#GejayanMemanggil: Analisis Aksi Kolektif dan Pengaruhnya dalam Dinamika Politik

Mahasiswa sosiologi aktif di Universitas Kristen Satya Wacana.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Renayya Maulida Azzahra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Aksi Gejayan Memanggil adalah bagian penting dari sejarah reformasi Indonesia dan menjadi simbol perlawanan mahasiswa dan masyarakat terhadap rezim orde baru.

Aksi Gejayan Memanggil merupakan contoh nyata bagaimana gerakan sosial dapat memainkan peran signifikan dalam dinamika politik Indonesia. Aksi ini muncul sebagai respons terhadap berbagai isu krusial, mulai dari revisi Undang-Undang yang kontroversial hingga dugaan kecurangan dalam pemilu dan kemerosotan demokrasi. Dengan tuntutan yang jelas dan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, #GejayanMemanggil menjadi manifestasi ketidakpuasan publik dan upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Kronologi Aksi Gejayan dan #GejayanMemanggil
Gerakan Gejayan memiliki sejarah panjang, dimulai pada tanggal 2 April 1998, meskipun aksi saat itu terhambat. Puncak aksi terjadi pada 8 Mei 1998, yang diwarnai dengan bentrokan dan jatuhnya korban jiwa. Semangat perlawanan ini kemudian dihidupkan kembali melalui #GejayanMemanggil pada 23 September 2019, sebagai respons terhadap RUU yang dianggap merugikan masyarakat. Aksi ini berlanjut pada 8 Oktober 2020, dipicu oleh pengesahan UU Cipta Kerja, dan terakhir pada 12 Februari 2024, sebagai reaksi terhadap dugaan kecurangan pemilu dan kondisi demokrasi yang memburuk.
Tuntutan dan Aktor yang Terlibat
Aksi #GejayanMemanggil membawa sebelas (11) tuntutan utama, meliputi:
Revisi UU Pemilu dan Partai Pemilu oleh badan independen.
Mengadili Presiden Jokowi dan kroni-kroninya.
Menuntut permintaan maaf intelektual dan budayawan yang mendukung politik dinasti.
Stop politisasi bantuan sosial.
Mencabut UU Cipta Kerja dan Minerba.
Menghentikan operasi militer.
Menuntaskan pelanggaran HAM dan memberikan hak menentukkan nasib sendiri.
Menghentikan perampasan tanah.
Menghentikkan kriminalisasi aktivis lingkungan.
Menjalankan pengadilan HAM.
Mewujudkan pendidikan gratis dan mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Aksi ini melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat umum, mahasiswa sebagai penggerak utama, Aliansi Masyarakat Bergerak (ARB) sebagai pembentuk strategi, dan berbagai elemen pendukung lainnya.
Peluang Politik dan Mobilisasi Massa
#GejayanMemanggil berhasil memobilisasi massa melalui pemanfaatan media sosial seperti X dan Instagram. Mobilisasi ini menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah dan berupaya menekan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil. Peluang politik dalam gerakan ini terletak pada kemampuannya untuk memobilisasi massa, memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi politik, dan menciptakan tekanan terhadap pemerintah.
Teori Mobilisasi Sumber Daya
Mobilisasi sumber daya memainkan peran krusial dalam menggerakan #GejayanMemanggil. Basis yang dibangun dan wacana yang berkembang di masyarakat menjadi upaya untuk mencapai tuntutan yang diajukan. Media berfungsi sebagai sumber daya yang efektif dalam mengumpulkan dan menggerakkan massa, sementara donasi dari masyarakat menunjukkan dukungan yang luas. Media sosial juga berperan penting dalam membentuk narasi yang seragam untuk mendukung gerakan ini.
Aksi #GejayanMemanggil memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesadaran politik, kreativitas dalam mobilisasi masyarakat, dan pemanfaatan media sosial untuk menyuarakan opini. Gerakan ini membuktikan bahwa aksi kolektif dapat menjadi kekuatan signifikan dalam mempengaruhi dinamika politik dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat sehingga dapat lebih peka terhadap isu-isu demokrasi dan mampu berpartisipasi aktif dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik.
