Curi Start Makan Siang Gratis dan PPN 12%

Rifki Putra Pasya
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Padjajaran
Konten dari Pengguna
13 Maret 2024 9:58 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Rifki Putra Pasya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Prabowo dan Joko Widodo di Istana Merdeka. Foto: OJI/Humas Sekretariat Kabinet
zoom-in-whitePerbesar
Prabowo dan Joko Widodo di Istana Merdeka. Foto: OJI/Humas Sekretariat Kabinet
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
14 Februari lalu, rakyat sudah diberikan waktu dan hak untuk menentukan pemimpin yang akan mengayomi mereka selama lima tahun ke depan. Akan tetapi, tugas rakyat belum selesai. Kini, mereka memiliki tugas untuk mengawal rekapitulasi suara yang tengah dilakukan oleh KPU hingga tanggal 20 Maret mendatang.
ADVERTISEMENT
Memang di tengah proses rekapitulasi, terdapat banyak polemik yang mewarnai media sosial. Sirekap merupakan satu dari sekian contoh polemik yang kerap menarik perhatian publik. Mulai dari ketidaksesuaian data Sirekap dengan Formulir C1, penutupan grafik Sirekap, hingga adanya lonjakan suara salah satu partai politik yang dianggap tidak wajar.
Namun, dari sekian polemik yang hadir pasca pemungutan suara di tanggal 14 Februari lalu,simulasi makan siang gratis menjadi salah satu sorotan yang menarik untuk dianalisis. Selain itu, wacana peningkatan PPN menjadi dua belas persen di tahun 2025 pun juga menimbulkan pertanyaan terhadap konsep keberlanjutan yang diklaim oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai dasar wacana peningkatan PPN.
Sebelum membahas kedua polemik tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa terdapat isu makan siang gratis yang sudah mencuat pada rapat kabinet pada tanggal 26 Februari 2024.
ADVERTISEMENT
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, membenarkan adanya pembahasan terkait program makan siang gratis dalam rapat kabinet yang nantinya akan dialokasikan dalam RAPBN 2025 mendatang.
Namun, Presiden Joko Widodo membantah pembahasan program makan siang gratis dalam rapat kabinetnya. Dalam rapat kabinet tersebut, Jokowi hanya menjelaskan bahwa seluruh program presiden terpilih harus dimasukkan dalam RAPBN 2025 untuk memudahkan pekerjaan pemerintahan selanjutnya.
Tiga hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 29 Februari 2024, Airlangga hadir ke SMP Negeri 2 Curug di Kabupaten Tangerang untuk meninjau simulasi makan siang gratis. Hal tersebut pun menimbulkan beberapa pertanyaan.
Airlangga Hartarto meninjau simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug Kab. Tangerang, Banten. Foto: MPI/Okezone.com
Pertama, bagaimana bisa program unggulan salah satu paslon sudah mulai diuji coba di tengah belum ada putusan final dari KPU mengenai penetapan capres-cawapres terpilih?
ADVERTISEMENT
Kedua, Jika sebelumnya terdapat pernyataan berbeda antara presiden dengan menteri mengenai pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet, mengapa simulasi tersebut tetap dapat dilaksanakan?
Ketiga, dari manakah sumber anggaran yang dialokasikan untuk simulasi makan siang gratis?
Di tengah banyaknya polemik mengenai makan siang gratis, muncul wacana kenaikan PPN menjadi dua belas persen yang disampaikan oleh Airlangga selaku Menko Perekonomian pada tanggal 8 Maret 2024. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa karena rakyat Indonesia telah memilih keberlanjutan, program-program pemerintah pun akan terus dilanjutkan yang meliputi kenaikan PPN.
Mengenai detail kenaikan PPN, sambung Airlangga, akan dibahas dalam penyusunan RAPBN 2025, sehingga pemerintahan selanjutnya akan mendapatkan kepastian program yang akan dijalankan mendatang.
ADVERTISEMENT
Jika membahas tentang kenaikan PPN, program makan siang gratis pun menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut karena selain dilakukan simulasi makan siang gratis yang patut dipertanyakan, beberapa pihak, seperti Airlangga dan Bahlil, sudah menyuarakan alokasi APBN, yang salah satu sumbernya dari PPN, untuk makan siang gratis. Padahal, keputusan capres-cawapres terpilih belum diumumkan oleh KPU, sehingga kebijakan transisi yang tengah dilakukan pemerintahan sekarang dinilai terlalu prematur.
Penyelenggaraan uji coba program Prabowo-Gibran dan wacana kenaikan PPN semakin menunjukkan 'cawe-cawe' pemerintahan Jokowi terhadap pemerintahan penerusnya. Meskipun atas dasar transisi dan keberlanjutan, sejatinya pemerintahan Jokowi tidak boleh 'curi start' sebelum KPU memutuskan paslon terpilih pada tanggal 20 Maret mendatang. Namun, jika melihat berbagai manuver Jokowi menuju 14 Februari, nampaknya bukan menjadi suatu hal yang mengejutkan apabila 'cawe-cawe' hingga 'curi start' sudah dilihat secara kasat mata oleh publik.
ADVERTISEMENT