Mengintip Reformasi Birokrasi 'Menuju Zona Integritas'

Zona Integritas WBK WBBM. Sumber: Kementerian PANRB

Reformasi Birokrasi diharapkan menjadi habit (kebiasaan) aparatur negara dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, menciptakan inovasi dan kreativitas serta adaptif terhadap kondisi yang terus berkembang sehingga birokrasi pemerintahan ke depan akan dilengkapi dan digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas (able people), dilakukan dengan proses yang baik dan benar (agile processes) dan kebijakan pemerintah yang adaptif (adaptif policies) menjadi pemerintahan kelas dunia. Pada tahun 2025, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan akan semakin baik ditandai dengan tidak adanya korupsi, tidak adanya pelanggaran disiplin, penyusunan penganggaran dan penyelesaian semua program dari anggaran negara semakin baik, perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik yang semakin membaik, jam kerja yang efektif dan produktif, dan hasil pembangunan dirasakan nyata.

Indikator pencapaian reformasi birokrasi dapat dilihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indeks perilaku korupsi, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan opini BPK; birokrasi yang kapabel dengan penilaian atas indeks kelembagaan, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan indeks profesionalitas dari penyelenggara birokrasi; dan indikator terhadap indeks pelayanan publik. Semua hal tersebut akan bermuara pada integritas penyelenggara negara yang menggambarkan potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Budaya integritas, budaya kerja berorientasi hasil (kinerja) dan budaya melayani harus ditanamkan pada setiap penyelenggara negara. Jujur, komitmen, konsistensi, etik, bebas dari kepentingan, penuh tanggung jawab, adil, dan menghormati menjadi bagian dari budaya integritas. Orientasi selalu mencari tahu kebutuhan pengguna layanan, keterikatan tujuan individu dan tujuan organisasi, dan keterkaitan antara tunjangan kinerja dan kinerja organisasi adalah menjadi bagian dari budaya kinerja. Ujung dari semua hal tersebut di atas adalah pelayanan prima dengan respons cepat, tepat, saling menghormati, peka, dapat dipercaya dan solutif.

Salah satu akselerasi dari Reformasi Birokrasi adalah pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Zona Integritas merupakan bagian dari program percepatan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010–2025, Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Visi Misi dan 5 Prioritas Kerja Indonesia Maju. Predikat wilayah bebas dari korupsi diberikan pada satu unit kerja dari lembaga yang telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik; sedangkan wilayah birokrasi bersih melayani diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan kinerja yang baik, serta telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.

Badan Informasi Geospasial (BIG) tidak ketinggalan dalam kancah untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani karena dengan sadar dan yakin bahwa pembangunan zona integritas merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang ada di Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk berkontribusi menuju pemerintahan kelas dunia.

Pembangunan zona integritas pada unit kerja merupakan miniatur dari pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Aspek penting dalam pembangunan zona integritas antara lain mindset (culture set), komitmen nyata pimpinan dan semua entitas organisasi dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menumbuhkan aksi bersama; kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan sudah menjadi tujuan utama instansi pemerintah dalam pelayanan kepada publik meskipun hadangan dan hambatan dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kreativitas dan inovasi dalam pelayanan harus terus menerus diciptakan agar pelayanan publik tidak berhenti. Program ‘down to earth’ yang menyentuh masyarakat secara langsung juga menjadi bagian dari pembangunan zona integritas dari lembaga pemerintah. Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan didokumentasikan dengan baik dan disosialisasikan/diketahui oleh masyarakat melalui media sosial sehingga pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat terinformasikan efektif dan efisien karena media sosial merupakan media marketing yang 'low budget high impact'.

Kedepan Badan Informasi Geospasial (BIG) akan menjadi lembaga Kawasan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yaitu predikat yang diberikan kepada suatu kawasan yang seluruh unit kerja-nya telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, kinerja yang baik dan terdapat keterpaduan /integrasi proses bisnis layanan antar unit kerja.

ter-inspirasi dari Workshop Zona Integritas dari Inspektorat BIG dan Talkshow Anti Korupsi dari Pusat Pemetaan Jaring Kontrol, Geodesi dan Geodinamika BIG

Dr. Th. Retno Wulan, S.Hut, M.Agr

Surveyor Pemetaan Madya dan Agen Perubahan pada Badan Informasi Geospasial (BIG)