Pak Yusril, Pelanggaran HAM Harus Terus Melihat Masa Lalu

Sumber: Canva.

Setelah dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa fokus pemerintahan akan lebih pada masa depan, tanpa harus terjebak dalam persoalan masa lalu. "Jangan kita terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkap, mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada," ungkapnya di Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Namun, penting untuk diingat bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM harus tetap mempertimbangkan masa lalu. Sebagaimana dikatakan, kita perlu belajar dari pengalaman untuk menyelesaikan masalah yang ada saat ini.

Memahami Jaminan Ketidakberulangan

Salah satu komponen penting dalam keadilan transisional adalah jaminan ketidakberulangan. Menurut penelitian Naomi Roht Arriaza dalam Measures of Non-Repetition in Transitional Justice: The Missing Link? (2016), jaminan ketidakberulangan (GNR) adalah tindakan yang ditujukan untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak terulang. Jaminan ini sangat penting dalam konteks HAM, karena mengarah pada pencegahan terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

GNR merupakan bagian dari reparasi yang diatur dalam Resolusi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Inti dari jaminan ini adalah untuk mencegah dan memantau konflik sosial. Ada dua elemen utama dari jaminan ketidakberulangan: mekanisme vetting dan reformasi kelembagaan.

Mekanisme Vetting dan Reformasi Kelembagaan

Vetting mechanism adalah proses pemeriksaan rekam jejak yang fokus pada pasukan militer, keamanan, dan peradilan. Hal ini penting agar aktor yang terlibat dalam pelanggaran tidak dapat melanjutkan pola perilaku yang sama di institusi baru. Di banyak negara, vetting ini sering kali berbentuk lustrasi, di mana individu dengan rekam jejak buruk dikeluarkan dari jabatan publik.

Reformasi kelembagaan juga merupakan jaminan ketidakberulangan yang penting. Ini mencakup upaya reformasi sektor keamanan, keadilan, dan penguatan lembaga publik untuk menghindari praktik represif di masa lalu. Keadilan transisi yang terkait dengan jaminan ketidakberulangan ini mengarah pada upaya penyelesaian masalah, termasuk penyelidikan untuk memahami warisan pelanggaran HAM.

Mengapa Pelanggaran HAM Harus Melihat Masa Lalu?

Penting untuk melihat masa lalu agar pelanggaran tidak terulang. Tanpa upaya penyelesaian yang tepat, pelanggaran HAM berat dapat terulang kembali. Impunitas akan memberi kesempatan kepada pelaku untuk mengulangi kesalahan mereka. Jika pelanggar HAM menjadi pejabat publik, mereka bisa mengeluarkan kebijakan yang menghilangkan bukti keterlibatan mereka dan memperburuk situasi bagi para korban.

Korban sering kali terpaksa “berdamai” dengan pelaku, dan situasi ini membuat isu pelanggaran HAM dianggap remeh oleh publik. Tanpa tindakan dari pemerintah untuk mengungkap dan memberikan keadilan bagi korban, dukungan publik terhadap isu HAM akan menurun.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar HAM berat akan memberikan rasa aman bagi korban dan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak dapat ditoleransi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip internasional yang diatur dalam konvensi-konvensi tentang HAM.

Sangat penting bagi pemerintah saat ini untuk tidak melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Upaya jaminan ketidakberulangan harus mengedepankan pembelajaran dari masa lalu agar pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di masa depan. Dengan upaya tersebut, diharapkan keadilan dan kebenaran bagi para korban pelanggaran HAM dapat terwujud.

Untuk mencegah Pelanggaran HAM di masa depan, kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi, jangan pernah berhenti melihat Pelanggaran HAM di masa lalu.