MIP UMY Tanggapi Wacana Penerapan AI di Birokrasi Pemerintah

Persinggungan Artificial Intelligence (AI) dengan politik dan pemerintahan dewasa ini kian berkelindan dan nyata, merujuk lansiran media di Indonesia; Presiden Joko Widodo mewacanakan kebijakan penerapan dan penggantian birokrasi pemerintah dengan AI, yang tengah hangat diperbincangkan. Dalam landskap politik, pemerintahan adalah bentuk layanan untuk publik secara luas, dan yang penting selanjutnya adalah melontarkan pertanyaan mendasar atas hadirnya wacana implementasi AI, dalam upaya melihat kepentingan, tantangan dan dampak atas wacana tersebut dalam perspektif politik dan pemerintahan.

Menanggapi wacana tersebut, Study Club MIP Chapter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar diskusi secara blended (daring dan luring) pada Selasa (14/12) di Gedung Pascasarjana Kampus Terpadu UMY. “Wacana kebijakan dari presiden Jowo Widodo baru baru ini adalah Implementasi teknologi AI dalam birokrasi pemerintah, khususnya pada birokrasi tingkatan eselon 2 dan 3, hal itu pasti menjadi suatu keniscayaan hari ini dan di masa akan datang, namun kita perlu mengkaji wacana itu, mencari tahu tantangan serta dampak positif dan negatif.” Ujar Rendi Ketua MIP Chapter UMY.

Peserta diskusi daring MIP Chapter UMY (dokumen pribadi)

Dr. Tunjung Sulaksono ketua program studi ilmu pemerintahan Universitas Yogyakarta yang menjadi pemantik diskusi dalam gelaran diskusi tersebut menjelaskan bahwa penggunaan AI oleh penyelenggara pemerintahan sangat perlu utuk menunjang kinerja agar lebih efektif dan efisien, dan yang penting adalah bagaimana AI mampu meningkatkan layanan secara digital untuk warga negara secara luas.

Lebih lanjut Dr. Tunjung Sulaksono menekankan bahwa dalam pemerintahan kunci utama adalah kapasitas sumber daya manusia, oleh karena itu AI hanya menjadi alat bantu dalam birokrasi pemerintah yang hadir karena perkembangan zaman. Persinggungan AI dengan politik dan pemerintahan seharusnya menjadi angin segar untuk wajah birokrasi pemerintah di Indonesia untuk pemenuhan efektifitas layanan dan membuka akses warga negara kepada penyelenggara pemerintah semakin terbuka, namun hal itu mengharuskan kesiapan sumber daya aparatur dan infrastruktur yang matang. (RND)