Bagaimana Jika Tax Holiday 50 Tahun Diberlakukan ke Apple?

Sumber: www.pexels.com

Pelarangan peredaran iPhone 16 yang diiringi dengan isu permintaan tax holiday oleh Apple selama 50 tahun telah menjadi topik hangat di Indonesia. Bahkan, anggota DPR RI, Mufti Anam, turut menyebut permintaan tersebut sebagai sesuatu yang “keterlaluan” dan “gila”. Namun, di balik kontroversi ini, muncul pertanyaan besar: apakah memberikan tax holiday kepada Apple merupakan langkah strategis atau justru merugikan bangsa?

Apa Itu Tax Holiday?

Tax holiday adalah insentif pajak berupa pembebasan atau pengurangan pajak dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI), menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2020, yang mengatur durasi pengurangan pajak berdasarkan nilai investasi:

Namun, permintaan Apple untuk bebas pajak selama 50 tahun jauh melampaui batas yang diatur. Jika diterima, insentif fiskal ini akan memberikan keuntungan besar bagi Apple, tetapi dikhawatirkan berdampak negatif bagi kepentingan nasional.

Kritik Tajam dari DPR

Anggota DPR RI, Mufti Anam, dari Fraksi PDIP, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menentang permintaan ini. Ia menilai permintaan Apple sebagai bentuk pelecehan terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia. Dalam pernyataannya, Mufti Anam bahkan mengusulkan langkah drastis berupa pemblokiran produk Apple di Indonesia.

“Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita. Ini pelecehan kepada negara kita,” tandasnya.

Perbandingan dengan Vietnam

Di Vietnam, Apple telah menginvestasikan sekitar Rp256 triliun untuk membangun pabrik yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebaliknya, di Indonesia, investasi Apple hanya sebesar Rp1,6 triliun dan lebih fokus pada program Apple Developer Academy untuk melatih pengembang aplikasi. Dampak ekonomi yang dihasilkan di Vietnam jauh lebih signifikan dibandingkan dengan di Indonesia.

Vietnam sebelumnya juga memberikan tax holiday kepada Samsung, menjadikan negara tersebut sebagai basis produksi utama perusahaan elektronik asal Korea Selatan itu. Kebijakan ini berhasil menciptakan ribuan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor, dengan kontribusi Samsung mencapai 25–30% dari total ekspor Vietnam. Namun, insentif ini juga menyebabkan kehilangan potensi penerimaan pajak yang signifikan. Ketergantungan ekonomi Vietnam pada satu perusahaan besar seperti Samsung menjadi risiko besar jika perusahaan tersebut mengurangi operasinya.

Potensi Manfaat dan Risiko jika Indonesia Memberikan Tax Holiday

Bagaimana jika Indonesia menerapkan hal serupa pada Apple seperti halnya Vietnam pada Samsung? Pertama, pemberian tax holiday dapat menarik investasi besar dari Apple untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru, mengembangkan rantai pasok elektronik lokal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, kehadiran Apple dapat membawa transfer teknologi canggih yang akan meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia. Ketiga, kehadiran perusahaan sebesar Apple dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar elektronik global.

Namun, kebijakan ini juga memiliki beberapa risiko. Kehilangan potensi pendapatan pajak dari Apple, salah satu perusahaan terbesar di dunia, dapat mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan program sosial. Selain itu, insentif besar kepada Apple dapat menciptakan ketimpangan dengan perusahaan lokal yang kesulitan bersaing dalam lingkungan yang kurang setara. Terakhir, ketergantungan yang terlalu besar pada satu perusahaan asing juga berisiko tinggi, terutama jika Apple memutuskan untuk memindahkan produksinya ke negara lain di masa depan.

Memberikan tax holiday selama 50 tahun kepada Apple bukanlah langkah yang bijak bagi Indonesia. Pendapatan pajak dari perusahaan besar seperti Apple seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Selain itu, pemberian insentif ini dapat melemahkan industri lokal yang sedang berjuang untuk berkembang.

Indonesia perlu belajar dari pengalaman Vietnam, di mana tax holiday menghasilkan ketergantungan ekonomi yang tinggi dan kehilangan potensi penerimaan pajak yang signifikan. Jika Apple ingin berinvestasi di Indonesia, mereka harus mematuhi regulasi yang ada, termasuk persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan demikian, manfaat investasi dapat dirasakan sepenuhnya oleh perekonomian nasional tanpa mengorbankan potensi pendapatan negara dan daya saing perusahaan lokal. (Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili instansi apapun)