PIMPINAN OMBUDSMAN RI, NINIK RAHAYU DATANG KE RANAH MINANG.

Ninik Rahayu, salah satu pimpinan Ombudsman Republik Indonesia akan mengunjungi Ranah Minang pada( Sabtu 21/10/2017).

Kunjungan Ninik Rahayu ke Sumatera Barat akan berlansung selama dua hari, dalam rangka refleksi lima tahun Ombudsman RI mengawas layanan publik di Sumatera Barat.

Adel Wahidi, Pelaksana Tugas Ombudsman RI Sumatera Barat mengatakan kegiatan refleksi lima lima tahun Ombudsman RI mengawas layanan publik di Sumatera Barat, akan di rangkai dengan beberapa kegiatan.

Hari pertama Sabtu, (21/10) Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu akan berbicara dalam dialog publik bersama Insan Pers di Sumatera Barat, di Axana Hotel Padang.

Kami mengundang para Pimpred dan Insan Pers, baik yang tergabung dalam PWI, AJI, IJPTI, IWO dan SMSI.

Kegiatan ini bertajuk "KualitasPenyelenggarandan Pengawasan Layanan Publik, Perspektif Jurnalis".

Kami ingin mendengar Pers, yang selama telah ikut mendorong perbaikan kualitas layanan publik di Sumatera Barat.

Adel menambahkan, ke esokan hari nya Ombdusman RI Sumatera Barat mengadakan senam pagi di kawasan GOR Agus Salim Padang, yang juga akan diikuti oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah.

Sambil senam, kami ingin bersosialisasi dengan masyarakat yang hadir di GOR.

Ada klinik konsultasi dan edukasi aduan di salah satu sudut GOR. Kami berharap masyarakat melapor juga di klinik itu.

Dalam acara tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menghadirkan unit layanan publik seperti mobil keliling SIM, SAMSAT, DISDUKCAPIL Kota Padang, Bapenda Kota Padang, Pustaka Keliling Kota Padang, Badan Pertanahan Kota Padang, BPJS Kesehatan dan mobil Keliling PMI Kota Padang.

Selanjutnya, akan diadakan acara TOT (Training Of Trainer) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik, yang akan diikuti komunitas dunsanak Ombudsman, jejaring dan kelompok masyarakat.

Pimpinan Ombudsman akan membuka berbagai rangkai rangkaian acara tersebut.

Adel berharap dalam rangka refleksi lima tahun Ombudsman di Sumbar, dapat memberikan pemahaman kepada masayarakat tetnang pelayanan publik, maladminitrasi dan Ombudsman, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan laporannya terhadap maladministrasi dalam pelayanan publik.