Untuk Mencegah Karhutla Perlu Ada Audit Kepatuhan Pada Perusahaan Kelapa Sawit

Baru-baru ini kebakaran hutan di Papua hangat di perbincangan di media sosial adanya tudingan terhadap perusahaan Korea selatan yaitu korindo group yang menyebabkan kebakaran hutan tersebut, tudingan tersebut disertai bukti, yaitu penerapan forensic architecture yang ada dengan analisis spasial serta arsitektural. Dari kabar yang beredar tersebut kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah perusahaan tersebut melakukannya kebakaran tersebut secara sengaja atau tidak sengaja, nah di sini saya ingin membahas hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui sistem operasi perusahaan tersebut dengan melakukan audit kepatuhan perusahaan

Audit kepatuhan ini merupakan suatu evaluasi bagian organisasi baik karyawan maupun jajaran manajemen telah mengikuti dan mematuhi prosedur khusus, aturan, atau peraturan yang ditetapkan oleh beberapa otoritas yang lebih tinggi dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan terhadap penyimpangan – penyimpangan dari aturan – aturan yang telah di buat sebelumnya. Adapun tujuan audit kepatuhan ini adalah penilaian pengendalian pemeriksaan operasional yang berhubungan dengan pengendalian administrasi, penilaian kinerja, penilaian pelaksanaan dan operasional serta hasilnya.

Untuk menghindari adanya karhutla yang disebabkan dengan adanya pelanggaran dari perusahaan perlu adanya audit kepatuhan secara berkala untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berulang kali terjadi Di Indonesia. Dari hasil badan pemeriksa keuangan , pekan lalu menyatakan hasil audit mereka memperlihatkan, banyak perkebunan sawit yang dikelola perusahaan besar bermasalah, masalah itu antara lain, banyak kebun belum dibangun, masalah dengan pertambangan, menggunakan kawasan di luar izin pemerintah dan kebun dihutan lindung. Menurut menteri koordinator maritim, Luhut Binsar Panjaditan mengatakan, sekitar 81% perkebunan sawit tidak memenuhi aturan yang berlaku.

Maka dengan dilakukannya audit kepatuhan yang dilaksanakan secara berkala dapat dipasti akan mengurangi adannya karhutla yang disebabkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah. Wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan Alue Dohong upaya dalam pencegahan karhutla untuk ke depannya dengan bergerak berdasarkan pertama analisis iklim, analisis wilayah dan dieksekusi dengan teknologi modifikasi cuaca, kedua yaitu adanya pengendalian operasional dengan membentuk satuan tugas untuk deteksi dini, ketiga dilakukannya pula pengelolaan lanskap dengan melibatkan dunia usaha, petani tradisional dan juga masyarakat sekitar, di mana mereka dilatih untuk melakukan operasi paralegal menjadi ujung tombak penanggulangan karhutla dan memberi pemahaman bagaimana dampak kebakaran terhadap lingkungan sekitar, kesehatan dan lain sebagainya.

Oleh : Reza Putri Ramdani Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang