Membaca Runtuhnya Rezim 1998 Lewat Teori Komunikasi
Mahasiswa universitas Pamulang
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari ridho Syaputra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTahun 1998 akan selalu dicatat sebagai salah satu lembaran paling kelam sekaligus krusial dalam sejarah modern Indonesia. Demonstrasi besar-besaran, kerusuhan massal, kelangkaan bahan pokok, hingga anjloknya nilai tukar rupiah yang drastis menjadi pemandangan sehari-hari yang mencekam. Puncaknya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya setelah memegang kendali kekuasaan selama 32 tahun. Banyak pakar ekonomi menilai kejatuhan Orde Baru disebabkan oleh badai krisis moneter yang menghantam Asia Tenggara. Sementara para pengamat politik menuding korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang akut sebagai pemicu utamanya. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke ring satu pemerintahan saat itu, ada satu pertanyaan mendasar yang menggelitik: Mengapa para pengambil keputusan di lingkaran elite kekuasaan seolah-olah buta dan tuli terhadap peringatan awal krisis? Mengapa kebijakan yang diambil justru kerap memperkeruh suasana hingga situasi menjadi tidak terkendali? Jawabannya tidak hanya berada di ruang sidang kabinet atau angka-angka makroekonomi, melainkan pada dinamika psikologis orang-orang di dalamnya. Menggunakan kacamata ilmu komunikasi kelompok, runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 merupakan studi kasus nyata yang sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana kegagalan komunikasi di tingkat elite dapat membawa dampak katastrofik bagi sebuah bangsa.
Jebakan Groupthink: Ketika Harmoni Berubah Menjadi Petaka
Salah satu teori paling tajam untuk membedah perilaku elite politik Orde Baru menjelang kejatuhannya adalah Teori Pemikiran Kelompok (Groupthink Theory) yang diinisiasi oleh Irving L. Janis. Janis menjelaskan bahwa groupthink adalah sebuah model berpikir yang terjadi ketika orang-orang terlibat secara mendalam di dalam sebuah kelompok yang sangat kohesif. Ketika keinginan untuk mencapai kesepakatan total dan menjaga keharmonisan kelompok menjadi begitu kuat, anggota kelompok secara sukarela kehilangan kemampuan kritis mereka untuk mengevaluasi alternatif-alternatif keputusan secara realistis. Dalam lingkaran dalam (inner circle) Soeharto pada akhir 1997 hingga awal 1998, gejala-gejala groupthink ini terlihat sangat pekat. Setidaknya ada beberapa karakteristik utama dari teori Janis yang sangat tercermin dalam perilaku para pejabat tinggi, menteri, dan penasihat presiden kala itu:
1. Ilusi Ketahanan (Illusion of Invulnerability) Selama lebih dari tiga dekade, pemerintahan Orde Baru berhasil melewati berbagai riam politik dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang dipuji dunia internasional. Keberhasilan jangka panjang ini menumbuhkan optimisme berlebihan di kalangan elite. Mereka merasa sistem pertahanan politik mereka terlampau kuat dan tidak tergoyahkan. Ketika krisis moneter mulai menyentuh Thailand pada pertengahan 1997, para pengambil kebijakan di Indonesia percaya diri bahwa fondasi ekonomi domestik cukup kuat untuk menahan imbasnya.
2. Rasionalisasi Kolektif (Collective Rationalization) Ketika indikator ekonomi mulai memburuk dan kritik dari para ekonom independen serta mahasiswa mulai bermunculan, kelompok elite cenderung melakukan rasionalisasi untuk membela diri. Mereka menutup mata dari peringatan bahaya dan sibuk menyusun narasi bahwa situasi masih “aman dan terkendali.” Kebijakan-kebijakan yang keliru—seperti penutupan sejumlah bank tanpa persiapan yang matang—justru dibenarkan secara kolektif di dalam ruang rapat, meskipun di lapangan hal itu memicu kepanikan massal (rush money).
3. Tekanan Langsung pada yang Berbeda Pendapat (Direct Pressure on Dissenters) Dalam kultur politik Orde Baru yang sangat hierarkis dan paternalistik, kesetiaan mutlak adalah mata uang utama. Anggota kelompok elite yang mencoba memberikan analisis jujur atau berbeda pandangan mengenai keparahan krisis akan langsung menghadapi tekanan. Menyampaikan laporan yang “tidak menyenangkan” kepada sang pemimpin tertinggi dianggap sebagai tindakan subversif atau ketidaksetiaan. Akibatnya, muncul fenomena penyensoran diri (self-censorship), di mana para menteri atau penasihat memilih menahan pendapat kritis mereka demi menjaga posisi aman dan keharmonisan di mata presiden.
Sistem Internal, Eksternal, dan Putusnya Komunikasi Antarpribadi
Selain groupthink, dinamika kejatuhan Orde Baru juga bisa dibedah melalui pemikiran George Homans mengenai Sistem Internal dan Eksternal dalam kelompok kecil. Menurut Homans, dalam sebuah kelompok terdapat tiga unsur utama yang saling berkelindan: kegiatan, interaksi, dan perasaan.
Ketika unsur-unsur ini difokuskan pada tugas-tugas formal organisasi, mereka membentuk sistem eksternal. Namun, interaksi yang intens memunculkan perasaan (baik positif maupun negatif) di antara anggota yang melahirkan kegiatan tambahan di luar tugas formal, yang disebut sebagai sistem informal atau sistem internal.
Dalam kabinet terakhir Soeharto (Kabinet Pembangunan VII) yang dibentuk pada Maret 1998, sistem eksternal dan internal ini mengalami keretakan yang hebat. Secara eksternal, tugas mereka sangat jelas dan berat: menyelamatkan Indonesia dari kehancuran ekonomi. Namun secara internal, perasaan saling tidak percaya, tekanan psikologis yang luar biasa dari publik, serta hilangnya legitimasi sang pemimpin mulai merusak kohesi kelompok.
Pada Mei 1998, keseimbangan ini pecah. Ketika demonstrasi mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR dan korban jiwa mulai berjatuhan (seperti Tragedi Trisakti), “variabel masukan” (input variables) berupa tekanan eksternal dan tuntutan reformasi memaksa terjadinya perubahan radikal pada “variabel perantara” atau struktur peran di dalam kabinet.
Puncaknya terjadi pada malam tanggal 20 Mei 1998. Sebanyak 14 menteri bidang ekonomi dan industri (ekuin) menyatakan menolak untuk bergabung dalam “Kabinet Reformasi” yang direncanakan Soeharto melalui selembar surat deklarasi bersama di Gedung Bappenas. Ditinjau dari komunikasi kelompok, tindakan ke-14 menteri ini adalah bentuk penghentian interaksi secara mendadak karena pengeluaran psikologis (cost) berada di dalam kelompok elite tersebut sudah jauh melampaui imbalan (reward) yang bisa mereka tanggung. Berada di dalam lingkaran kekuasaan saat itu berarti menanggung beban moral dan sejarah yang teramat berat di mata rakyat Indonesia.
Komunikasi Kelompok Primer vs Sekunder dalam Pergerakan Mahasiswa
Kontras yang sangat menarik terlihat jika kita membandingkan kegagalan komunikasi di tingkat elite penguasa dengan dinamika komunikasi di tingkat akar rumput, khususnya pergerakan mahasiswa 1998. Di sinilah kita melihat penerapan nyata dari teori Charles Horton Cooley mengenai perbedaan pola Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder.
Pemerintahan Orde Baru beserta birokrasinya adalah representasi dari kelompok sekunder. Pola komunikasi yang terjadi di dalamnya bersifat dangkal, terbatas pada urusan formal, impersonal, dan sangat menekankan pada aspek isi (content) atau instruksi ketimbang hubungan antarpribadi yang tulus. Ketika krisis melanda, sifat komunikasi yang kaku dan instrumental ini membuat sistem birokrasi gagap, lambat merespons, dan mudah rapuh saat tekanan massa memuncak.
Jalaluddin Rakhmat menyebutkan bahwa dalam kelompok primer, komunikasi dilakukan untuk memelihara hubungan baik dan mengekspresikan perasaan secara emosional (ekspresif). Ikatan emosional yang kuat, rasa senasib sepenanggungan, kesamaan visi untuk membawa perubahan, serta komunikasi informal yang cair membuat gerakan mahasiswa memiliki tingkat soliditas yang luar biasa tinggi. Kelompok primer inilah yang berhasil menggalang kekuatan kolektif, meruntuhkan sekat-sekat perbedaan ego sektoral, dan menjadi lokomotif yang menjebol tembok tebal kekuasaan Orde Baru.
Melihat kembali peristiwa 1998 lewat kacamata komunikasi kelompok menyadarkan kita pada satu realitas pahit: musuh terbesar rezim Orde Baru bukanlah konspirasi global atau kekuatan eksternal, melainkan rasa nyaman yang menidurkan akal sehat di dalam ruang rapat mereka sendiri.
Sangat ironis ketika sebuah pemerintahan yang diisi oleh para teknokrat genius dan berpendidikan tinggi mendadak lumpuh dan “buta” saat menghadapi krisis. Fenomena groupthink di lingkaran elite Soeharto membuktikan bahwa kecerdasan individual tidak ada artinya jika kultur kelompok mengharamkan kritik dan memuja kepatuhan semu. Ketika menteri lebih takut kehilangan jabatan ketimbang menyampaikan realitas di lapangan, di sanilah kehancuran sebuah era dimulai.
Ini adalah alarm keras bagi kita semua. Dalam level apa pun—baik negara, perusahaan, hingga organisasi mahasiswa—kultur “asal bapak senang” dan pembungkaman pendapat adalah racun. Kelompok yang sehat tidak dibentuk dari keseragaman yang dipaksakan, melainkan dari keberanian anggotanya untuk saling mengoreksi demi menjaga nalar tetap sehat.
Kesimpulan Pada akhirnya, krisis multidimensional tahun 1998 di Indonesia bukan sekadar kegagalan sistem ekonomi makro, melainkan sebuah demonstrasi nyata dari kegagalan komunikasi di tingkat elite penguasa.