih tumbuhan yang akan ditanam seperti tumbuhan yang memiliki proses yang cepat dalam bertumbuh hingga yang butuh waktu lama untuk tumbuhnya. Hal ini bertujuan agar efek dari reboisasinya dapat terlihat lebih cepat.

• Membangun Tembok Penahan Tanah (TPT)

Penampakan Tembok Penahan Tanah (TPT). Source: Jambiupdate.co

Tembok Penahan Tanah (TPT) adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah agar terhindar dari keruntuhan tanah. Biasanya jenis tembok ini dibuat pada konstruksi bidang tanah yang curam seperti daerah tebing. Bahan yang digunakan untuk membuat tembok ini antara lain pasangan batu dengan mortar, beton, kayu dan sebagainya. Dengan adanya tembok ini pada tebing di sepanjang jalan penghubung Kecamatan Pameungpeuk dengan kecamatan yang lain, kemungkinan pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya longsor akan lebih efektif karena tidak hanya akar pohon saja yang menjadi penahan melainkan tembok juga turut berperan.

• Edukasi tentang pentingnya menjaga kawasan hutan

Akhir-akhir ini sering terjadi alih fungsi lahan kawasan hutan di wilayah selatan Garut menjadi lahan pertanian (sawah dan perkebunan). Alih fungsi ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat setempat tentang peranan kawasan hutan tersebut dan perbedaan antara kawasan hutan dengan lahan pertanian seperti sawah dan perkebunan. Meskipun terlihat sama-sama menanam tumbuhan dan berefek baik bagi lingkungan sekitar, namun tujuan dua hal tersebut sangatlah berbeda. Kawasan hutan seharusnya dilindungi kelestariannya karena selain sebagai tempat hidup flora dan fauna, kawasan hutan juga bertanggung jawab akan kualitas tanah dan daya serap air di lingkungan sekitarnya. Sedangkan lahan pertanian tidak dapat memberikan dua hal utama tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat setempat mengenai peran penting kawasan hutan dan perbedaan kawasan hutan dengan lahan pertanian, sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau bahkan pemukiman warga.

--REFERENSI--

Gilang, Ragil. (2019, 29 November). Sungai Cikaso Sukabumi Dikotori Limbah, Warga Datangi PLTMH.

Iftitah, Nurul. (2005). Analisis Keruangan Kawasan Lindung DAS Cikaso, Kabupaten Sukabumi. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Karang, Ari Maulana. (2019, 25 Oktober). Hutan 5 Gunung di Garut Terbakar, Pegiat Lingkungan Ingatkan Potensi Bahaya.

ESDM. (n.d.). Pengenalan Gerakan Tanah.

Pemerintah Kabupaten Garut. (2017, 22 Desember). Topografi.

Penulis:

Rehuel Grace Marbun, Jingga Mutiara Windyarahma, Khairrunisa Rifdah