Putusan MK dan Integritas Pilkada Pesawaran 2024

YouTube Makamah Komstitusi/Sidang Pembacaan Putusan PHPU 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan perannya sebagai benteng terakhir dalam menegakkan keadilan pemilu melalui putusan terbarunya terkait sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024. Putusan ini menjadi sorotan karena menyentuh aspek mendasar dalam sistem pemilu Indonesia, khususnya terkait keabsahan pencalonan kepala daerah serta prinsip demokrasi yang berkeadilan.

Isu Krusial dalam Putusan MK

Dalam perkara ini, pasangan calon Hj. Nanda Indira B. dan Antonius Muhammad Ali mengajukan gugatan terhadap kemenangan pasangan Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto. Sengketa ini tidak hanya berkaitan dengan perolehan suara, tetapi juga menyinggung dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang berpotensi mencederai integritas pemilu.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah mengenai keabsahan ijazah calon kepala daerah. Pemohon mendalilkan bahwa calon bupati nomor urut 1 tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat yang sah, yang merupakan syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Jika dalil tersebut terbukti benar, maka hal ini tidak hanya menyangkut ketidakpatuhan terhadap aturan, tetapi juga menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, gugatan ini juga menyoroti dugaan kelalaian dalam proses administrasi pencalonan yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan dalam kompetisi politik.

Mahkamah Konstitusi: Dari “Mahkamah Kalkulator” ke Penegak Keadilan Substantif

Putusan ini menegaskan bahwa MK tidak sekadar berperan sebagai “Mahkamah Kalkulator” yang hanya menghitung selisih suara, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan keadilan substantif dalam pemilu. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan yurisprudensi MK yang semakin menitikberatkan pada aspek kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu, bukan hanya pada hasil akhirnya.

Sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, pemilu yang demokratis tidak hanya dilihat dari hasil perolehan suara, tetapi juga dari proses yang menjamin integritas dan transparansi. Jika kemenangan diperoleh melalui cara-cara yang mencederai prinsip demokrasi, maka Mahkamah berwenang membatalkan hasil pemilihan tersebut. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan keberanian MK dalam menegakkan norma hukum yang lebih substansial dibandingkan sekadar angka-angka suara.

Dampak Putusan terhadap Pilkada dan Demokrasi

Putusan ini membawa beberapa implikasi penting bagi penyelenggaraan pemilu ke depan, di antaranya:

Putusan MK dalam sengketa Pilkada Pesawaran 2024 pun menjadi pengingat bahwa pengadilan konstitusi bukan hanya lembaga yang memastikan hasil penghitungan suara, tetapi juga penjaga prinsip kejujuran dan integritas dalam pemilu. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi preseden yang memperkuat tata kelola pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

Meski demikian, tantangan ke depan masih besar. Reformasi dalam tata kelola pemilu, baik dalam seleksi calon maupun dalam penyelenggaraan yang lebih transparan, harus terus dilakukan agar tidak ada lagi celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Jika tidak, putusan MK hanya akan menjadi dokumen hukum tanpa dampak nyata dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.