Identitas dan Dialektika dalam Konflik Myanmar
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Renny Rosa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Identitas dan Dialektika: Myanmar #1
Myanmar saat ini dikenal sebagai salah satu negara dengan konflik etnis paling kompleks di Asia Tenggara. Kudeta militer 2021 hanyalah puncak gunung es dari kontradiksi yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade. Untuk memahami mengapa perlawanan etnis bersenjata seperti KNU, KIA, dan UWSA tumbuh subur, kita tidak bisa hanya melihat peristiwa 2021. Akar konflik ini jauh lebih dalam, ia berakar pada sejarah panjang marginalisasi struktural yang diproduksi oleh negara militer Bamar sejak kemerdekaan 1948.
PerbesarNegara dan Bangsa: Dua Entitas yang Berbeda
Manuel Castells, sosiolog ternama dalam bukunya The Power of Identity, mengingatkan bahwa identitas tidak lahir dalam ruang hampa. Ia dibangun dari bahan-bahan sejarah, memori kolektif, dan pengalaman bersama atas dominasi.
Di Myanmar, negara yang didominasi etnis Bamar telah lama memaksakan identitas tunggal melalui kebijakan Burmanisasi penghapusan bahasa etnis, penekanan narasi sejarah alternatif, dan pemaksaan budaya Bamar. Kebijakan ini bukan sekadar asimilasi budaya, tetapi sebuah proyek politik untuk memperluas dan merasionalisasi dominasi. Dalam istilah Castells, ini disebut Legitimizing Identity: identitas yang dibangun oleh institusi dominan untuk mempertahankan kekuasaan.
Namun, di sisi lain, kelompok etnis minoritas seperti Karen, Kachin, dan Shan tidak tinggal diam. Mereka membangun apa yang disebut Castells sebagai Resistance Identity: identitas perlawanan yang lahir dari posisi terdevaluasi dan stigmatisasi oleh logika dominasi. Identitas ini dibangun melalui pengalaman bersama atas kekerasan, ketidakadilan, dan marginalisasi dan menjadi fondasi bagi perlawanan bersenjata yang terorganisir.
This is why identities are so important, and ultimately, so powerful in this ever-changing power structure – because they build interests, values, and projects, around experience, and refuse to dissolve by establishing a specific connection between nature, history, geography, and culture.
Dari Panglong 1947 hingga Burmanisasi: Bahan Baku Perlawanan
Sejarah konflik etnis Myanmar tidak dimulai pada 2021. Ia dimulai sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948 bahkan sejak Perjanjian Panglong 1947.
Konferensi Panglong adalah momen penting di mana Jenderal Aung San dan perwakilan etnis Shan, Kachin, dan Chin sepakat untuk membentuk negara federal dengan otonomi penuh bagi wilayah etnis. Namun, janji itu dikhianati. Aung San dibunuh, dan pemerintah pusat yang didominasi Bamar memilih jalur sentralisasi.
Pemberontakan Karen pada Januari 1949 adalah respons pertama dari pengkhianatan ini. Tentara Pertahanan Nasional Karen memilih jalur bersenjata setelah tuntutan otonomi mereka diabaikan. Ini adalah awal dari perlawanan etnis yang terus berlangsung hingga hari ini.
Kudeta militer 1962 oleh Jenderal Ne Win memperparah keadaan. Kebijakan Burmanisasi secara sistematis melarang pengajaran bahasa etnis, menekan narasi sejarah alternatif, dan memaksakan identitas Bamar sebagai satu-satunya identitas nasional yang sah. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 semakin memperkuat eksklusi ini dengan menciptakan sistem kewarganegaraan tiga tingkatan yang diskriminatif. Hanya kelompok etnis tertentu yang diakui sebagai warga negara asli berdasarkan ras.
Pengalaman kolektif berupa penolakan kewarganegaraan, kekerasan militer, dan perampasan hak-hak budaya inilah yang oleh Castells disebut sebagai bahan baku pembentukan identitas. Setiap kebijakan represif negara menjadi bahan bakar bagi penguatan identitas perlawanan.
Dialektika Hegel: Ketika Tesis Melahirkan Antitesis
Dalam filsafat Hegel, sejarah bergerak melalui kontradiksi antara tesis (kekuasaan dominan) dan antitesis (perlawanan). Di Myanmar, tesis adalah negara militer Bamar yang membangun Legitimizing Identity melalui nasionalisme eksklusif dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah etnis minoritas.
Antitesisnya adalah perlawanan etnis bersenjata KNU di Karen, KIA di Kachin, UWSA di Wa State yang secara konsisten menegasikan klaim negara atas monopoli kekuasaan, wilayah, dan sumber daya.
Hegel menyebut ini sebagai cunning of reason (kelicikan akal budi) dimana nafsu kekuasaan dan kepentingan material para jenderal Myanmar justru secara tidak sadar melahirkan lawan yang paling terorganisir dalam sejarah konflik Myanmar. Setiap tindakan represif, setiap pengurasan sumber daya alam di daerah etnis minoritas, menambah kekuatan material dan moral bagi gerakan perlawanan.
Yang menarik, pasca-kudeta 2021, perlawanan ini tidak lagi bersifat etnis-sentral. Dr. Moe Thuzar dari ISEAS ketika diwawancarai pada saat mengisi diskusi panel di FPCI pada maret 2026, menegaskan bahwa saat ini perlawanan di Myanmar bukan lagi ethnic resistance, tetapi resistance nations koalisi lintas etnis yang mencakup EAO tradisional, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG). Antitesis telah melampaui fragmentasi etnis menuju koalisi nasional yang menuntut federalisme demokratis.
Kebuntuan Dialektis dan Masa Depan Myanmar
Namun, sintesis dalam bentuk federalisme yang inklusif masih tertunda. Myanmar saat ini berada dalam kebuntuan dialektis (dialectical stalemate): tesis (negara militer) belum runtuh, antitesis (perlawanan) terus menguat, dan sintesis hanya mungkin tercapai jika terjadi perubahan fundamental baik dari dalam tubuh militer sendiri maupun melalui tekanan internasional.
Negara militer Bamar enggan melepaskan kekuasaan dan terus mengandalkan logika represi untuk mempertahankan status quo. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa setiap upaya penegasian terhadap identitas etnis minoritas justru memantik penguatan perlawanan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Myanmar akan berubah, tetapi kapan dan bagaimana perubahan itu terjadi.
Konflik di Myanmar bukanlah perang saudara biasa. Ia adalah pertarungan dialektis antara dua proyek besar, di satu sisi proyek negara unitaris yang didominasi etnis Bamar dan dipertahankan dengan kekerasan sistematis. Sementara di sisi lain, proyek kolektif dari bangsa-bangsa yang melawan, yang menuntut federalisme, demokrasi, dan keadilan distributif bagi seluruh kelompok etnis.
Memahami sejarah marginalisasi adalah kunci untuk memahami mengapa perlawanan bersenjata di Myanmar tidak akan mudah padam. Karena, sebagaimana ditegaskan oleh Castells, identitas yang dibangun di atas pengalaman penindasan kolektif adalah identitas yang paling sulit untuk dihapuskan.