Menjaga Kunci Pangan Jawa, Sembari Menempa Kunci Baru
Master of Public Policy in International Economic Development Policy - University of Michgan // Manajer Bank Indonesia
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari M Rifki Maulana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar“Jika Jawa adalah koentji, maka dalam urusan pangan, Indonesia tidak boleh hanya punya satu kunci.”
BMKG memprediksi El Nino 2026 akan menghadirkan musim kemarau lebih kering dan lebih panjang dari pola historisnya, dengan 46,5% wilayah Indonesia mengalami awal kemarau lebih cepat dari biasanya . BRIN bahkan menyebutnya "Godzilla" El Nino, dengan dampak yang lebih kuat dan bersifat unik antar wilayah . Di wilayah Jawa dan Balinusra akan mengalami kemarau yang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering. Di sisi lain, wilayah timur laut Indonesia seperti Sulawesi bagian utara, Halmahera, dan Maluku mengalami curah hujan tinggi dan berpotensi banjir. Sementara, wilayah Kalimantan dan Sumatera berpotensi mengalami karhutla.
Satu hal yang penting kita cermati dari risiko El-Nino tersebut adalah bagaimana jawa yang notabene menjadi sentra pangan nasional akan memasuki kemarau lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering, tepat di saat lahan pertanian memasuki siklus tanam utama. Kita mungkin sering mendengar istilah bahwa “Jawa adalah koentji” dan dalam hal ketahanan pangan nasional, istilah tersebut masih relevan.
Jawa: Kunci Ketahanan Pangan Nasional
Data BPS mengonfirmasi bahwa tiga provinsi dengan total produksi beras tertinggi pada 2025 adalah Jatim, Jabar, dan Jateng yang berkontribusi hampir 50% terhadap produksi beras nasional . Dominasi serupa terjadi pada komoditas hortikultura dimana lebih dari separuh produksi cabai rawit nasional bertumpu di Jawa. Untuk bawang merah, Jateng dan Jatim bersama-sama menguasai lebih dari 50% pasokan nasional, dimana Brebes menjadi sentra utama.
Keunggulan produksi ini didukung oleh infrastruktur irigasi teknis paling baik di Indonesia. Namun di situlah juga letak kerentanannya, dimana irigasi teknis bergantung pada debit air yang memadai, dan adanya El Nino yang membuat penurunan curah hujan di bawah normal, berpotensi mengurangi ketersediaan air secara signifikan. Hal tersebut mendorong risiko gagal panen di musim tanam kedua yang biasanya berlangsung antara Juli hingga September, tepat saat puncak kemarau diprakirakan terjadi. Kejadian gagal panen karena el nino ini sempat terjadi di tahun 2023 dan mengakibatkan inflasi pangan tinggi di paruh kedua 2023 yang berlanjut hingga awal 2024.
Tidak hanya di sisi produksi, Jawa juga berperan sebagai titik simpul dari jaringan distribusi pangan nasional. Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta, yang menerima arus masuk beras normal sebesar 2.500–3.000 ton per hari , untuk kemudian didistribusikan ke banyak wilayah. Pola distribusi beras antar pulau mencerminkan ketergantungan yang tinggi dari daerah sentra. Pulau Kalimantan memiliki produksi beras yang relatif rendah, sehingga bergantung pada pasokan luar terutama dari Jateng, Jatim, dan DKI Jakarta. Sementara, wilayah Maluku dan Papua mendapat pasokan beras terbesar dari Jatim, DKI Jakarta, dan Sulsel. Oleh karenanya, jika daerah sentra pangan di Jawa mengalami gangguan, maka tekanannya akan cepat menular ke wilayah lain.
Tiga Pelajaran Penting
Dengan pola yang sedemikian terpusat di Jawa, respons terhadap El Nino 2026 harus bergerak di tiga aspek sekaligus: Mitigasi, Koordinasi dan Reformasi.
Pertama, mitigasi jangka pendek bisa dilakukan melalui penyesuaian kalender tanam berbasis prakiraan iklim BMKG. Daerah sentra pangan daerah pantura yang menjadi penyumbang terbesar produksi beras nasional perlu menggeser jendela tanam agar fase kritis pertumbuhan padi tidak bertepatan dengan puncak defisit debit irigasi. Penggeseran jadwal tanam ini bukan hal baru, tetapi urgensinya di tahun ini jauh lebih tinggi karena kemarau diprakirakan datang lebih awal dari biasanya. Bersamaan dengan itu, kapasitas pengeringan dan penyimpanan gabah perlu diperkuat. El Nino yang datang lebih awal bisa memajukan panen di beberapa sentra, tetapi tanpa infrastruktur pasca panen yang memadai, kualitas beras akan turun dan nilai jual petani berisiko tergerus.
Kedua, pada aspek koordinasi, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-nasional melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) harus bergerak lebih jauh dari sekadar stabilisasi harga di hilir. Salah satu contoh konkritnya, adalah adanya Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang mampu membuka ruang untuk menggeser sebagian beban distribusi dari Jawa ke sentra-sentra lain yang tidak terdampak El Nino. Ketika Jawa mengalami kekeringan, Sulawesi Selatan berpotensi mengambil peran sebagai pemasok alternatif beras dan hortikultura untuk wilayah Sulampua dan sebagian Kalimantan. Ini hanya bisa terjadi jika KAD antara TPID Sulsel dan daerah-daerah penerima sudah siap dioperasikan.
Terakhir, adanya El Nino 2026, perlu kita lihat sebagai bahan evaluasi peta ketahanan pangan nasional untuk segera mendiversifikasi sentra-sentra pangan baru di luar jawa. Sulsel sudah membuktikan diri sebagai eksportir beras antar pulau dimana Sidrap dan Pinrang secara rutin memasok wilayah tetangga. Sumsel menyimpan hamparan lahan rawa pasang surut terluas kedua nasional yang masih bisa terus dioptimalkan. Kalsel memiliki potensi produksi beras cukup besar, walaupun selama ini tertahan oleh keterbatasan infrastruktur. Jika ketiga wilayah ini dikembangkan sebagai sentra pangan nasional yang sungguh-sungguh dengan dukungan ekosistem tertata nan kondusif, ketahanan pangan akan bisa terus terjaga di tengah ancaman iklim dan geopolitik global yang semakin tidak terduga.
Oleh karenanya, fokus utama sekarang adalah menjaga kunci ketahanan pangan existing di Jawa di tengah gempuran El Nino, sembari perlahan menempa “kunci-kunci” baru yang akan membawa kita membuka gerbang kedaulatan pangan nasional.