Tax Amnesty Jilid III: Analisis Efektivitas dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

ilustrasi mengenai tax amnesty jilid III yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Ilustrasi. (iStockphoto/designer491).

Program Tax Amnesty

Tax Amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Pengampunan pajak merupakan pemaafan dalam bentuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dengan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan maupun sanksi pidana dalam bidang perpajakan. Konsep pemaafan tersebut diimbangi dengan membayar uang tebusan dengan berbasis pengungkapan harta.

Program tax amnesty sebelumnya telah dilaksanakan dalam beberapa tahap:

• Tax Amnesty Jilid I (2016-2017): Berhasil mengungkap aset yang belum dilaporkan senilai ribuan triliun rupiah, tetapi kepatuhan pasca-amnesti masih rendah.

• Tax Amnesty Jilid II (2022): Diberlakukan dengan tarif yang lebih tinggi untuk wajib pajak yang belum mengikuti amnesti pertama. Namun, realisasi penerimaan pajak dari program ini tidak sebesar yang diharapkan.

Hasil Program Pengampunan Pajak/Tax Amnesty Jilid I dan II Tahun (Sumber: databoks.katadata)

Program ini mulanya dilaksanakan pada 2016-2017, tepatnya berlangsung pada 18 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dengan tarif bervariasi antara 2% hingga 10%. Pada 2022, pemerintah kembali menerapkan amnesti pajak lewat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II yang juga dikenal sebagai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), berlangsung dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022 dengan tarif antara 6% hingga 18%, tergantung pada kategori wajib pajak. Pada November 2024, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang tax amnesty masuk prioritas program legislasi nasional atau prolegnas 2025.

Implikasi Tax Amnesty Jilid III

Setelah dua kali pelaksanaan, kini program Tax Amnesty Jilid III kembali digulirkan pemerintah pada 2025 yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Program ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang belum melaporkan aset mereka untuk mengungkapkan harta yang selama ini tersembunyi dengan imbalan pengurangan sanksi pajak. Program ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memperbaiki kepatuhan mereka tanpa dikenakan sanksi yang berat.

“Ini salah satu mekanisme yang sedang disiapkan untuk memberi ruang, sebagaimana disampaikan Bapak Presiden kepada mereka-mereka yang ingin mengembalikan hasil-hasil kekayaan mereka, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, melalui tax amnesty,” tutur Budi dalam konferensi pers Rapat Tingkat Menteri Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola di Kejaksaan Agung pada 2 Januari 2025.

Rencana pelaksanaan tax amnesty jilid III ini sejalan dengan agenda pemerintah yang menetapkan revisi atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Masuknya RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) jilid tiga dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025 telah mengundang perdebatan publik berupa pro kontra.

Arief menilai program Pengampunan Pajak yang dilakukan berkali-kali justru akan menyuburkan praktik pengemplangan pajak. ”Tax amnesty itu tidak kredibel kalau dilakukan lebih dari sekali. Jika seperti itu, it will defy the purpose. Orang bisa-bisa bakal ngemplang pajak karena tahu suatu saat bakal ada tax amnesty lagi,” katanya dalam konferensi pers perdana DEN di Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Pengampunan pajak akan menjadi sinyal bagi wajib pajak bahwa pengampunan akan terus ada. Wajib pajak bakal meremehkan kepatuhan karena mengantisipasi tax amnesty selanjutnya. “Dampak buruknya bagi kepatuhan dan penerimaan jangka panjang serta kredibilitas dan distrust terhadap otoritas pajak,” ujar Fajry kepada Tempo Kamis, 16 Januari 2025. Efektivitas program ini masih diperdebatkan, mengingat pengalaman sebelumnya yang menghasilkan penerimaan pajak sementara tetapi belum signifikan dalam meningkatkan kepatuhan jangka panjang. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi efektivitas program ini dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia

Tantangan Penerapan Tax Amnesty Jilid III

Penerapan Tax Amnesty Jilid III ini tidak dapat sepenuhnya berjalan lancar karena terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya adalah persepsi negatif di kalangan wajib pajak yang merasa bahwa program ini dapat menciptakan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang telah mematuhi kewajiban pajak mereka secara konsisten.

Menurut Tempo, ada kekhawatiran bahwa pelaksanaan program ini bisa menjadi sinyal buruk bagi Wajib Pajak yang telah patuh, karena mereka mungkin merasa dirugikan jika ada pengampunan bagi mereka yang tidak patuh (Tempo, 2025). Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan di dalam sistem perpajakan, di mana Wajib Pajak yang taat hukum merasa bahwa usaha mereka tidak dihargai.

Wajib Pajak yang patuh menilai kegagalan pemerintah dalam menerapkan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh, bahkan bagi pengemplang pajak sekalipun. Hal tersebut dapat terjadi karena tax amnesty memberikan insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh dan disinsentif bagi wajib pajak patuh.

Di satu sisi, program ini dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk mendukung program-program pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Namun, di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, program ini dapat memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Masyarakat mungkin merasa bahwa pengampunan pajak hanya menguntungkan segelintir orang yang tidak patuh, sementara mereka yang telah memenuhi kewajiban pajak merasa diabaikan.

“Pengampunan pajak yang terus berulang akan memunculkan rasa ketidakadilan pajak di kalangan wajib pajak yang patuh serta mencederai kredibilitas pemerintah selaku otoritas pajak”, ucap Direktur Eksekutif Pratama Prianto Budi Saptono.

Selain itu, penerapan Program Tax Amnesty Jilid III juga perlu mempertimbangkan pengalaman dari program sebelumnya karena masih adanya terdapat potensi penyalahgunaan program ini. Sejarah menunjukkan bahwa program pengampunan pajak sebelumnya sering kali dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban pajak di masa depan. Jika Wajib Pajak merasa bahwa mereka dapat mengandalkan pengampunan pajak di masa mendatang, hal ini dapat mengurangi insentif untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara konsisten. Bahkan, program tax amnesty sebelumnya juga menimbulkan adanya short fall penerimaan pajak, kepatuhan pajak yang rendah, dan adanya tax evasion yang relatif marak sehingga pemerintah perlu memikirkan dampak yang terjadi supaya pengalaman program sebelumnya tidak terulang kembali.

Keefektifan Program Tax Amnesty Jilid III

Keefektifan Tax Amnesty Jilid III sangat bergantung pada bagaimana program ini dirancang dan diimplementasikan. Program tax amnesty diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, diharapkan akan ada peningkatan dalam pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan program ini juga bergantung pada dukungan kebijakan yang komprehensif karena kerugian dari program ini tidak sembarangan.

Tax Amnesty Jilid III merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun, keefektifan program ini bergantung pada strategi implementasi dan pengawasan pasca-program. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berkontribusi bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keadilan bagi Wajib Pajak yang telah patuh, serta dampak jangka panjang dari kebijakan ini.

Dengan pendekatan yang tepat, Tax Amnesty Jilid III tidak hanya dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan transparansi dan keadilan yang tinggi untuk mendorong partisipasi yang lebih luas.