Jalan Rusak, Harga Anjlok, dan Suara Sunyi dari Desa

Jalan Rusak Desa Talangjali Kotabumi Utara, Sumber: Hasan Media Lampung

Seperti ritual tahunan setiap libur Hari Raya Idulfitri, saya yang nonmuslim pun turut melaksanakan mudik lokal lintas kabupaten dari Bandar Lampung menuju Lampung Utara, tepatnya di Desa Wonomarto, Dusun Tegalsari, Kecamatan Kotabumi Utara. Ini bukan sekadar perjalanan menuju rumah orang tua, melainkan semacam ziarah batin ke masa kecil—ke tempat yang menyimpan banyak kenangan dan di mana sebagian harapan masyarakat masih tergantung di ujung ketidakpastian pembangunan.

Perjalanan dari Bandar Lampung menuju pusat Kota Kotabumi biasanya memakan waktu sekitar dua setengah jam. Namun, waktu tempuh tersebut hanya sampai pusat kota. Perjalanan dilanjutkan ke arah Prokimal selama dua puluh menit melalui jalan beraspal yang cukup nyaman. Akan tetapi, kenyamanan itu tidak bertahan lama. Setibanya di Prokimal atau Desa Madukoro, kami memasuki wilayah Desa Talangjali. Di sinilah kenyamanan berkendara seketika lenyap, berganti dengan jalan berlubang, bergelombang, dan rusak parah. Kendaraan hanya dapat melaju sekitar 10 km per jam. Untuk sampai ke rumah orang tua, dibutuhkan waktu sekitar satu jam lagi—hampir setara dengan separuh perjalanan dari Bandar Lampung sejauh 111 kilometer. Ironisnya, kondisi jalan yang rusak ini tidak pernah berubah sejak saya lahir tiga puluh lima tahun lalu.

Masalah jalan rusak bukanlah sekadar urusan kenyamanan. Ia merupakan simbol konkret dari ketidakhadiran negara dalam menjamin akses dasar bagi warga desa. Jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat pedesaan—menghubungkan mereka dengan pasar, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pusat pemerintahan. Ketika jalan dibiarkan rusak selama puluhan tahun, berarti negara secara tidak langsung membiarkan rakyatnya tertinggal dan terisolasi. Pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat jika perlu, semestinya tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Jalan desa bukan hanya infrastruktur fisik, melainkan juga bagian dari infrastruktur keadilan sosial.

Meski demikian, mudik lokal saat Idulfitri selalu membawa kebahagiaan tersendiri. Ada suasana hangat menyapa, aroma masakan kampung, dan senyum wajah-wajah lama yang masih tinggal di sana. Momen ini menjadi titik temu antara masa lalu dan masa kini, sekaligus ruang berbagi cerita dan harapan.

Di desa kami, toleransi bukanlah slogan, melainkan praktik nyata. Ketika kami umat Nasrani merayakan Natal, tetangga yang Muslim datang bersilaturahmi. Sebaliknya, saat Idulfitri tiba, kami yang Nasrani ikut berkunjung dan mengucapkan selamat. Tradisi saling kunjung ini merupakan wujud harmoni yang tumbuh dari akar budaya lokal. Di tengah situasi nasional yang kerap diramaikan oleh isu intoleransi, kampung kami menjadi contoh kecil bahwa keberagaman dapat berjalan selaras dan penuh kasih.

Tanaman Singkong, Sumber: Agus Pamintaher Corner.co.id

Sebagian besar penduduk Desa Wonomarto—sekitar 90 persen—berprofesi sebagai petani, buruh tani, atau penggarap. Sisanya merupakan peternak, pedagang kecil, dan pekerja serabutan. Saat kunjungan Idulfitri, obrolan-obrolan ringan di serambi rumah berubah menjadi diskusi yang lebih dalam. Kami membahas harga singkong yang terus anjlok, permainan tengkulak dan syarat dari pabrik yang menyulitkan petani. Sawit yang sempat menanjak harganya menjadi sedikit penghibur, meskipun tidak semua petani mampu beralih karena keterbatasan modal. Karet yang dulunya menjadi primadona pun kini telah banyak ditebang karena harganya yang tidak menjanjikan. Ironisnya, ketika harga mulai membaik, para petani telah kehilangan pohon-pohon karet mereka. Bahkan harga kambing pun kini lesu, menambah panjang daftar kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.

Petani dan peternak selalu berada di lapisan paling bawah dalam rantai ekonomi. Mereka merupakan pihak yang paling terdampak oleh fluktuasi harga, cuaca, hingga kebijakan, tetapi paling sedikit memperoleh perlindungan. Dalam situasi seperti ini, keberpihakan negara seharusnya tidak hanya menjadi jargon, tetapi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kestabilan harga, menertibkan praktik monopoli dan kartel di tingkat hulu, serta membuka akses pasar yang layak bagi petani dan peternak desa.

Pemerintah tidak cukup hanya membangun jalan tol dan infrastruktur megah di kota-kota besar. Pembangunan sejati justru dimulai dari desa—dari jalan desa yang layak, harga panen yang stabil, serta akses petani terhadap pupuk, teknologi, dan informasi pasar. Selama hal-hal mendasar ini masih diabaikan, maka desa akan tetap tertinggal, dan para petani terus menjadi korban ketimpangan struktural.

Dari kampung kecil seperti Wonomarto, suara-suara sunyi para petani seharusnya dapat sampai ke telinga para pengambil kebijakan. Mereka tidak meminta kemewahan, hanya ingin harga yang adil, jalan yang layak, dan jaminan hidup yang manusiawi. Itu saja sudah cukup untuk membuat mereka bertahan dengan martabat.