El Niño Bukan Kambing Hitam Karhutla
Doctoral Student and Researcher
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Rian Antony tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKemarau panjang, tanah merekah, sungai yang mengering, suhu yang semakin panas, hingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini selalu dikaitkan dengan fenomena El Niño.
Penjelasan itu tidak sepenuhnya keliru, namun kurang tepat. El Niño memang dapat mengurangi curah hujan dan memperpanjang kondisi kering yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
Namun, menimpakan semuanya pada fenomana El Niño adalah cara pandang yang terlalu sederhana, mengingat fenomena El Niño meningkatkan potensi kebakaran, tetapi tidak menyalakan api.
Di titik inilah kita perlu menguji dan menilai kesiapan dan kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi siklus alami fenomena alam ini.
Peringatan Sudah Datang
Ancaman El Niño bukan datang tanpa tanda. Pada 3 Maret 2026, World Meteorological Organization (WMO) menyebut peluang berkembangnya El Niño meningkat sekitar 30 persen untuk April-Juni dan 40 persen untuk Mei-Juli.
Sehari kemudian, BMKG merespons dengan menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi memasuki musim kemarau lebih awal.
Peringatan pun semakin kuat ketika pada 2 Juni, WMO mengupdate bahwa adanya peningkatan suhu permukaan laut di Pasifik khatulistiwa tengah dan timur yang mendukung perkembangan El Niño, dengan peluang mencapai 80 persen pada Juni-Agustus dan sekitar 90 persen hingga akhir tahun.
Dalam rilis resminya, WMO bahkan menegaskan bahwa kondisi tersebut masih menyisakan waktu yang cukup untuk mengambil keputusan, menyusun perencanaan, dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Pada 28 Juli, BMKG menyampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka bahwa El Niño 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat.
Rangkaian informasi ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa pemerintah sudah mendapatkan peringatan sedini mungkin, dan risikonya sudah terpetakan sejak awal.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa hingga 10 Agustus 2026 terdapat 1.306 titik panas di Indonesia, meningkat 160 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka ini memang belum dengan sendirinya membuktikan kegagalan pemerintah, tetapi cukup menjadi alasan untuk menguji dan menilai sistem mitigasi bencana telah bekerja sebagaimana mestinya.
Sinyal dari Kalimantan Barat
Kalimantan Barat sedang mengirimkan sinyal yang tidak boleh diabaikan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 1.483 titik panas (hotspot) terdeteksi di Kalimantan Barat pada 10 Agustus 2026.
Angka ini bukan sekadar statistik kebakaran. Di baliknya terdapat hutan yang terbakar, habitat satwa yang rusak, tanaman obat yang hilang, kualitas udara yang memburuk, serta sumber air yang semakin tertekan.
Ironis memang, wilayah yang dijuluki sebagai provinsi seribu sungai, tetapi masyarakatnya susah mengakses air bersih.
Di lapangan, persoalannya lebih serius. Sejumlah masyarakat adat bercerita bahwa hujan telah lama tidak turun, sungai-sungai yang mulai mengering, kebakaran di sana sini, dan kabut asap juga tidak pernah berhenti.
Sebulan terakhir, jangankan hujan, mendung pun tidak sama-sekali. Situasi inilah yang membuat mereka menunda aktivitas membuka ladang dengan cara membakar. Resikonya terlalu besar.
Fakta dan kesaksian ini penting untuk disampaikan karena bangsa ini terlalu mudah mencari kambing hitam. Praktik pembakaran memang dapat menjadi sumber kebakaran, tetapi tidak semua pembakaran dalam perladangan tradisional dapat disamakan dengan pembukaan lahan secara serampangan.
Bagi masyarakat adat dayak khususnya, berladang merupakan bagian dari pengetahuan ekologis yang diwariskan melalui pengalaman panjang. Waktu, lokasi, kondisi lahan, arah angin, cuaca hingga pengendalian api menjadi bagian dari perhitungan.
Dalam situasi darurat seperti ini, pengetahuan itu benar-benar dipraktikkan. Mereka tidak hanya menunda, bahkan ambil bagian dalam memadamkan api dengan metode, pengalaman, dan cara-cara yang mereka pahami.
Kerja sama
Kita tidak dapat mengendalikan El Niño. Tetapi kita dapat mengendalikan respons terhadapnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu terbuka untuk bekerja sama dengan masyarakat adat. Pengetahuan dan pengalaman mereka seharusnya menjadi bagian dari strategi pencegahan, bukan disingkirkan dari kebijakan.
Kerja sama juga tidak boleh berhenti pada sosialisasi satu arah. Pemerintah perlu membuka ruang agar masyarakat adat terlibat dalam pemetaan kawasan rawan, pemantauan hutan, pengelolaan sumber air, hingga penanganan awal kebakaran.
Jika masyarakat hanya dilibatkan dalam upaya mengatasi bencana, maka yang dibangun bukan kolaborasi, melainkan mobilisasi.
Lebih jauh, pemerintah harus berani menerapkan standar pengawasan yang sama kepada semua pihak. Jika masyarakat adat diminta bertanggung jawab atas penggunaan api, maka perusahaan dan pengelola kawasan juga harus diperiksa secara ketat ketika kebakaran terjadi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Jangan sampai muncul lagi anggapan bahwa masyarakat kecil diawasi secara ketat, sementara persoalan tata kelola kawasan konsensi yang lebih luas luput dari pengawasan.
Karena fenomana El Niño seharusnya menjadi alarm agar negara melakukan mitigasi bencana, bukan alasan untuk mencari pihak yang disalahkan setelahnya.