PR Besar Hilirisasi Nikel di Era Kepemimpinan Baru

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat menggelar pidato kemenangan pada Rabu (14/2/2024) di Istora Senayan, Jakarta. Sumber : Youtube.com

Jakarta - Oktober 2024 akan terjadi perpindahan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo kepada Presiden-Wakil Presiden terpilih nantinya sehingga hal ini akan menjadi penentu arah kebijakan Perekonomian Indonesia dalam 5 tahun kedepan.

Prabowo-Gibran memiliki peluang yang besar untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam satu putaran berdasarkan hasil hitung cepat saat ini. Pasangan capres ini memiliki komitmen dalam visi Program Prioritasnya untuk melanjutkan program hilirisasi salah satunya komoditas nikel guna mewujudkan keadilan ekonomi. Keadilan disini seharusnya tidaklah selalu bermakna keadilan secara nasional, namun juga harus secara individual suatu daerah.

Karena pada faktanya, hilirisasi nikel yang diagungkan dalam pemerintahan Joko Widodo cenderung bermanfaat secara nasional saja, seperti halnya peningkatan nilai ekspor yang mencapai 10x lipat sejak hilirisasi nikel dilakukan, neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus dalam 2 tahun terakhir serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama pada tahun 2022 dan 2023 yang resilience terhadap gejolak perekonomian global dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% atau berada di atas rata-rata pertumbuhan Ekonomi dunia, yaitu sekitar 3%.

Namun demikian, dampak positif dari hilirisasi nikel tersebut justru terkesan bersifat semu bagi daerah hilirisasi, seperti halnya di NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara menurut data BPS, tingkat kemiskinan di daerah hilirisasi tersebut dalam kurun waktu 2019–2021 memang secara rata-rata memiliki tren penurunan kemiskinan, namun menariknya tahun 2022–2023 justru kemiskinan memiliki tren kenaikan dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikkan jika hilirisasi nikel tidak segera dioptimalkan untuk mensejahterakan masyarakat lokal daerah hilirisasi.

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Hilirisasi Tahun 2019-2023, Diolah dari BPS

Penurunan tingkat kemiskinan periode 2019-2021 diperkirakan terjadi karena adanya penyerapan tenaga kerja serta belum diiringi oleh potensi kehilangan pekerjaan masyarakat lokal yang masif akibat rusaknya ekosistem hutan dan laut, kemudian di tahun 2022–2023 kemiskinan mengalami tren peningkatan karena penyerapan tenaga kerja lokal di proyek hilirisasi tidak sebanding dengan hilangnya pekerjaan masyarakat lokal akibat rusaknya ekosistem hutan dan laut.

Gini Ratio di Provinsi Hilirisasi Tahun 2019-2023, Diolah dari BPS

Tidak hanya itu, adanya proyek hilirisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan di daerah hilirisasi. Ketimpangan ini tergambar dari Gini ratio di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,375 naik 3,06% dibandingkan Gini ratio September 2022, kemudian Sulawesi Selatan sebesar 0,370 naik sebesar 3,29% dibandingkan Gini ratio September 2022.

Selain itu juga, permasalahan lingkungan menjadi permasalahan yang tak kalah penting dari hilirisasi nikel yang belum optimal. Climate Rights International dalam dokumennya menjelaskan konsesi terhadap kegiatan pertambangan nikel yang terjadi di Halmahera Tengah menyebabkan sekitar 5.331 hutan terdeforestasi dalam 5 tahun terakhir. Kemudian, Balseran (2022) mengatakan Halmahera Tengah, Maluku utara, memiliki luas 227.683 hektar terbebani dengan 66 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai 142.964,79 hektar atau senilai 60% wilayah tersebut menjadi industri tambang yang sebagian berada di kawasan hutan. Oleh karena itu, optimalisasi dalam proyek hilirisasi nikel tentu menjadi PR besar bagi kepemimpinan berikutnya, beberapa hal ini dapat dilakukan untuk mengoptimal hilirisasi nikel bagi kepemimpinan terpilih nantinya.

Pembuatan Peta Jalan Ketenagakerjaan Hilirisasi Nikel yang menjadi panduan bagi perusahaan yang menjalankan hilirisasi nikel agar dapat terus memperhatikan tenaga kerja, dimulai dengan jumlah proporsi tenaga kerja hingga pemberdayaan kualitas SDM yang ada sehingga manfaat yang didapatkan dari hilirisasi nikel dapat optimal terutama bagi masyarakat lokal daerah hilirisasi nikel.

Earmarking Pendapatan Hilirisasi nikel untuk biaya perbaikan lingkungan, biaya pengganti atas hunian yang terdampak, bantuan sosial khusus masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mengurangi dampak negatif dari hilirisasi nikel di daerah hilirisasi.

Penerapan Pajak Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adanya penerapan pajak ini diharapkan mampu mengurangi eksternal negatif yang ditimbulkan oleh industri smelter serta meng-insentif untuk melakukan praktik produksi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hilirisasi nikel memang tak luput dari kekurangan dalam pelaksanaannya oleh karena itu Hal ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan Oleh Prabowo-Gibran jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi Program Prioritasnya sehingga apa yang dicitakan dalam visi tersebut dapat segera direalisasikan.