Dilema Energi Terbarukan: Pertamina vs PLN

Insinyur dan Birokrat. Bermimpi mewujudkan infrastruktur yang inklusif untuk kesejahteraan Indonesia.
Tulisan dari Reza Prama Arviandi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ceritanya, beberapa bulan lalu saya mengobrol dengan dua alumni. Alumni yang saya maksud yaitu alumni ITB yang kok bisa-bisanya berasal dari kota kelahiran saya tercinta; Ponorogo. Salah satu cerita yang sangat berkesan yaitu tentang perkembangan bisnis dua raksasa BUMN di Indonesia di masa sekarang. Saya sebut raksasa mungkin untuk menggambarkan perkasanya mereka di masa lalu. Dua raksasa BUMN itu adalah PLN dan Pertamina.
Sebelum abad 21 dimulai di tahun 2000, sering kali kita melihat dan mendengar betapa sejahteranya menjadi buruh intelektual di kedua korporat tersebut, khususnya Pertamina. Gaji pokok seorang fresh graduate di masa itu katanya bisa sama dengan pejabat eselon II di provinsi, yang tentu diraih belasan atau puluhan tahun. Menjadi seorang karyawan, syukur-syukur punya jabatan agak tinggi di situ, menjadi rebutan banyak orang atau para lulusan perguruan tinggi manapun.
Kedua korporasi tersebut, PLN dan Pertamina, memang mempunyai lini bisnis yang sungguh sangat rekat dan beririsan. Energi yang menjadi sumber penopang roda berbagai lini kehidupan agar terus bergerak memang menjadi kebutuhan yang harusnya berada di atas kebutuhan primer, yang kita diajari di bangku sekolah yaitu hanya sandang, pangan, dan papan, kalau ada istilahnya sendiri. Oleh karena itu, di perundang-undangan negara di seluruh dunia, juga ditetapkan oleh PBB, energi adalah komponen sumber daya yang harus dimonopoli oleh negara bersangkutan.

Namun perkembangan manusia mencari sumber energi terbarukan menjadikan peta bisnis energi berubah. PLN yang sebelumnya kita kenal awam hanya sebagai pendistribusi di hilir produk energi, dan Pertamina yang sebelumnya kita kenal awam hanya sebagai penambang sumber daya yang jelas tidak terbarukan, harus segera berbenah. Produk renewable energy atau kita kenal sebagai energi terbarukan sudah digenjot negara maju ketika masa harga minyak dunia lagi bagusnya, yang menjadikan Pertamina dan akhirnya PLN mendapat laba sungguh besar, belum kita urusi secara serius dan berkelanjutan.
Menurut pendapat alumni dalam diskusi kali ini, kebetulan orangnya juga sudah 20 tahun di Pertamina dan satunya lagi 15 tahun di PLN, konsumsi energi nasional terus naik tetapi produksi lini primer energi berupa minyak dan batu bara yang terus menurun secara eksponensial dapat menjadikan Pertamina bisa kolaps 20-30 tahun mendatang. Ini artinya energi terbarukan harus segera diurus dengan perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan agar meningkatkan produksi energi nasional dan mengurangi beban negara di masa selanjutya.
Namun, karena hal itu juga muncullah permasalahan ketika PLN yang di awal millenium mencoba masuk menjadi pemain di arah hulu sektor energi terbarukan lewat mikrohidro dan kini merambah ke tenaga bayu atau angin. Pertamina yang sebelumnya bermain di lini gas alam sebagai energi terbarukan mulai terusik dengan keberadapan PLN. Hal ini dikarenakan lahan untuk bermain di sektor energi terbarukan, contohnya tenaga surya, sangatlah menjanjikan di Indonesia. Ditunjang juga oleh fakta bahwa sektor utama Pertamina yang berupa minyak turunnya di tren yang cukup mengkhawatirkan untuk tetap bisa sustainable di masa mendatang.
Skenario yang terjadi mengerucut menjadi beberapa hal. Salah satunya apabila Pertamina tidak bisa mengambil sektor energi terbarukan menjadi lini bisnis utama di masa depan, maka kita boleh mengucap sayonara untuk Pertamina di masa sekarang. Untuk PLN, skenario yang terjadi sungguhlah menguntungkan, dengan masih bermain di wilayah hilir, tanpa bermain di hulu energi terbarukan pun PLN diyakini masih mampu bertahan dengan masa depan yang lebih cerah.

Pemerintah lewat Kementerian ESDM memang telah membentuk satuan kerja yaitu EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) untuk mengurus segala bentuk birokrasi yang diharapkan memudahkan untuk menangani sektor energi terbarukan ke depan. Namun, upaya yang ada harus didukung dan digenjot lebih lagi terutama untuk memberikan kebijakan terbaik, dengan "menyelamatkan" Pertamina dari jurang kekolapsan, atau memberikan kelonggaran ke PLN yang kita tahu sekarang kondisi perputaran duit, dll. begitu sehat dan mengesankan, atau menjadikan kompetisi yang kompetitif untuk PLN dan Pertamina memberikan kekuatan yang dimilikinya untuk bertarung memberikan produk energi terbarukan berkualitas.
Hal ini tentunya menjadi hal yang mafhum untuk segala bisnis di masa sekarang. Kalau saya boleh didengarkan usulnya, saya usulkan agar kedua korporasi tersebut belajar mengkoreksi dirinya untuk mendisrupsi segala hal disekitarnya. Bahkan kalau perlu mendisrupsi dirinya sendiri, agar mampu tetap bertahan dan keluar dari masa yang sulit, khususnya Pertamina. Cepat atau lambat, korporasi negara yang besar, selama ini dikritik oleh banyak pakar ekonomi dirasa terlalu nyaman di daerahnya sendiri, akan terdisrupsi dengan segala perkembangan bisnis dan sains yang tak mengenal ampun.
Pertamina dan PLN harus bekerja sama dan menggunakan prinsip sharing economy dan sharing bussiness, yang lazim di zaman Gojek dan AirBnb ini, untuk mengurangi biaya produksi dan menggenjot banyak produknya di bidang renewable energy. Apabila presentase energi terbarukan yang digunakan bisa mengimbangi energi tidak terbarukan semacam minyak, maka setidaknya Pertamina dan unit kerja yang berhubungan di dalamnya bisa kita lihat kiprahnya untuk tetap bernafas lebih lama lagi.
