Bencana Indonesia, Gempa, dan Karhutla: Membaca Wajah Asli Masyarakat Risiko

Ilustrasi Berbagai Bencana Yang Mengguncang Indonesia. Foto : Generated by AI

Indonesia belum sempat menarik napas dari satu bencana, bencana lain sudah menyusul. Rentetan bencana Indonesia dalam sepekan terakhir memperlihatkan betapa tipisnya jeda antara satu krisis dan krisis berikutnya. Di Nusa Tenggara Timur, masyarakat masih berjibaku dengan dampak gempa bumi berkekuatan M7,7 yang mengguncang Flores. Hampir bersamaan, kebakaran hutan dan lahan terus menyala di berbagai wilayah. Pada 23 Agustus 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan karhutla masih mendominasi catatan bencana nasional, termasuk kebakaran yang telah melahap 673,4 hektare kawasan Taman Nasional Way Kambas di Lampung Timur. Sementara itu, di NTT, pemerintah masih sibuk mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak gempa.

Setiap kali bencana Indonesia terjadi, pertanyaan publik nyaris selalu sama: apa penyebabnya? Gempa dikaitkan dengan pergeseran lempeng bumi, kebakaran dengan musim kemarau atau ulah manusia, banjir dengan hujan ekstrem. Jawaban-jawaban itu penting, tapi juga menyesatkan bila berhenti di situ. Ada pertanyaan yang lebih mendasar dan justru sering luput: mengapa masyarakat modern, dengan segala kemajuan teknologinya, tetap saja begitu rentan terhadap risiko?

Sebab bencana tidak pernah turun ke ruang sosial yang kosong. Sebuah gempa mungkin lahir dari proses geologis yang tak bisa dikendalikan manusia, tetapi seberapa besar korban dan kerusakannya sangat ditentukan oleh kualitas bangunan, kesiapan infrastruktur, akses informasi, dan kecepatan evakuasi. Karhutla pun bukan sekadar soal api dan kemarau, melainkan juga soal bagaimana manusia mengelola lahan dan bagaimana negara mengantisipasi risikonya. Karena itu, bencana semestinya tidak hanya dibaca sebagai peristiwa alam, tetapi juga peristiwa sosial.

Ketika Modernitas Melahirkan Risikonya Sendiri

Sosiolog Jerman Ulrich Beck menawarkan kerangka berpikir yang relevan untuk membaca situasi ini lewat konsep risk society, atau masyarakat risiko. Bagi Beck, masyarakat modern tidak hanya menghasilkan kemajuan lewat ilmu pengetahuan, teknologi, dan industrialisasi, tetapi juga menciptakan konsekuensi yang tidak selalu bisa diprediksi maupun dikendalikan. Modernisasi, dengan kata lain, ikut melahirkan risiko-risiko baru sebagai efek samping dari perkembangannya sendiri.

Dalam masyarakat tradisional, bahaya lebih banyak dipandang datang dari luar kendali manusia. Namun di masyarakat modern, batas antara bencana alam dan risiko buatan manusia semakin kabur. Beck bahkan menunjukkan bahwa peristiwa yang tampak murni alamiah, seperti banjir atau longsor, sering kali punya jejak keputusan dan aktivitas manusia di baliknya.

Gagasan ini terasa pas untuk membaca Indonesia hari ini. Kita hidup di tengah kemajuan teknologi yang memungkinkan pemantauan cuaca, deteksi titik panas, pemetaan wilayah rawan, hingga peringatan dini dalam hitungan detik. Tetapi kemampuan mengetahui risiko ternyata tidak otomatis membebaskan kita darinya. Di titik inilah paradoks masyarakat modern muncul: semakin besar kemampuan manusia mengendalikan alam, semakin besar pula kesadaran bahwa tidak semua konsekuensi pembangunan bisa dikendalikan sepenuhnya. Beck menyebutnya reflexive modernization, ketika modernitas mulai berhadapan dengan konsekuensi dari perkembangan dirinya sendiri.

Bencana Indonesia yang Tidak Hanya Datang dari Alam

Cara pandang ini mengubah pertanyaan yang seharusnya kita ajukan. Bukan lagi sekadar "mengapa gempa terjadi" atau "mengapa kebakaran terjadi," melainkan bagaimana masyarakat membangun sistem untuk hidup berdampingan dengan risiko yang sudah diketahui ada.

Gempa memang fenomena alam. Tapi ketika sebuah guncangan menghasilkan kerusakan besar, persoalannya tidak berhenti pada kekuatan gempanya. Kualitas bangunan, kesiapan evakuasi, akses layanan kesehatan, dan kecepatan distribusi bantuan ikut menentukan seberapa besar penderitaan yang harus ditanggung masyarakat terdampak.

Hal serupa berlaku pada karhutla yang terus meluas di berbagai provinsi. Data BNPB per 23 Agustus menunjukkan ratusan hektare Way Kambas ludes terbakar, sementara di Kalimantan operasi modifikasi cuaca dan penambahan armada udara terus digenjot seiring melonjaknya titik panas dan sebaran asap dalam sepekan terakhir. Angka-angka ini menegaskan satu hal: penanganan bencana tidak cukup dimulai ketika kejadian sudah berlangsung. Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu mengenali dan mengelola risiko sebelum ia membesar menjadi krisis, karena sebagian risiko hari ini bersifat kompleks, lintas wilayah, dan tidak selalu mudah diprediksi.

Menyebut bencana hanya sebagai "musibah" sering membuat kita kehilangan kemampuan melihat tanggung jawab sosial yang lebih luas di baliknya. Ketika sebuah risiko sudah diketahui, pertanyaannya bukan lagi apakah bencana bisa dihindari sepenuhnya, melainkan seberapa siap kita mengurangi dampaknya saat risiko itu benar-benar terjadi.

Risiko yang Tidak Dibagi Secara Adil

Ada satu hal penting yang sering terlewat dari cara kita membaca bencana Indonesia: meski risiko bisa menyebar luas, kemampuan menghadapinya tidak pernah benar-benar setara.

Masyarakat dengan sumber daya ekonomi lebih besar punya lebih banyak pilihan saat bencana datang, mereka bisa mengungsi sementara, memperbaiki rumah, atau menghentikan aktivitas ekonomi tanpa kehilangan segalanya. Sebaliknya, bagi masyarakat dengan sumber daya terbatas, satu bencana saja bisa berarti kehilangan rumah, pekerjaan, pendapatan, bahkan akses terhadap kebutuhan paling dasar.

Di sinilah masyarakat risiko memperlihatkan wajah aslinya: bukan kondisi di mana semua orang setara di hadapan bahaya, melainkan arena di mana risiko berinteraksi dengan ketimpangan sosial yang sudah ada sejak sebelum bencana itu datang. Dua orang bisa menghadapi ancaman yang sama persis, tetapi memiliki kemampuan bertahan yang jauh berbeda. Satu keluarga menganggap evakuasi sebagai gangguan sementara; keluarga lain harus mempertaruhkan seluruh sumber penghidupannya hanya untuk pergi menjauh dari wilayah terdampak. Dengan begitu, ketangguhan menghadapi bencana bukan hanya soal seberapa besar kekuatan alam yang datang, tetapi juga seberapa besar kapasitas sosial yang dimiliki masyarakat untuk menghadapinya.

Dari Menanggulangi Bencana Menuju Mengelola Risiko

Cara berpikir ini seharusnya mengubah arah kebijakan penanggulangan bencana Indonesia ke depan. Selama ini perhatian publik dan pemerintah sering kali membesar justru setelah bencana terjadi: bantuan dikirim, pengungsian dibangun, korban didata, kerugian dihitung. Semua itu memang perlu. Tapi masyarakat risiko menuntut sesuatu yang lebih jauh, yakni kemampuan mengantisipasi risiko sebelum ia berubah menjadi bencana besar.

BNPB sendiri terus mendorong kesiapsiagaan, pemantauan, pemetaan wilayah rawan, dan deteksi dini menghadapi potensi karhutla. Langkah ini menegaskan bahwa pengelolaan bencana tidak bisa hanya dimulai setelah api membesar atau bangunan runtuh. Yang dibutuhkan bukan masyarakat yang berharap bencana tidak akan datang, melainkan masyarakat yang menyadari bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan modern itu sendiri, dan menerjemahkan kesadaran itu ke dalam tata ruang yang lebih aman, infrastruktur yang lebih tangguh, sistem peringatan dini yang efektif, akses informasi yang merata, serta kebijakan yang memperhitungkan kelompok paling rentan.

Pada akhirnya, teori masyarakat risiko dari Ulrich Beck mengajak kita melihat bencana dengan cara berbeda. Bencana memang bisa bermula dari kekuatan alam, tetapi risiko dan dampaknya selalu berkelindan dengan cara manusia membangun masyarakatnya sendiri. Modernitas memberi kita alat untuk mengendalikan banyak hal, sekaligus menghadapkan kita pada konsekuensi yang tidak sepenuhnya bisa kita kuasai.

Karena itu, pertanyaan paling penting setelah sebuah bencana bukan sekadar "apa yang terjadi?," melainkan "masyarakat seperti apa yang membuat kita begitu rentan terhadapnya?" Sebab jika bencana terus kita perlakukan semata sebagai kejadian alam yang datang tiba-tiba, kita akan terus sibuk memadamkan api setelah kebakaran meluas dan memperbaiki rumah setelah gempa menghancurkannya. Namun jika kita melihatnya sebagai bagian dari masyarakat risiko, tugas kita menjadi lebih besar: bukan sekadar menghadapi bencana, melainkan membangun masyarakat yang tidak membiarkan risiko berubah menjadi penderitaan yang lebih besar.