Krisis Kepercayaan yang Sehat: Aktivisme Generasi Z dari Kacamata Psikologi

Foto: Rifky Ilham Pratama

Beberapa waktu belakangan ini, pikiran saya hampir tak pernah lepas dari memahami gerakan protes dan aktivisme Generasi Z – terutama ketika saya menyaksikan rangkaian demonstrasi di Indonesia sepanjang beberapa tahun belakangan ini.

Tak hanya di Indonesia. Di beberapa negara di dunia, suara anak muda juga menggema lewat protes yang dipimpin Generasi Z: di Sri Lanka, krisis ekonomi 2022 melahirkan gelombang pemuda menjatuhkan rezim; di Nepal, protes yang tersulut akibat pembatasan sosial media, dengan dibarengi simbol-simbol budaya pop, dan dipicu oleh rasa frustasi terhadap dominasi elit; hingga yang terbaru gerakan GenZ 212 meledak di Maroko dengan ribuan pemuda di lebih dari sebelas kota memprotes prioritas pemerintah yang dianggap keliru.

Jika dilihat dari kacamata psikologi, protes-protes ini mencerminkan menurunnya kepercayaan (trust) kepada pemimpin. Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) menjelaskan bahwa kepercayaan memiliki tiga unsur utama, yaitu: ability, sejauh mana pihak yang dipercaya mampu melakukan apa yang dijanjikan; benevolence, sejauh mana pihak yang dipercaya tersebut peduli terhadap kepentingan orang lain; dan integrity, sejauh mana pihak tersebut dapat memegang janji dan nilai secara konsisten.

Pada kondisi inilah generasi Z menjadi saksi yang kritis. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah banjir informasi, membuat mereka dapat secara langsung menyaksikan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan, antara janji dan realitas. Ketika tiga komponen itu terganggu – misalnya karena janji politik yang tidak ditepati atau perilaku pemimpin yang tidak menunjukkan kecakapan dan integritas – maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan terhadap pemimpin yang bersangkutan, namun juga pada sistem formal.

Sebagai bagian dari generasi ini, saya tumbuh di era digital yang serba cepat – di mana suara generasi kami lebih nyaring di ruang virtual daripada di panggung politik formal. Saya pernah terlibat dalam sejumlah kegiatan aktivisme, dan dari sana saya belajar bahwa kemarahan dan keresahan anak muda sering kali lahir bukan karena kebencian terhadap sistem, melainkan keinginan mencari ruang bermakna di tengah sistem yang terasa jauh dari aspirasi.

Sebagai psikolog industri dan organisasi, saya melihat pola ini serupa dalam dinamika di dunia kerja. Dalam organisasi, karyawan yang merasa psychological contract-nya dilanggar, atau janji dan ekspektasi yang tidak terpenuhi akan cenderung menarik diri secara emosional, bahkan pasif terhadap lingkungan kerjanya. Rousseau (1995) menjelaskan bahwa hubungan antara individu dan organisasi tidak hanya dibangun oleh kontrak formal, tetapi juga oleh “kontrak psikologis”. Kontrak psikologi merupakan serangkaian harapan dan kepercayaan yang bersifat tidak tertulis. Ketika kontrak ini dilanggar, kepercayaan akan luntur dan keterlibatan pun menurun.

Hal ini serupa dengan yang terjadi pada generasi Z dalam konteks politik. Ketika "kontrak psikologis” antara warga dan pemimpin rusak, maka partisipasi terhadap sistem formal akan cenderung menurun, kepercayaan bergeser ke ruang alternatif – media sosial, komunitas digital, atau gerakan independen. Rousseau (1995) menekankan bahwa reaksi terhadap pelanggaran tergantung pada nilai dan identitas individu. Dalam konteks generasi Z yang cenderung kritis, maka mereka tidak diam, tapi mencari ruang baru untuk menegosiasi ulang "kontrak psikologis”.

Kepercayaan adalah modal sosial utama. Ketika pemimpin gagal menunjukkan kecakapan, integritas, dan kepedulian maka kepercayaan masyarakat akan runtuh. Dalam bahasa teori kepemimpinan, kita sedang kekurangan servant leader – pemimpin yang hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani.

Sendjaya (2008) mencatat bahwa salah satu kriteria servant leader adalah authentic. Pemimpin yang sederhana, apa adanya bekerja dengan rasa aman dan sukarela melayani dan menyuarakan kepentingan masyarakat luas tanpa pamrih.

Kondisi ini terlihat dari kecenderungan generasi Z yang lebih menaruh kepercayaan kepada tokoh-tokoh yang dianggap lebih authentic – baik dari figur pemimpin yang sederhana, komunitas akar rumput, atau bahkan influencer yang konsisten menyuarakan nilai keadilan. Fenomena ini menggambarkan pergeseran kepercayaan dari struktur vertikal ke relasi horizontal, dari simbol kekuasaan ke relasi yang dirasakan nyata dan setara.

Pada akhirnya, krisis kepercayaan yang dialami Generasi Z bukan sekadar tanda menjauh dari politik, melainkan sinyal bahwa mereka sedang mendefinisikan ulang makna kepemimpinan dan keadilan. Mereka tidak lagi menuntut pemimpin yang sekadar karismatik, tetapi yang authentic, responsible, dan benar-benar hadir untuk rakyat.

Sebagai bagian dari generasi ini, saya memahami bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diminta, melainkan dibangun. Generasi Z memiliki sensitivitas tinggi terhadap ketidaktulusan; dengan tumbuh di era informasi yang deras dan masif, kemampuan dan kepekaan dalam menilai berdasarkan perilaku nyata daripada kata-kata yang diucapkan menjadi meningkat. Maka, pemimpin perlu belajar menyesuaikan diri dengan bahasa baru kepercayaan, yaitu: transparansi, partisipasi, dan keberpihakan yang autentik.

Kondisi ini sebetulnya membuka peluang untuk membangun politik yang lebih manusiawi dan partisipatif. Politik yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pemaknaan – makna menjadi warga negara, menjadi bagian dari komunitas yang peduli, dan berdaya.

Saya percaya bahwa ketika kepercayaan dipulihkan melalui kepemimpinan yang melayani, generasi Z justru menjadi motor utama dalam perubahan bagi masa depan. Tantangannya kini bukan hanya bagaimana generasi muda mempercayai pemimpin, tetapi bagaimana pemimpin mampu layak dipercaya.