Mendesain Kompetensi ASN Masa Depan: Peran LAN Menjembatani Teknologi dan Nurani
Penulis tidak tetap yang bekerja di instansi pemerintah, suka dengan isu inovasi maupun sosial
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Rengga Vernanda tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi Balik Megahnya Transformasi Digital, Masih Pentingkah Sentuhan Manusia?
Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah menjadi arus utama birokrasi. Teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mulai digunakan dalam sistem tata kelola pemerintahan seperti kepegawaian, pelayanan publik, kebijakan publik hingga evaluasi kinerja. Banyak penelitian yang diterbitkan menyebutkan bahwa terjadi peningkatan penggunaan AI di berbagai negara khususnya pada manajemen pemerintahan. AI menjanjikan peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. AI juga telah terbukti unggul dalam menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya teknis, repetitif, dan berbasis data. Di satu sisi, ini membawa efisiensi. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran, jika teknologi bisa melakukan hampir semua hal, apa yang masih menjadi ruang untuk manusia? Apakah manusia hanya akan menjadi operator bagi lahirnya zaman yang penuh dengan automasi? Pertanyaan ini relevan dan mendesak, sebab birokrasi publik tidak bisa hanya dikuasai oleh teknologi, ia harus tetap dipimpin oleh nilai-nilai kemanusiaan.
Mari kita bayangkan situasi sederhana. Seorang warga dari desa terpencil datang ke kantor pemerintahan karena kesulitan mengakses layanan online. Di meja depan, tersedia layar sentuh canggih dan sistem antre otomatis. Sayangnya, tidak ada satu pun petugas yang menyapanya langsung. Sistem itu efisien, tetapi apakah pelayanan itu manusiawi?. Contoh yang lain, seorang petugas pelayanan publik yang melayani masyarakat terdampak bencana tidak cukup hanya mendata dan memberi formulir bantuan, namun dia harus mampu menenangkan warga, memahami kesedihan mereka, dan memberikan semangat. Di sinilah kemampuan memahami konteks budaya dan latar belakang sangat krusial, sesuatu yang tak bisa diajarkan algoritma.
Mata Uang Baru Dunia Kerja Digital
Teknologi mungkin dapat meniru percakapan, mengenali wajah, atau menganalisis pola kerja. Namun teknologi tidak memiliki empati, sesuatu yang hanya dimiliki oleh manusia. Hal ini yang kemudian menjadi dasar bagi Ben Shneiderman (2020) menyampaikan sebuah kritik tajam terhadap perkembangan teknologi yang terlalu terfokus pada efisiensi sistem dan algoritma, namun mengabaikan aspek kemanusiaan. Dalam jurnal "Human-Centered Artificial Intelligence: Three Fresh Ideas,", Dia menyebut bahwa pengembangan AI seharusnya tidak bertujuan menggantikan manusia, melainkan memperkuat peran manusia dalam pengambilan keputusan. Konsep ini kemudian ia sebut sebagai bagian dari Second Copernican Revolution, sebuah pergeseran besar dalam paradigma teknologi, di mana manusia kembali ditempatkan sebagai pusat, bukan sekadar pelengkap dari sistem digital. Hal ini juga ditegaskan Manning et al., (2022) dalam jurnal Human at the Epicenter of Digital Transformation yang mana menyebutkan keterampilan seperti agility, empati, dan leadership berbasis nilai akan menjadi mata uang baru dalam dunia kerja digital.
Emotional and Social Intelligence: Kompetensi ASN di Masa Depan
Emotional and Social Intelligence (ESI) berperan sangat vital dalam menjadikan manusia sebagai pusat teknologi. Menurut Singh & Chouhan (2023), ESI adalah seperangkat keterampilan yang memungkinkan individu untuk memahami, mengelola, dan mempengaruhi emosi diri sendiri maupun orang lain secara konstruktif dan positif. Dalam organisasi publik, ESI menjadi jantung yang menghidupkan dinamika sosial dan etika pelayanan. ESI bukan hanya tentang bersikap ramah, tetapi juga mencakup kemampuan membuat keputusan berdasarkan pemahaman emosional dan sosial terhadap situasi. Lebih lanjut, ESI memiliki lima komponen penting dalam penerapannya yakni pertama, kesadaran diri dan empati yaitu kemampuan menyadari kondisi emosional diri dan dapat membaca kebutuhan emosional orang lain. Kedua, regulasi emosi dan ketahanan mental yakni kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan kerja tanpa melampiaskan pada rekan kerja atau masyarakat. Ketiga, kemampuan mendengar secara aktif yakni kemampuan untuk mendengarkan dengan niat memahami, bukan sekadar merespons. Keempat, keterampilan membangun relasi yang sehat yang mana kemampuan ini dapat menumbuhkan rasa saling percaya, kerja tim, dan iklim kerja kolaboratif.
Terakhir, resolusi konflik konstruktif adalah kemampuan untuk mencari solusi tanpa menyalahkan, menjaga martabat semua pihak.
Penerapan ESI dalam konteks ASN sangat penting. Sebab digitalisasi pelayanan publik bukan hanya tentang mengganti meja pelayanan menjadi aplikasi, tetapi bagaimana teknologi dapat melayani warga dengan lebih empati, adil, personal, dan bermartabat.
Sebagai contoh, petugas layanan di kelurahan/desa yang menghadapi masyarakat dengan berbagai karakteristik seperti lansia yang buta huruf, masyarakat adat dengan kebutuhan budaya spesifik, atau pemohon bantuan sosial yang sedang berada dalam kondisi tertekan. Dalam semua situasi ini, empati, kemampuan menenangkan, serta pendekatan yang inklusif akan jauh lebih bermakna dibandingkan sekadar menjawab pertanyaan secara teknis dan prosedural atau bahkan pengisian keluhan menggunakan teknologi digital. Contoh lain, ketika ASN ditugaskan dalam proses mediasi sengketa lahan antara warga dan pemerintah. ASN yang memiliki kemampuan membaca dinamika emosi kelompok, mampu membangun dialog terbuka dan tidak berpihak, akan jauh lebih efektif daripada hanya mengandalkan pendekatan hukum formal.
Oleh karena itu, ESI sangat penting untuk menjadi penyeimbang dalam dunia birokrasi yang kini banyak didorong oleh data, sistem elektronik, dan target kinerja. Tanpa sensitivitas sosial dan etika empatik, kebijakan yang baik di atas kertas bisa menjadi bencana saat diterapkan. Oleh karena itu, ESI bagi ASN bukan sekadar soft skill, melainkan kompetensi strategis yang memperkuat keberhasilan transformasi digital pelayanan publik berbasis nilai dan kemanusiaan.
ESI Belum Menjadi Prioritas Pengembangan Kompetensi ASN di Indonesia
Namun sayangnya, hingga saat ini ESI masih belum menjadi prioritas dalam pengembangan kompetensi ASN di Indonesia. Sebagian besar pelatihan masih berfokus pada digitalisasi sistem, pemanfaatan AI, big data, dan transformasi digital. Akibatnya, pelatihan yang fokus pada ESI seperti kemampuan empati, komunikasi interpersonal, dan resolusi konflik masih kurang mendapat perhatian. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya instansi pemerintahan yang menyelenggarakan pelatihan, webinar, workshop untuk ASN dengan berfokus pada penguasaan teknologi, namun akan sangat jarang ditemui pelatihan yang berfokus pada pengembangan ESI. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2023. Sebanyak lebih dari 122.000 ASN, TNI/Polri, dan honorer telah mengikuti program Digital Leadership Academy (DLA) yang fokus pada kepemimpinan digital tahun 2023 namun nyatanya modul pelatihan yang ditawarkan hampir seluruhnya bersifat teknis seperti AI, Big Data, Cloud, Cybersecurity, dan lainnya., tanpa ada modul empati digital, keterampilan interpersonal, atau etika AI. OECD dalam laporan Framework for Digital Talent in Public Sector (2021) menyebutkan 72% negara anggota OECD telah memasukkan pelatihan digital dalam pengembangan kompetensi ASNnya, namun hanya 31% negara yang punya kerangka formal untuk mengembangkan kompetensi sosial-emosional. Padahal laporan World Economic Forum (2023) mencatat bahwa keterampilan seperti empati, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja dalam tim kini masuk dalam lima besar kompetensi yang paling dicari dalam pelayanan publik di tengah otomatisasi digital. McKinsey & Company (2022) menegaskan bahwa instansi yang berinvestasi dalam pelatihan soft skill, termasuk ESI, mampu meningkatkan produktivitas layanan hingga 20% lebih tinggi dibanding instansi yang hanya berfokus pada pelatihan teknis.
Peran Strategis Lembaga Administrasi Negara
Transformasi digital dalam birokrasi publik telah berjalan. Teknologi canggih terus bermunculan, proses kerja semakin terotomatisasi, dan data kini telah menjadi bahasa baru dalam pengambilan keputusan. Namun, di balik itu semua, terselip satu pertanyaan mendalam yakni, Ketika sistem makin canggih, siapa yang memastikan bahwa pelayanan publik tetap memanusiakan manusia?
Disinilah Lembaga Administrasi Negara (LAN) memainkan peran yang jauh lebih besar dari sekadar pembina pengembangan kompetensi ASN. LAN dapat menjadi jembatan antara efisiensi digital dan empati sosial, antara algoritma sistem dan intuisi manusia.
LAN dapat mengembangkan desain kurikulum pelatihan yang menyatukan kompetensi digital dengan pendekatan humanistik. Misalnya melalui simulasi krisis sosial, roleplay pelayanan publik, hingga eksperimen dialog lintas budaya. Dalam desain pelatihan ini, para ASN tidak hanya diajari mengisi aplikasi, tetapi juga ditantang untuk merespons warga yang marah, menghadapi masyarakat adat, atau memfasilitasi perbedaan pendapat secara adil.
LAN juga dapat menjadi pionir dalam menyusun model pelatihan berbasis masalah nyata. Sebagai contoh, dalam Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), peserta tidak hanya diajarkan mengelola proyek, tetapi juga diminta menelisik implikasi sosial dari kebijakan otomatisasi. Ini menjadi penting, karena dalam dunia birokrasi digital, rasa keadilan, empati, dan inklusivitas tetap menjadi fondasi kepercayaan publik.
Dengan kata lain, LAN tidak sedang memodernisasi ASN semata, tapi mempersiapkan manusia yang sanggup hidup dan memimpin dalam dunia digital yang tetap mengedepankan nurani. LAN tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengkonstruksi ulang paradigma pelayanan publik. Bahwa teknologi bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk membebaskan manusia dari repetisi agar bisa lebih hadir untuk urusan yang bersifat emosional, sosial, dan kompleks.
Selain itu, LAN mengeluarkan kebijakan bahwa tempat pendidikan dan pelatihan (diklat) bukan hanya sekedar ruang belajar, tapi ruang penyemaian karakter ASN yang reflektif, tangguh, dan adaptif. Bukan birokrat yang sekadar hafal SOP, tapi pelayan masyarakat yang tahu kapan harus mengutip pasal, dan kapan harus menunduk mendengarkan keluhan dengan tulus.
Dan bila transformasi digital berjalan terlalu cepat, LAN adalah institusi yang memastikan bahwa kemanusiaan ASN tidak tertinggal di belakang. LAN akan memandu birokrasi Indonesia tidak hanya menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih adil, inklusif, dan penuh rasa. Karena pada akhirnya, di tengah bisingnya notifikasi sistem, masyarakat masih mendambakan suara manusia yang hadir, mendengar, dan peduli.
Referensi
Ben Shneiderman. (2020). Human-centered artificial intelligence: Three fresh ideas. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 10(4), 1–31.
Manning, S., Strube, G., & Maechler, N. (2022). Human at the epicenter of digital transformation. Journal of Business Research, 148, 325–337.
Singh, A., & Chouhan, V. S. (2023). Artificial Intelligence in HRM: Role of Emotional Social Intelligence and Future Work Skills. Journal of Strategic Human Resource Management, 12(1), 1–10.
OECD. (2021). Framework for Digital Talent and Skills in the Public Sector. OECD Publishing.
World Economic Forum. (2023). Future of Jobs Report 2023.
McKinsey & Company. (2022). Building workforce skills at scale to thrive during—and after—the COVID-19 crisis.