Peran Pelajar dalam Mengkalibrasi Kebijakan Global

Ilustrasi kuliah di luar negeri. Foto: Shutter Stock

Sebelum saya pergi belajar kebijakan ekonomi ke Amerika Serikat (AS), saya mendengar selentingan opini skeptis tentang seberapa relevan keputusan saya tersebut. Terdapat anggapan bahwa bahwa pendekatan kebijakan ekonomi di negara maju akan cukup sulit dipraktikkan di Indonesia yang notabene adalah negara berkembang.

Bahkan akhir-akhir ini, keskeptisan itu juga seringkali hilir mudik di lini sosial media di mana banyak kritik diarahkan kepada pelajar yang baru datang dari di luar negeri dan mencoba “menceramahi mentah-mentah” bagaimana Indonesia seharusnya bersikap atas referensi yang mereka dapatkan selama studi.

Saya bisa memahami keskeptisan tersebut, namun, jika berkaca pada hampir dua tahun belajar di AS saya justru merasa pelajar internasional memainkan peran sangat vital dalam perumusan kebijakan global ke depan.

Kalibrasi kebijakan global

Salah satu pengalaman berbeda yang saya rasakan ketika studi adalah bagaimana sistem penilaian yang menitikberatkan kepada tingkat keaktifan dan kualitas diskusi dari seorang individu. Bentuk diskusinya pun beragam, bisa melalui tatap muka di dalam kelas, bias melalui diskusi tulisan pada platform digital kelas, hingga debat meja bundar di mana individu tersebut memainkan peran sebagai representatif dari sebuah institusi pengambil kebijakan.

Bobot diskusi bisa dibilang sangat signifikan dan setara dengan bobot nilai ujian akhir maupun tugas tertulis lainnya. Dan di fase diskusi inilah kerap terjadi benturan ide dan opini antara pelajar dari negara maju dan di negara berkembang untuk kemudian menghasilkan sebuah konsensus baru dari sebuah gagasan yang awalnya mentah. Buat saya ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan perjalanan studi saya.

Salah satu diskusi yang paling saya ingat adalah topik ‘free trade vs fair trade’. Beberapa pelajar dari negara maju merasa bahwa perdagangan antar negara harus dilaksanakan sebebas mungkin dengan hambatan minim sehingga upaya pembatasan ekspor sumber daya alam mentah yang biasanya dilakukan negara berkembang (salah satunya dalam hal ini adalah Indonesia) bisa dianggap mencederai prinsip tersebut.

Di sisi lain dari perspektif pelajar negara berkembang, pembatasan ekspor sumber daya alam mentah yang tujuannya untuk diolah terlebih dahulu di dalam negaranya, semata-mata bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik sehingga negara berkembang bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonominya dan bertransformasi menjadi negara maju.

Miris dan tidak adil rasanya jika negara berkembang terus terjebak untuk menyuplai sumber daya alam mentah untuk diolah di negara maju dan hasil olahannya diimpor kembali ke negara berkembang. Pada akhirnya, konsensus kelas menyepakati bahwa perdagangan internasional harus mengedepankan asas keadilan.

Perspektif negara berkembang di atas jarang didengar oleh mereka yang tinggal di negara maju dan adanya diskusi ini jelas akan bermanfaat di kemudian hari, terlebih untuk mereka yang berkuliah di fakultas kebijakan publik. Lahirnya kebijakan global di kemudian hari bukan tidak mungkin berasal dari usulan calon-calon pengambil kebijakan dari berbagai negara yang berdiskusi di ruang kelas.

Belajar dari China

Krusialnya peran pelajar dalam mereformasi tatanan ekonomi sosial sebuah negara berkembang telah ditunjukkan lebih dahulu oleh China, di mana kebijakan tersebut pertama kali diinisiasi di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping di tahun 1978. Dalam buku Middle Class Shanghai disebutkan bahwa dari 1978 hingga 2019, terdapat lebih dari 5.8 juta pelajar china yang pergi ke luar negeri, di mana AS menjadi negara yang paling banyak dikunjungi.

Sehingga tidak mengherankan jika pada tahun 1978, Deng Xiaoping dan Jimmy Carter (Presiden AS kala itu) secara eksplisit menegaskan bahwa pengiriman pelajar pertama dari China ke AS adalah sebuah bentuk kerja sama internasional dan berkontribusi positif terhadap stabilitas global.

Dari perspektif China sendiri, keputusan Deng Xiaoping untuk mengirimkan pelajar China ke luar negeri tidak hanya semata-mata untuk berusaha mereplikasi pengetahuan dari barat, namun juga untuk memberikan sinyal kepada dunia kalau China di zaman itu telah siap untuk membuka diri ke tatanan global setelah sebelumnya China dikenal sebagai negara tertutup.

Untuk mencegah adanya “brain drain”, ia juga memberlakukan kebijakan penting di tahun 1992 yang menegaskan setiap dari pelajar yang pulang ke China akan dijamin mendapatkan pekerjaan layak dan sesuai dengan pendidikannya. Sehingga tidak mengherankan jika kini banyak lulusan luar negeri dari China yang menempati posisi strategis di pemerintahan maupun menjadi inovator ulung di bidang sains & teknologi. Eksternalitas positif lainnya yang terjadi adalah banyaknya lulusan luar negeri yang pada akhirnya menjadi tenaga pengajar di China dan membuat kualitas akademik di China mampu bersaing dengan AS.

Oleh karenanya, peran pelajar internasional sangatlah krusial karena tidak hanya para pelajar tersebut bisa mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat dari tempat mereka belajar, namun juga bisa untuk menjembatani isu-isu global krusial yang kerap kali timpang pembuatan kebijakannya seperti perdagangan dan ekonomi hijau.

Sudah saatnya kebijakan global menjadi lebih inklusif dan tepat sasaran, di mana itu akan mustahil tercapai jika para pembuat kebijakan global tidak pernah mendengar realita yang sebenar-benarnya terjadi di belahan negara lain. Di sinilah peran pelajar internasional menjadi penting karena mengutip seperti yang dilontarkan Elizabeth Dole: "The best public policy is made when you are listening to people who are going to be impacted."