Menjaga Makan Bergizi Gratis dari Jerat Salah Sasaran dan Salah Kelola

Presiden Prabowo Subianto ikut makan MBG di SMPN 111 Jakarta, Selasa (2/6/2026). (Dok. Setpres)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jelas merupakan salah satu kebijakan sosial paling berani dalam sejarah modern kita. Dirancang sebagai motor utama menuju Indonesia Emas 2045, program ini membawa misi besar: memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi masa depan sejak dini.

Namun, niat baik ini langsung dihantam badai di hulu kelembagaannya. Keputusan Presiden Prabowo Subianto merombak total kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yang kemudian diikuti langkah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta para wakilnya sebagai tersangka korupsi kemarin (3/6), menjadi tamparan keras bagi kita semua.

Kasus dugaan penyimpangan anggaran lewat yayasan terafiliasi hingga pengadaan barang operasional ini seolah membenarkan ketakutan publik selama ini. Megaproyek dengan suntikan dana raksasa—yang direncanakan mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah—nyatanya sangat rawan menjadi bancakan baru.

Peristiwa kelam di awal jalan MBG ini mengajarkan satu hal mendasar. Musuh terbesar kebijakan publik di negeri ini jarang sekali soal ada atau tidaknya anggaran. Musuh aslinya adalah bobroknya tata kelola di lapangan.

Saat program sosial dirancang dengan keriuhan politik tetapi miskin pengawasan, tujuan mulianya akan dengan mudah rontok oleh syahwat koruptif pelaksananya. Karena itu, momentum bersih-bersih BGN di bawah kepemimpinan baru harus jadi titik balik untuk berbenah total.

Restrukturisasi MBG tidak bisa ditawar lagi. Pilihannya cuma dua: mau membenahi sistem data dari hulu, atau membiarkan anggaran ini kembali menguap sia-sia.

Mengakhiri Era Ego Sektoral dan Data Buram

Pintu masuk utama dari perbaikan ini adalah memaksimalkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Regulasi ini harus dipakai untuk meruntuhkan tembok ego sektoral antar-instansi yang selama bertahun-tahun bikin bansos kita sering salah sasaran karena beda basis data.

Data yang terintegrasi itu fungsinya seperti kacamata yang bersih. Pemerintah jadi bisa melihat potret riil masyarakat secara utuh—mulai dari belanja anggaran, distribusi logistik, sampai evaluasi dampak di lapangan.

Dalam program sebesar MBG, akurasi data adalah batas tipis antara sukses dan gagal. Pemerintah tidak boleh lagi main tebak-tebakan, atau menyerahkan penunjukan mitra secara subjektif yang gampang diakali seperti modus operandi yang diungkap Kejaksaan Agung baru-baru ini.

Sebagai orang yang sehari-hari bergelut dengan angka, saya percaya pada satu prinsip: kebijakan yang bagus hanya lahir dari data yang bersih. Data yang lengkap, mutakhir, dan konsisten adalah satu-satunya cara agar setiap rupiah uang pajak kita benar-benar jadi makanan bergizi buat anak sekolah, santri, dan ibu hamil.

Bukan cuma soal siapa yang berhak menerima, data yang detail juga penting untuk melihat kebutuhan nyata di lapangan. Saya pernah melihat sendiri bagaimana bingungnya penyedia layanan ketika harus menyiapkan makanan untuk kelompok target dengan rentang usia yang sangat jauh berbeda.

Kondisi ini jadi pengingat penting bahwa kebutuhan di lapangan tidak pernah seragam. Porsi dan kalori anak PAUD jelas beda dengan siswa SMP. Begitu juga karakteristik geografis antara daerah pesisir dan pegunungan.

Kalau manajemen BGN abai pada detail ini, akibatnya adalah penyeragaman buta. Ujung-ujungnya, anggaran akan bocor karena makanan terbuang sia-sia (food waste) di satu tempat, sementara di tempat lain anak-anak justru kekurangan gizi. Keberhasilan MBG harus diukur dari makanan yang masuk ke mulut anak, bukan sekadar logistik yang keluar dari gudang.

Digitalisasi Tanpa Kompromi

Belajar dari temuan hukum terkait dugaan korupsi pengadaan perangkat elektronik dan operasional di BGN yang tidak sesuai kebutuhan, sistem belanja barang wajib dirombak total. Transparansi tidak boleh cuma jadi jargon.

KPK jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa program populis dengan anggaran jumbo punya risiko penyelewengan yang sangat tinggi kalau sistem kontrol internalnya longgar. Tanpa pengawasan berlapis, skema kemitraan berbaju yayasan akan dengan mudah dikooptasi menjadi alat kejahatan yang terstruktur.

Digitalisasi proses pengadaan dan pencatatan transaksi yang tercatat secara real-time bukan lagi sekadar biar kelihatan modern. Ini adalah alat utama untuk mengunci ruang gerak para pemburu rente.

Selain sistem internal, mata publik juga harus dilibatkan. Masyarakat, komite sekolah, dan orang tua murid jangan cuma diposisikan sebagai penonton atau objek pasif yang menerima makanan gratis. Mereka adalah pengawas terbaik di lapangan.

Buka kanal pengaduan (whistleblowing system) yang aman dan responsif agar warga bisa melapor kalau menemukan kejanggalan. Kebijakan publik yang sehat tidak boleh alergi pada kritik. Kritik justru obat agar program ini tidak mati muda.

Integritas ASN: Benteng Terakhir

Pada akhirnya, seakurat apa pun data tunggal yang kita punya dan secanggih apa pun sistem digital yang dibuat, penentunya tetap manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Kasus hukum yang menjerat eks pimpinan BGN menjadi bukti nyata bahwa gelar mentereng atau kompetensi akademik sama sekali tidak menjamin apa-apa tanpa adanya integritas. Bagi seorang ASN, integritas bukan sekadar formalitas mengisi absensi atau patuh pada dokumen administratif.

Integritas adalah kesadaran moral bahwa setiap tanda tangan, setiap verifikasi data, dan setiap keputusan logistik yang diambil di meja kerja akan menentukan nasib isi piring anak-anak kita.

Taruhannya terlalu besar. ASN harus punya keberanian untuk tetap objektif, berani bicara apa adanya kepada pimpinan jika melihat kondisi lapangan yang kacau, dan tegas menolak intervensi yang melanggar hukum.

Masa depan program Makan Bergizi Gratis tidak boleh digantungkan pada figur individu, melainkan pada kekuatan sistem yang bersih. Data tunggal yang valid akan menjadi penunjuk arah, sementara integritas aparatur akan jadi benteng terakhir yang menjaga hak gizi anak bangsa tidak dikorupsi. Jika keduanya bisa berjalan beriringan, MBG masih punya peluang untuk bangkit dan menjadi investasi sosial paling berharga menuju Indonesia Emas 2045.