Menebak-nebak Alasan di Balik Pemecatan Purbaya
penulis yang sangat hobby musik rock memiliki website www.pikirpedia.com
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Ridwan Batara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMembedah Kebijakan Berani di Balik Kasus Pemecatan Purbaya
Kasus pemecatan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026, terjadi bagai petir di siang bolong. Kejadiannya begitu mendadak, bahkan ia dicopot saat tengah memimpin rapat resmi bersama DPD RI. Karena Istana masih irit bicara mengenai alasan resmi di balik keputusan ekstrem ini, publik pun mulai sibuk menebak-nebak apa yang terjadi di balik dinding Kementerian Keuangan. Mari kita bedah lima kebijakan krusial yang kemungkinan menjadi sumbu pemecatannya, yang semuanya melibatkan perseteruan sengit dengan empat tokoh penting di republik ini:
Pemindahan Dana SAL: Benturan Keras dengan Gubernur Bank Indonesia
Kebijakan pertama yang memicu kegaduhan makro adalah keputusan berani Purbaya memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia (BI) ke bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara. Dari sudut pandang pembelaan ekonomi domestik, Purbaya ingin dana mengendap tersebut segera berputar menjadi "darah segar" di perbankan nasional agar mereka punya likuiditas kuat untuk menyalurkan kredit ke masyarakat di tengah lesunya ekonomi global.
Namun, langkah agresif ini menabrak pakem moneter dan memicu ketegangan hebat dengan Gubernur Bank Indonesia. Pihak BI menilai tindakan ini terlalu berisiko dan mengganggu independensi serta ritme pengelolaan moneter negara. Ego sektoral dan benturan kebijakan ini menjadi akumulasi ketidaknyamanan pertama di lingkaran elit ekonomi.
Menahan Restitusi Pajak: Berselisih dengan Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman
Di level internal, Purbaya mengambil langkah tidak populer dengan menahan pengembalian (restitusi) pajak bagi perusahaan-perusahaan raksasa. Secara nalar penyelamatan negara, Purbaya ingin mengamankan kas (cash flow) APBN sekuat mungkin agar pemerintah memiliki dana tunai siap pakai untuk program-program kesejahteraan rakyat kecil.
Kebijakan ekstrem ini ditentang keras dari dalam oleh anak buahnya sendiri, yaitu Febrio Nathan Kacaribu (Eks Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal) dan Luky Alfirman (Eks Dirjen Anggaran). Keduanya menilai penahanan restitusi akan merusak kepercayaan dunia usaha dan menghambat investasi. Merasa mendapat hambatan internal (noise), Purbaya secara radikal mencopot kedua Dirjen tersebut pada April 2026. Namun, pemecatan dua pejabat tinggi ini justru menjadi bumerang yang memperlihatkan adanya ketidakstabilan kendali di tubuh Kemenkeu. Jeritan dunia usaha yang kehilangan arus kas akhirnya sampai ke telinga Istana sebagai sinyal merah.
Penundaan Dana Bagi Hasil: Gesekan Politik dengan Pramono Anung
Langkah ketiga adalah kebijakan Purbaya yang menunda penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika dilihat dari kacamata keadilan sosial, Purbaya berniat baik melakukan pemerataan anggaran. Ia ingin mengalihkan prioritas dana segar ke daerah-daerah pelosok yang jauh lebih miskin dan membutuhkan ketimbang Jakarta yang sudah mandiri secara fiskal. Namun di panggung politik, kebijakan populis ini berbuah benturan keras dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Penundaan ini memicu polemik tata negara dan ketegangan politik yang tajam. Purbaya dinilai terlalu frontal dan membuka "front pertempuran" baru dengan pemerintah daerah di saat stabilitas politik sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
Gaya Kepemimpinan Radikal yang Dikeluhkan Yustinus Prastowo
Kebijakan keempat sebenarnya berkaitan dengan gaya Purbaya mengelola internal kementeriannya. Demi mengejar target fiskal yang bersih dan cepat, ia menerapkan pola kepemimpinan yang agresif dan tak segan menyingkirkan siapa pun yang tidak sejalan. Niatnya agar birokrasi Kemenkeu bisa berlari kencang tanpa banyak debat. Dampaknya, friksi internal meruncing tajam. Salah satu tanda keretakan nyata ini terungkap pasca-pemecatan Purbaya, ketika Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menkeu/Pengamat) secara terbuka mengekspresikan kelegaannya di media sosial. Prastowo berterima kasih kepada Presiden karena dinilai telah "menyelamatkan Kemenkeu dan bangsa. Ini menjadi bukti otentik bahwa di bawah kepemimpinan Purbaya, suasana kerja di Kemenkeu dipenuhi ketegangan akibat gaya komunikasinya yang dinilai sebagian pihak mirip "koboi".
Tuntutan Intervensi Ekstrem Saat Rupiah Melemah
Kebijakan kelima yang menyudutkan posisi Purbaya terjadi pada Juni 2026, ketika nilai tukar Rupiah melemah hingga menembus Rp18.000 per Dolar AS. Niat Purbaya sangat jelas demi bangsa: ia ingin melindungi daya beli rakyat dari lonjakan inflasi barang-barang impor. Oleh karena itu, ia mendesak Bank Indonesia melakukan intervensi pasar secara agresif dan ekstrem. Sikap blak-blakannya yang mengkritik BI terlalu konservatif dalam menyelamatkan Rupiah justru memicu kepanikan pasar. Pasar keuangan sangat menyukai kepastian dan ketenangan, sesuatu yang sulit didapat dari gaya kepemimpinan Purbaya yang meledak-ledak. Alih-alih meredam gejolak, perselisihan terbuka antara Menkeu dan BI ini malah memicu sentimen negatif dari para investor global.
Kesimpulan
Pada akhirnya, teka-teki pemecatan Purbaya membawa kita pada satu kesimpulan mendasar. Purbaya Yudhi Sadewa kemungkinan besar adalah seorang nasionalis yang ingin melakukan terobosan-terobosan cepat demi menyelamatkan perekonomian bangsanya dari guncangan. Namun, ia lupa bahwa mengelola ekonomi sebuah negara besar tidak bisa dilakukan dengan gaya satu arah. Dibutuhkan diplomasi, harmoni antarlembaga, dan kemampuan menjaga ketenangan pasar.
Presiden Prabowo tampaknya menyadari bahwa ongkos ketidakpastian politik dan ekonomi ini terlalu mahal. Penunjukan Suahasil Nazara sebagai pengganti adalah langkah taktis untuk meredam badai. Purbaya telah turun panggung, meninggalkan pelajaran berharga bagi republik ini: bahwa di kursi menteri, niat baik demi bangsa harus selalu bersanding dengan kelihaian bernavigasi di atas gelombang politik dan pasar.