"Pajak Tak Terlihat" dari Pelemahan Rupiah
Mahasiswa Prodi Akuntansi, Universitas Kristen Krida Wacana
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Rico Steven tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPada pagi hari, seorang pedagang bakso mulai menyiapkan dagangannya. Ia harus menghitung harga daging, cabai, tepung, hingga gas yang digunakan untuk memasak. Jika biaya bahan naik, ia dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu menaikkan harga semangkuk bakso atau menerima keuntungan yang semakin tipis.
Di tengah kesibukannya, ia mungkin mendengar kabar di televisi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5 persen. Namun, angka pertumbuhan ekonomi itu belum tentu membuat hidupnya lebih mudah. Baginya, persoalan ekonomi terasa sederhana, yaitu berapa biaya yang harus dikeluarkan hari ini dan berapa keuntungan yang bisa dibawa pulang.
Di sinilah nilai tukar rupiah menjadi penting. Persoalan yang selama ini terdengar seperti urusan bank ternyata bisa sampai ke meja makan masyarakat. Ketika rupiah melemah, barang-barang yang dibeli dari luar negeri berpotensi menjadi lebih mahal. Kenaikan biaya tersebut kemudian dapat memengaruhi harga bahan baku, biaya produksi, hingga pengeluaran rumah tangga.
Dalam kondisi seperti ini, pelemahan rupiah dapat diibaratkan sebagai "pajak tak terlihat". Ini bukan pajak resmi yang dipungut pemerintah, melainkan beban tambahan yang berpotensi mengurangi daya beli masyarakat secara perlahan.
Pertumbuhan Ekonomi dan Tekanan Nilai Tukar Rupiah
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi nasional masih berkembang. Namun, pertumbuhan tersebut tidak otomatis berarti seluruh masyarakat merasakan perbaikan kondisi ekonomi yang sama.
Di sisi lain, berdasarkan kurs acuan Bank Indonesia (BI), rupiah berada di level Rp17.884 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 9 Oktober 2026. Nilai tersebut lebih lemah daripada asumsi nilai tukar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Ketika rupiah melemah, dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli dolar dalam jumlah yang sama. Kondisi ini dapat menambah biaya impor, terutama bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri.
Karena transaksi internasional banyak menggunakan dolar AS, perubahan nilai tukar dapat memengaruhi biaya yang harus ditanggung perusahaan di dalam negeri.
Masalahnya, tambahan biaya tersebut tidak selalu berhenti di tingkat perusahaan. Pelaku usaha bisa saja menanggungnya untuk sementara waktu. Namun, jika kenaikan biaya terus berlangsung, sebagian beban itu berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.
Dampak terhadap Harga Pangan
Hubungan antara rupiah dan harga makanan sehari-hari mungkin tidak langsung terlihat. Namun, rantai pengaruhnya cukup mudah dipahami.
Indonesia masih mengimpor gandum dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan industri tepung terigu dan mi. Bawang putih juga banyak didatangkan dari luar negeri. Ketika rupiah melemah, biaya pembelian barang-barang tersebut dalam rupiah berpotensi meningkat.
Dampaknya terhadap harga makanan memang tidak selalu terjadi secara langsung. Harga bahan pangan juga dipengaruhi oleh cuaca, hasil panen, biaya distribusi, persediaan, dan kondisi permintaan. Karena itu, tidak tepat jika setiap kenaikan harga makanan dianggap semata-mata akibat pelemahan rupiah.
Meski begitu, ketergantungan terhadap barang impor membuat Indonesia lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global.
BPS mencatat inflasi Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28 persen secara tahunan. Inflasi menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Namun, angka tersebut tidak berarti semua kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan harga sebesar 3,28 persen.
Bagi rumah tangga berpenghasilan terbatas, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat terasa lebih berat karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pula bagi pedagang kecil. Ketika biaya bahan meningkat, mereka tidak selalu leluasa menaikkan harga karena harus mempertimbangkan daya beli pelanggan.
Dampak terhadap Keuangan Korporasi dan Negara
Pelemahan rupiah juga dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan pemerintah.
Perusahaan yang memiliki utang dalam dolar AS, misalnya, dapat menghadapi beban pembayaran yang lebih besar jika pendapatannya terutama dalam rupiah. Nilai kewajiban tersebut menjadi lebih tinggi ketika dikonversikan ke rupiah, meskipun jumlah dolar yang harus dibayar tidak berubah.
Bagi perusahaan tertentu, kondisi ini dapat mengurangi keuntungan dan membuat rencana pengembangan usaha harus ditinjau kembali. Pengadaan peralatan, pembukaan cabang, hingga perekrutan karyawan bisa menjadi lebih mahal atau ditunda.
Pemerintah juga menghadapi tantangan serupa. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya sejumlah kewajiban dalam valuta asing serta pengeluaran yang dipengaruhi harga barang impor. Besarnya dampak bergantung pada struktur kewajiban, kebijakan yang berlaku, dan kondisi ekonomi saat itu.
Jika tekanan tersebut semakin besar, pemerintah perlu mengatur anggaran dengan cermat agar berbagai program dan kebutuhan masyarakat tetap dapat dibiayai.
Tentu saja, pemerintah tidak bisa mengendalikan seluruh faktor yang memengaruhi rupiah. Kondisi ekonomi global, konflik geopolitik, harga energi, dan kebijakan suku bunga AS turut memengaruhi pergerakan mata uang.
Namun, faktor eksternal tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan di dalam negeri. Ketergantungan terhadap impor dan lemahnya kemampuan produksi pada sektor tertentu merupakan tantangan yang perlu dibenahi secara bertahap.
Apa yang Perlu Dilakukan?
Menurut saya, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi nasional. Informasi mengenai anggaran negara, utang, dan risiko perubahan nilai tukar perlu disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang masuk akal mengenai kondisi ekonomi, bukan sekadar pernyataan bahwa keadaan masih terkendali.
Kedua, memperkuat peran devisa hasil ekspor dalam mendukung perekonomian domestik. Pemerintah dapat menerapkan aturan yang jelas dan memberikan insentif yang sesuai agar devisa hasil ekspor dikelola melalui sistem keuangan dalam negeri. Kebijakan ini tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional eksportir agar kegiatan usaha dan perdagangan tidak terhambat.
Ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap impor pada sektor yang memiliki potensi produksi dalam negeri. Di bidang pangan, pemerintah perlu mendukung produktivitas petani, memperbaiki distribusi, dan menyediakan fasilitas penyimpanan yang memadai agar hasil panen tidak terbuang. Di bidang energi, pengembangan transportasi umum dan sumber energi alternatif juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.
Langkah-langkah tersebut tentu tidak akan membuat rupiah langsung menguat. Mengurangi ketergantungan impor membutuhkan investasi, teknologi, infrastruktur, dan waktu. Namun, memperkuat kemampuan produksi dalam negeri dapat membantu perekonomian menjadi lebih tahan terhadap gejolak dari luar.